Mengelola Potensi Konflik Pilkada

Terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) No. 3/2005 mengakhiri spekulasi tentang berlangsung tidaknya pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung gelombang pertama 2005.

Hampir lengkap payung hukum penyelenggaraan pilkada langsung. Namun sejauh mana aneka aturan main pilkada yang telah diterbitkan-mulai UU, Perpu, PP, Perpres, Inpres, Keppres, sampai Kepmendagri-menjanjikan berlangsungnya pilkada yang damai dan demokratis?

Pertanyaan itu penting diajukan karena meningkatnya suhu politik di daerah-daerah yang akan menggelar pilkada gelombang pertama Juni nanti. Hal itu tercermin dari berbagai demonstrasi dan perusakan kantor-kantor KPUD di sejumlah kabupaten dan kota. Di Bima (NTB) misalnya, pendopo kabupaten di bakar massa, yang tidak jelas asal-usulnya menyusul tingginya suhu politik terkait persaingan antar pasangan calon bupati.

Eskalasi konflik dan gejolak lokal cenderung meninggi besamaan kian dekatnya penyelenggaraan pilkada. Paling  tidak ada 187 kabupaten dan kota yang akan menyelenggarakan pilkada Juni 2005, menggambarkan betapa luasnya potensi konflik jika antisipasi terhadapnya tidak dilakukan….#OP100505B#

Syamsuddin Haris

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

  • Arkeologi

  • Trader

  • Energi Alternatif

  • Bencana Global 2050

  • Flying

  • Kereta Api

  • Konstruksi – Arsitektur

%d blogger menyukai ini: