Tidak Perlu Megapolitan

Surutnya banjir di ibukota masihmenyisakan sejumlah persoalan. Kemudian terjadilah silang pendapat di antara beberapa pihak, yang mungkin dilatarbelakangi oleh perbedaan sudut pandang atau bisa juga bertolak dari kepentingan masing-masing. Satu sama lain mengajukan argumen, meskipun sebetulnya yang ditunggu oleh masyarakat yang terkena musibah adalah langkah-langkah nyata dalam bentuk rehabilitasi, baik yang bersifdat material maupun non material.

Yang tak kalah pentingnya adalah program untuk ke depan, agar musibah sebagaimana yang terjadi dua pekan berselang tidak terulang kembali. Sebab, walau bagaimanapun banjir tersebut berdampak besar terhadap kehidupan, bukan hanya DKI Jakarta, melainkan juga secara nasional.

Banjir di ibukota terkait dengan keberadaan dua sungai besar yang mengalir ke sana, yang hulunya berasal dari wilayah Bogor, yaitu Cisadane dan Ciliwung. Kalau kita berbicara sungai Ciliwung, pasti akan tersebutkan pula nama Katulampa, sebuah bendungan (pintu air) yang mengatur pasokan air ke wilayah Jakarta. Katulampa itu sendiri berada di wilayah Bogor.

Bagi telingan orang Sunda, ketiga nama diatas (yaitu Cisadane, Ciliwung, dan Katulampa) tidaklah asing. Dalam bait tembang Sunda, misalnya, ada lagu yang lirik pembukanya sebagai berikut :

Ciliwung nunjang ngidul

Cisadane nunjang ngaler

Kemudian ada juga lagu panambih yang sering dibawakan maestro tembang Sunda Euis Komariah yang berbentuk sisindiran, sebagai berikut :

Leuheung mun ka Katulampa, mun ka Cikeusik kumaha.

Leuheung-leuheung mun di tampa, mun ditampik kumaha.

Andai berkunjung ke Katulampa, dapat kita saksikan gemuruhnya air di sungai Ciliwung, yang pada dua pekan silam melahap wilayah ibu kota. Bendungan yang dibangun pada zaman Belanda tersebut memang amat berperan dalam mengatur aliran air di Sungai Ciliwung.

Terlepas dari akrabnya telinga orang Sunda terhadap ketiga nama di atas, sejak zaman dulupun dampak yang tidak diharapkan akibat terjadinya banjir sudah menjadi bahan pemikiran, kemudian dicari solusinya. Wilayah Kota Bogor sendiri yang konon dulunya menjadi ibukota Kerajaan Sunda (kita sering menyebutnya Pajajaran) tidak luput dari genangan air. Namun dengan penuh kearifan dan kesigapan, Sri Baduga (Prabu Siliwangi) sebagai penguasa tertinggi Kerajaan Sunda segera mengambil tindakan, yaitu dengan dibangunnya saluran yang berfungsi untuk mengatasi banjir di ibu kota kerajaan. Sekarang kita mengenal Sungai Cipakancilan, yang tak lain karya peninggalan Prabu Siliwangi.

Kala saja di masa lalu para karuhun Sunda sudah memikirkan banjir, lalu membuat jalan pemecahannya, hal itu harus menjadi daya dorong bagi kita semua agar senantiasa sigap saat menghadapi masalah yang sama.

Hal inilah yanag perlu dipikirkan, kemudian diambil langkah konkret secara bersama, tanpa harus saling menyalahkan. Selain itu, setiap yang terlibat didalamnya harus memosisikan diri secara proposional, tanpa merasa menjadi pihak yang paling benar.

DPP Partai Golkar 13 Februari mengundang tiga DPD yang wilayahnya terkait dengan musibah banjir di ibu kota. Tanpa ada yang mewakilkan, ketua dari masing-masing DPD (Jawa barat, Banten, dan tentu saja Jakarta) hadir secara pribadi, serta begitu antusias ikut memecahkan persoalan tersebut.

Demikian pula dari jajaran pengurus DPP, Ketua Umum HM. Jusuf Kalla langsung memimpin pertemuan. Kalaulah Golkar sebagai kekuatan politik terbesar berprakasa demikian, hal itu tidak lain karena didasari oleh rasa tanggungjawab, sesuai dengan moto “bertindak cepat untuk rakyat”.

Banjir Jakarta tidak bisa dilihat secara parsial, apalagi kalau diiringi tudingan kepada pihak lain sebagai sumber musibah. Saya melihat, analisis yang dikemukakan Jusuf Kalla sangat argumentatif dan komprehensif,demikian pula konsep yang diajukan sangat praktis.

Pertama, bahwa bagian hulu sungai yang mengalir ke wilayah Jakarta (Ciliwung dan Cisadane) memang bermasalah, yaitu kondisinya sudah gundul, akibat hutan yang berada disekelilingnya banyak dirusak oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab (konon menurut berita sejarah, hingga abad ke 18, Ciliwung masih dapat dilayari oleh perahu hingga ke wilayah yang dulunya diduga ibu kota Kerajaan Sunda, yaitu Pakuan. Tapi itu dulu, kalau sekarang sih lain cerita).

Kedua, bahwa wilayah Puncak yang merupakan daerah resapan air sudah banyak berubah akibat menjamurnya vila dan sarana lainnya, yang umumnya dibangun dan dimiliki oleh warga Jakarta. Sebetulnya pembabatan hutan di wilayah puncak sudah mulai berlangsung sejak abad ke-18, yaitu dengan dibukanya lahan-lahan perkebunan.

Ketiga, bahwa pepohonan di sepanjang bantaran kedua sungai tersebut sudah hilang, sehingga air yang mengalir sudah tidak dapat tertahan.

Keempat, bahwa Jakarta kehilangan daerah-daerah yang berfungsi sebagai penampung air. Banyak situ dan rawa yang sekarang telah diurug, kemudian disulap menjadi “hutan beton”, apakah untuk kompleks perumahan atau sarana-sarana lainnya, termasuk yang dijadikan pusat-pusat wisata. Oleh karena itu, saat air hujan tercurah secara melimpah, langsung saja mengakibatkan genangan dalam areal yang begitu luas.

Kelima, bahwa pada dua pekan silam (awal Februari 2007), curah hujan di Jakarta memang tinggi. Oleh karena itu, air yang menggenangi ibu kota tersebut bukan semata-mata “kiriman” dari wilayah Jawa Barat.

Bahwa wilayah Jakarta merupakan pedataran yang berpotensi besar akan terjadinya banjir, hal itu memang sudah menjadi pemikiran jauh-jauh hari. Para petinggi di zaman kolonial Belanda yang berdiam di Batavia sudah membuat konsep untuk meminimalisasi bencana banjir, yaitu dengan membuat kanal. Yang sudah dikerjakan adalah kanal Sungai Cisadane di sebelah barat kota.

Sebetulnya harus dibangun satu kanal lagi, yaitu Sungai Ciliwung yang berada di sebelah Timur. Namun sayang, setelah penjajah hengkang, tanah air kita memasuki zaman merdeka hingga usia ke-61, kanal tersebut belum juga terwujud. Resikonya, wilayah Jakarta bagian Timur paling parah tergenag banjir. Belum lagi kalau ditambah faktor pasangnya air laut yang dengan sendirinya akan menahan lajunya air dari sungai. Oleh karena itu pembuatan kanal di Sungai Ciliwung harus segera dikerjakan.

Ada juga faktor lain, yaitu sumur resapan yang dibangun di wilayah Jakarta tidak seimbang dengan semakin susutnya lahan penampungan air yang kini telah berubah fungsi.

Di pihak lain, masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan, misalnya membuang sampah sembarangan, telah menyebabkan bertambah besarnya potensi banjir.

Lantas, bagaimana langkah-langkah untuk menanganinya?

Pada pertemuan tersebut disimpulkan bahwa untuk banjir di ibu kota adalah tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah (dalam hal ini Provinsi Jawa Barat dan Bnaten dan tentu saja DKI Jakarta sendiri). Masyarakat, serta para pengusaha yang memanfaatkan lahan disepanjang bantaran sungai, dan yang telah menyulap situ dan rawa menjadi permukiman atau sarana lainnya.

Jika dihitung dengan angka rupiah, biaya untuk melaksanakan program pencegahan banjir di ibu kota memang sangat besar, yaitu berkisar antara Rp 2,5 – Rp 3 triliun. Namun kita patut bersyukur, dalam soal pengadaan biaya, Jusuf Kalla yang juga wapres RI sudah memberikan lampu kuning, bahkan bersedia menjadi penanggungjawab program tersebut.

Sebagai utusan Jawa Barat, penulis menyampaikan beberapa pendapat.

Pertama, penulis setuju bahwa dalam penanganan masalah banjir di ibu kota tidak perlu ada pihak-pihak yang saling menyalahkan.

Kedua, program pencegahan terjadinya banjir di ibu kota untuk masa yang akan datang memang sepatutnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat (untuk penanggungjawab teknis sebaiknya Ketua Bappenas, Menteri PU, dan Menteri Keuangan), dengan mengikutsertakan Pemprov Jawa barat, Banten, dan DKI Jakarta. Sedangkan di pihak lain, masyarakat dan pengusaha yang telah mengeruk keuntungan materi dari beralihnya fungsi lahan harus pula ikut bertanggungjawab secara proposional.

Ketiga, program pencegahan banjir yang segera akan dilaksanakan tidak perlu didasarkan konsep megapolitan, apalagi kalau sampai terjadi pencaplokan wilayah. Hal itu tidak akan menyelesaikan masalah, malahan bisa menimbulkan silang pendapat berkepanjangan yang justru akan kontraproduktif. Pelaksanaan program tersebut harus didasarkan kerja sama tata ruang, yang masing-masing pihak (Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta) berada dalam kesejajaran…….#OP160207A#

H. UU Rukmana, Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat, pemerhati berbagai kegiatan sosial budaya. (PR)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

  • Arkeologi

  • Trader

  • Energi Alternatif

  • Bencana Global 2050

  • Flying

  • Kereta Api

  • Konstruksi – Arsitektur

%d blogger menyukai ini: