Anggaran Pemerintah Daerah dan Idealisme Pers

Kalangan DPRD sekarang terbilang lebih “berani” dalam mengimplementasikan hak budgeting-nya. Periode lalu (1999-2004), banyak anggota dewan yang terpeleset akibat salah arah dalam memainkan hak budgeting tersebut. Akibatnya, puluhan, bahkan ratusan anggota dewan harus rela digelandang ke meja hijau; mengubah sebutannya, dari Yang Terhormat, menjadi Terdakwa.

Pada periode 2004-2009, banyak anggota dewan yang mencoba “unjuk gigi”. Berbagai pos yang dalam frame mereka tidak tepat sasaran, dipangkas, bahkan sampai dibabat habis. Salah satu pos belanja daerah yang menjadi sasaran tembak anggota dewan, khususnya Jawa Barat adalah belanja dana bantuan pers dan organisasi kewartawanan.

Tidak tahu persis apa alasan pastinya sehingga pos belanja tersebut dihapuskan. Yang jeas, salah satu anggota Panitia Anggaran DPTD Jawa barat, Yomanius Untung (Galamedia, 11 Januarri 2005) berargumen bahwa penghapusan pos bantuan dana pers dan organisasi kewartawanan tersebut kaena tidak berbasis kinerja. Secara esensial, yang menjadi persoalan pos tersebut bukan efisiensi angka, tetapi kualitas implementasi dana…..#OP270105C#

Mahi M. Hikmat

Comments
One Response to “Anggaran Pemerintah Daerah dan Idealisme Pers”
  1. Singal mengatakan:

    Mungkin berita di media masa kurang menyenangkan mereka, kaleee

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

  • Arkeologi

  • Trader

  • Energi Alternatif

  • Bencana Global 2050

  • Flying

  • Kereta Api

  • Konstruksi – Arsitektur

%d blogger menyukai ini: