IPM, Wajar Dikdas, dan Visi Jabar

Oleh karena itu perlu dipikirkan ragam alternatif yang dapat memberi kemudahan akses kepada masyarakat dan dapat memfasilitasi masyarakat memperoleh pengalaman belajar, khususnya wajar dikdas. Termasuk di dalamnya bagi anak-anak yang drop out atau tidak melanjutkan sekolah setelah tamat sekolah dasar.

Visi Jawa Barat untuk menjadi provinsi termaju pada tahun 2010 menghendaki keja keras. Sisa waktu 5 tahun ke depan bukanlah waktu yang cukup panjang untuk mewujudkan visi tersebut. Jika Indeks Pembangunan Manusia dijadikan salah satu indikator ketewujudan visi dan sebagai tingkat kebermutuan hidup masyarakat-meski kita mungkin tak sepakat dengan seluruh komponen-komponen IPM-pemerintah dan masyarakat Jabar perlu kerja keras untuk menggapai visi tersebut.

Jika Jabar ingin meningkatkan IPM menjadi 80 misalnya, diperlukan proses akselarasi dalam berbagai hal secara simultan. Salah satu bidang yang perlu memperoleh akselarasi program adalah pendidikan, terutama pendidikan dasar 9 tahun atau wajar dikdas. Soal ini tampaknya tengah diupayakan dan dipacu oleh Pemprov Jabar. Peluncuran KBBS oleh Gubernur Jabar merupakan upaya konkret untuk mendukung dan mewujudkan akselarasi wajar dikdas.

Akselarasi wajar dikdas bukan hanya karena pendidikan dianggap menjadi komponen penting dalam perhitungan IPM, tapi lebih kepada penyiapan manusia untuk memiliki kecakapan hidup dasar dalam masyarakat. Diharapkan dengan pendidikan yang lebih bermutu dan dalam jenjang yang lebih tinggi, masyarakat akan semakin mengerti cara-cara memelihara kesehatan dan hidup sehat. Lebih lanjut kan berdampak kepada usia harapan hidup, mencari peluang hidup yang lebih baik yang akan berdampak kepada perbaikan pendapatan. Kondisi ini akan berdampak terhadap peningkatan mutu kehidupan masyarakat, seperti yang dinaytakan sebagai IPM itu.

Dalam mewujudkan Visi Jabar 2010 akselarasi program pendidikan, terutama dalam penuntasan wajar dikdas 9 tahun sebagai komponen RLS dalam IPM mengandung beberapa persoalan pokok yang cukup krusial dan perlu ditangani secara simultan, dengan mencari berbagai alternatif solusinya.

Mutu pendidikan harus dilihat secara menyeluruh, terkait dengan banyak faktor (biaya, fasilitas, tenaga profesional, komunikasi). Peningkatan mutu secara luas dan merata tak bisa lepas dari peningkatan akses pendidikan. IPM sesungguhnya terkait dengan demokrasi pembangunan manusia yang salah satu dimensinya adalah demokrasi pendidikan. Demokrasi pendidikan menjadi salah satu hal mendasar yang menyangkut aspek sosial, ekonomi, potensi peserta didik, dan gender. Faktor-faktor ini perlu mendapat perhatian serius dalam upaya pemerataan kesempatan (akses) dan mutu pendidikan. Gerakan pendidikan untuk semua (education for all) yang dideklarasikan di Dakar dan Salamanca merupakan gerakan demokrasi pendidikan yang membuka akses luas terhadap seluuh lapisan masyarakat. Akses pendidikan di Jabar masih merupakan masalah krusial. Dengan rata-rata RLS=6,8 dalam rentang 5,1-10,4 tampak adanya variasi RLS yang cukup lebar antara kabupaten/kota yang satu dengan yang lainnya. Sebabnya banyak, salah satunya adalah keterbatasan komunikasi dan daya jangkauan masyarakat, baik secara fisik maupun ekonomis terhadap sekolah….#OP110605B#

Sunaryo Kartadinata,Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia, Pembantu Rektor II Universitas Pendidikan Indonesia, Dewan Pendidikan Kabupaten Bandung, dan ketua Komite Sekolah SMA Negeri 4 Bandung.(PR)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

  • Arkeologi

  • Trader

  • Energi Alternatif

  • Bencana Global 2050

  • Flying

  • Kereta Api

  • Konstruksi – Arsitektur

%d blogger menyukai ini: