Nasib Tambang di Hutan Lindung

Permintaan para pemohon uji materi (judicial review) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tidak dipenuhi oleh Mahkamah Konstitusi.

Ini berarti 13 perusahaan pertambangan yang telah mendapat izin menambang di hutan lindung akan terus beroperasi. Sungguh suatu nironi karena di tengah rusaknya sumber daya hutan di Indonesia, pemerintah justru membuat pilihan untuk mengubah bentang alam hutan lindung yang menjadi basis pelestarian lingkungan hidup.

Setahun lalu, tepatnya 15 Juli 2004, rapat paripurna DPR melalui voting menyetujui perpu itu untuk disahkan menjadi undang-undang. Keputusan DPR itu dinilai sejumlah koalisi dan lembaga swadaya masyarakat sebagai lambang kekalahan bangsa Indonesia di bawah tekanan kepentingan asing.

Seperti dalam kasus-kasus lain sebelumnya, ketentuan seperti itu dikeluarkan karena unsur ketidakpastian usaha dan adanya ancaman gugatan arbitrase dari perusahaan-perusahaan asing.

Dari 13 perusahaan yang telah diberi izin penambangan, sebagian besar perusahaan sahamnya dikuasai asing dan terdaftar di bursa sahaam New Yorrk, Amerika Serikat (Kompas 16/7/2004).

Saat ini, kontoversi lahirnya perpu itu yang diduga tekait politik uang yang melibatkan anggota DPR masa itu (Kompas,24/7/2004 dan 29/9/2004)-dan judicial review terhadapnya terjawab sudah. Tanda-tanda apakah demikian ini?

Departemen Kehutanan dalam kesempatan pembahasan Rencana Jangka Panjang Kehutanan awal tahun ini memaparkan hutan Indonesia yang sudah terdegradasi seluas 59,7 juta hektar, sedangkan lahan kritis sudah mencapai 42,1 juta hektar.

Dalam sidang judicial review UU No 19/2004 di Mahkamah Konstitusi yang penilis ikuti, kerusakan hutan oleh pemerintah-sebagai pendukung pelaksanaan pertambangan di hutan lindung-justru menjadi argumen bahwa tambang di hutan lindung hanya akan merusak tidak lebih dari 5 (lima) persen dari luas hutan lindung yang ada. Intinya, kegiatan pertambangan bukan satu-satunya penyebab kerusakan hutan dan kontribusinya terhadap kerusakan pun tidak besar.

Argumentasi itu, selain bersifat parsial berdasarkan kepentingan sektor tertentu, juga tidak didasarkan pada penjelasan nyata tentang pendayagunaan sumber daya alam bagi bangsa Indonesia di masa depan….#OP090705HT#

Hariadi Kartodihardjo, Pengajar pada Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor (kompas)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

  • Arkeologi

  • Trader

  • Energi Alternatif

  • Bencana Global 2050

  • Flying

  • Kereta Api

  • Konstruksi – Arsitektur

%d blogger menyukai ini: