Budaya Kritik di Layar Kaca

Keberadaan KPI/KPID sekali lagi bukan sebagai monster yang akan membatasi kebebasan berekspresi, seperti yang ditakutkan oleh sebagian masyarakat yang khawatir akan berperan sebagai Deppen dahulu. Namun, perlindungan dan aspirasi dari kelompok masyarakat yang lain juga tidak bisa diabaikan.

Acara “Republik Mimpi” di Metro TV yang ditayangkan setiap minggu malam, mendapat somasi dari Menkominfo (PR, 3 Maret 07). Alasannya, masyarakat belum siap dengan tayangan parodi politik, ujar menteri. Kata “somasi” kdang membawa konotasi dan dipersepsikan masyarakat bahwa acara itu seolah-olah akan dihentikan. Padahal, somasi tidak lain “hak tanya” yang digunakan Menkominfo pada lembaga penyiaran tersebut, untuk memberikan penjelasan lebih lanjut.

Pertanyaan pada tayangan ini juga muncul beberapa waktu yang lalu, ketika fit & proper test pemilihan anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI Pusat). Wacana yang muncul dari anggota DPR mempertanyakan sikap para calon anggota KPI, tentang acara yang dianggap telah “melecehkan” presiden dan para mantan presiden RI ini. Terlepas dari pro dan kontra, suka atau benci, kritik dalam bentuk sindiran, humor dengan menirukan karakter tokoh-tokoh nomor 1 di Indonesia ini, dalam perspektif regulasi penyiaran mengandung permasalahan.

Audiens yang suka pada acara ini menganggap, krritik untuk kebijakan pejabat pemerintah yang salah merupakan pendidikan politik dalam arti luas. Akibat melalui keterbukaan itu, masyarakat biasa menilai apakah pejabat itu memang kredibel dan kompeten di bidangnya atau tidak. Walaupun diakui bahwa berani mengakui kesalahan secara terbuka bagi sebagian pejabat kita masih merupakan barang langka.

Posisi liputan media tentang isu politik, memang memicu serangkaian evaluasi dan pembentukan persepsi masyarakat tentang karakter kandidat atau isu lain tentang sekitar kita. Untuk itu, disarankan hubungan anatar liputan media dan proses penggerakan penyebarluasan digali lebih jaun lagi. Domke, Shah and Watchman (1998).

Kepekaan pejabat dan masyarakat kita sepertinya dilematis, di satu sisi melalui berita dan editorial yang diulang-ulang di media massa atau unjuk rasa langsung kelompok yang terkena imbas kebijakannya, ternyata tidak mengubah apapun di instansinya. Namun, di sisi lain ketika muncul sindiran dalam bentuk lawakan, mereka langsung bereaksi. Cukup mengherankan ketika Gus Dur dan Megawati bahkan SBY melalui juru bicaranya Andi Mallarangeng tidak keberatan dengan mereka dibuat “kembarannya” termasuk ditiru gerak-gerik dan kebiasaannya dalam berucap. (Acara “Republik Mimpi”, 5 Maret dan PR, 6 Maret 07).

Berbeda ketika pengikut Gus Dur beberapa waktu yang lalu dalam kasus yang mirip, menganggap Dedy Gumelar “Miing” menghina Gus Dur serta menuntut untuk minta maaf secara terbuka. Dalam kehidupan demokrasi, di mana setiap orang memiliki hak untuk berekspresi, sehingga tayangan ini merupakan salah satu ekspresi untuk memberikan pendidikan politik.

Pada sisi lain ada sekelompok audiens menganggap budaya timur masih melekat bahwa pimpinan bangsa tidak layak diparodikan. Salah satu SMS pengaduan warga Bandung kepada KPID Jabar menyatakan,”saya tidak setuju dengan acara “Republik BBM”’ karena melecehkan kepala negara, dan kepala negara tidak untuk dipeolok-olokan. Budaya kritik terbuka memang sesuatu bentuk pergeseran dari nilai-nilai budaya yang kita miliki.

Tradisi mengajarkan kritik terhadap kesalahan seseorang disampaikan secara empat mata/tertutup, sehingga yang dikritik tidak menjadi malu dan diharapkan diam-diam memperbaiki kesalahan itu. Tapi rupanya tradisi ini perlu dipertanyakan, dalam konteks seperti apa harapan itu bisa terjadi. Mungkin saja situasi saat ini, malu dan memperbaiki diri itu jadi tidak muncul.

Terlepas argumen atas persetujuan dan tidaknya tenatng tayangan tersebut, dalam perspektif regulasi penyiaran menyebutkan bahwa isi siaran dilarang memperolokkan, merendahkan dan melecehkan dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia, atau merusak hubungan internasional (pasal 36 ayat 6). Ayat ini bisa menimbulkan seribu penafsiran. Ketika tayangan “Republik Mimpi” dikategorikan melanggar pasal ini, menjadi debatable. Untuk itu diperlukan indikator-indikator dari kata “melecehkan”, “memperolok”,”merendahkan”.

Demikian pula ditinjau dari Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) pada pasal 51 ayat 1, 2, 3. secara eksplisit menyebutkan bahwa lembaga penyiaran dilarang membuat program yang melecehkan kelompok masyarakat tertentu, di antaranya yang memiliki cacat fisik, ukuran, dan bentuk fisik di luar normal (gemuk, pendek, dan sebagainya).

Hidden agenda apa yang akan dibangun oleh produsernya, masyarakat tidak tahu. Walaupun diakui, jika tujuannya demi pencerahan politik yang dibangun melalui media massa memang sangat perlu. Keragaman peta kognisi masyarakat tentang politik amat beragam, maka agenda pencerahan politik dalam bentuk dan keragaman yang lain disajikan serius tapi menarik mungkin jauh lebih penting.

Bisa saja pandangan Effendy Gazali, “remote ada di tangan Anda, kalu tidak suka acara ini, silakan pindahkan”’ diterima oleh khayalak yang tingkat selektivitas dan daya kritisnya tinggi (sudah melek media). Namun jangan lupa, sebagian besar masyarakat masih buta media, yang melahap begitu saja semua santapan tayangan televisi, tanpa dicerna dengan baik. Untuk itu, wajar jika ada kelompok masyarakat yang merasa terganggu ketika kepala negaranya diparodikan.

Ditinjau dari sisi pasar/bisnis mungkin sah-sah saja. Artinya, bagaimana membuat acara yang berprinsip, pokoknya ditonton orang banyak (rating) menarik, walaupun unsur pendidikan sisi lainnya terabaikan. Argumentasi akademisi, media massa tidak secara khusus mengagenda setting-kan wacana publik. Namun, media massa melalui daya seleksi dan kemampuan membingkai berita dan opini, menjadi krusial dalam merentangkan kriteria mengonstruksi, mendebat dan memcahkan isu sosial (Ball Rokeach, Power, Gathrie & Waring, 1990). Jadi, kekuatan media penyiaran ini, sebetulnya bisa digunakan apa saja oleh pelakunya, termasuk pencerahan politik sebagai warga negara yang baik.

Keberadaan KPI/KPID sekali lagi bukan sebagai monster yang akan membatasi kebebasan berekspresi, seperti yang ditakutkan oleh sebagain masyarakat yang khawatir akan berperan sebagai Deppen dahulu. Namun, perlindungan dan aspirasi dari kelompok masyarakat yang lain juga tidak bisa diabaikan, apalagi bagi silent mayority yang lebih bersikap diam dalam ketidaksetujuannya.

Idealnya, komisi ini menjadi public sphere yaitu, kawasan atau ruang yang “netral”, di mana publik memiliki akses yang sama daan berpartisipasi dalam wacana publik dalam kedudukan yang sejajar pula, bebas dari dominasi negara ataupun pasar (Curran dalam Gazali dkk,2003). Untuk itu, prosedur yang ditempuh KPID Jabar saat ini adalah pertama, fact finding dengan mengamati isi siaran serta mengamati isi siaran serta mengundang pakar budayawan, psikolog, pendidik, komunikasi politik untuk diskusi. Selanjutnya meminta klarifikasi lembaga penyiaran yang bersangkutan untuk memberi penjelasan, baru di proses lebih lanjut dalam arti jika ada yang melanggar UU 32/2002 atau P3PS akan dikenakan sanksi sesuai aturan. Mudah-mudahan memndapat solusi terbaik…..#OP090307A#

Dr. Atie Rachmiatie, M. Si., koordinator pemantau isi siaran KPID Jabar dan dosen komunikasi Unisba

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

  • Arkeologi

  • Trader

  • Energi Alternatif

  • Bencana Global 2050

  • Flying

  • Kereta Api

  • Konstruksi – Arsitektur

%d blogger menyukai ini: