Perjalanan yang Tidak Jelas

Apabila kehidupan bangsa dan negara Indonesia dibiarkan seperti keadaan sekarang dikhawatirkan Indonesia ke depan hanyalah berupa batas geografis dan administratif saja.

Kelihatannya perjalanan Republik Indonesia yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945, sekarang tidak jelas lagi arahnya. Maafkanlah kalau saya memberikan interpretasi bahwa perjalanan ini diliputi oleh ketidak pastian arah dan ketidakjelasan apa yang diinginkan. Tidak heran kalau ada pertanyaan, ke manakah sebenarnya kita akan pergi? Apakah masih menuju pulau harapan yang dicita-citakan sejak perjuangan melahirkan kemerdekaan? Apakah republik ini masih konsekuen dan konsisten dengan proklamasi kemerdekaannya tanggal 17 Agustus tahun 1945? Apakah pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan pembangunan untuk meraih keadilan dan kemakmuran bangsa? Bahkan mungkin tidak salah kalau ada pertanyaan yang lantang: Apakah bangsa Indonesia ini sudah betul-betul merdeka? Benarkah bangsa ini dalam menentukan kebijakan-kebijakan politiknya dapat terlepas dari intervensi atau keterlibatan negara-negara lain? Kelihatannya berat sekali untuk mengatakan bahwa dalam kenyataannya kehidupan ekonomi bangsa ini tidak mempunyai kemerdekaan bergerak secara mandiri. Dari fenomena yang bisa diamati sehari-hari, rasanya tidak salah kalau dalam kehidupan sosial budaya bangsa ini sedang dalam proses penjajahan yang cukup berat.

Dalih globalisasi sering ditafsirkan untuk menyerahkan diri terhadap keadaan yang seolah-olah tidak bisa ditawar lagi. Padahal, seperti dikemukakan oleh para sosiolog Barat sendiri bahwa globalisasi pada hakikatnya merupakan penjajahan baru, di mana bangsa yang lemah dikuasai oleh bangsa yang menguasai modal dan teknologi. Negara-negara berkembang yang lemah walaupun mempunyai sumber daya alam melimpah ruah tetapi dikuasai negara-negara maju yang memiliki modal dan teknologi. Ketidak berdayaan negara berkembang diperparah lagi dengan rendahnya kualitas sumber daya manusia yang dimilikinya. Oleh karena itu inti globalisasi adalah keunggulan daya saing yang selama ini dimiliki oleh bangsa dan negara-negara maju.

Menurut hemat saya, penjajahan dalam era globalisasi berbeda dengan penjajahan konvensional yang dialami sebelum proklamasi kemerdekaan. Sebelum proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia dijajah secara langsung oleh bangsa lain yang mengendalikan kehidupan bangsa dan negara yang kaya sumber alam ini. Dalam era globalisasi penjajahan dilakukan oleh bangsa lain secara tidak langsung dengan menggunakan tangan-tangan dari lingkungan bangsa Indonesia sendiri. Negara pemilik modal dan teknologi memengaruhi elit-elit politik untuk membuat kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan kepentingan mereka walaupun ditentang oleh sebagian besar masyarakat setempat. Dengan kelincahan, kalau tidak bisa dikatakan kelicikan, dan sifat kapitalisnya mereka berusaha menguasai pasar di negara-negara berkembang seperti negara Indonesia, termasuk upaya mempengaruhi cara berpakaian dan pola makan yang pada akhirnya bergantung pada kendali mereka. Tidak heran, kalau dalam era globalisasi suatu bangsa yang lemah akan tercabut dari akarnya dari tempat mereka dilahirkan dan terbawa oleh arus perilaku bangsa yang kuat. Perbedaan bangsa hanya ditentukan oleh batas-batas geografis dan administrasif belaka. Sedangkan kehidupan politik, ekonomi, dan sosial budaya menjadi terbuka dan tumpang tindih sehingga batas-batasnya tidak jelas lagi karena dinetralisasikan oleh dalih globalisasi.

Secara konseptual sudah sangat jelas, sifat pembangunan nasional Indonesia adalah “pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya”. Bagaimanakah dalam praktiknya? Masing-masing dapat mengamati dan merasakan sendiri. Ketimpangan-ketimpangan terjadi dalam berbagai situasi dan kegiatan, baik yang sifatnya horizontal maupun yang sifatnya vertikal. Kegiatan pembangunan terkesan lebih bersifat parsial dan sendiri-sendiri. Pembangunan ekonomi seolah-olah hanya untuk kepentingan masyarakat ekonomi semata-mata dengan pengendalian dari juragan-juragan pengusaha besar. Pembangunan hukum yang prosesnya sering menimbulkan gejolak, lebih banyak menghasilkan kegiatan yang memihak pada orang-orang beruang banyak. Pembangunan sosial lebih banyak diintervensi oleh konsep-konsep ekonomi dan bukan mengutamakan konsep kesejahteraan sosial. Tidak heran kalau banyak lembaga-lembaga sosial bergeser fungsinya menjadi fungsi ekonomi, atau dengan kata lain, begeser dari orientasi sosial menjadi orientasi bisnis. Pembangunan politik secara kasat mata terlihat hanya menonjolkan kepentingan-kepentingan partai politik dengan wakil-wakil rakyat yang mementingkan kesejahteraan dirrinya. Sampai saat ini, kelancangan interpretasi saya belum berubah, kehidupan partai-partai politik dewasa ini lebih berperilaku sebagai perusahaan-perusahaan politik untuk memperoleh keuntungan melalui kedudukan dalam lembaga-lembaga negara dan pemerintahan. Terhadap sebagian orang-orang yang menduduki lembaga-lembaga perwakilan rakyat, dengan berat hati saya masih mengatakan, perilaku mereka lebih bersifat sebagai pekerja politik untuk meraih pendapatan dan fasilitas dari kedudukannya. Sedangkan rakyat sendiri hanya dipakai modal untuk mengumpulkan suara dalam pemilihan umum dan pembenaran kedudukan yang diraihnya.

Dari kegiatan-kegiatan yang teramati sehari-hari, terkesan lembaga-lembaga birokrasi tidak memperlihatkan koordinasi yang harmonis dan solid. Masing-masing departemen kelihatannya berjalan sendiri-sendiri yang kadang-kadang terjadi konflik antar departemental. Tidak bisa dibantah lagi kalau terjadi dwifungsi antara pimpinan departemen atau lembaga pemerintahan dengan pimpinan partai, loyalitas, dan konsentrasi mereka akan tebelah dua antara kepentingan birokrasi pemerintahan dengan kepentingan partainya. Selain menimbulkan konflik kepentingan, juga menghasilkan sikap dan perilaku pura-pura dari orang-orang yang ada didalamnya. Orang-orang dalam departemen atau unit kerja yang tidak satu partai dengan menteri atau pimpinannya akan berpura-pura loyal agar kedudukannya tidak terancam.

Sebenarnya pulau harapan yang dituju bangsa Indonesia tidak diragukan lagi karena sejak pembangunan nasional dicanangkan sudah ditegaskan, yang menjadi tujuan pembangunan nasional adalah pulau harapan yang menggambarkan suasana kehidupan yang aman dan tenteram, yaitu : ”terciptanya kualitas manusia dan kualitas masyarakat Indonesia yang maju dan mandiri dalam suasana tenteram dan sejahtera lahir batin”. Banyak kata kunci dalam pernyataan tersebut yang semestinya menjadi pertimbangan utama dalam setiap kebijakan pembangunan yang ditetapkan. Kebijakan-kebijakan harus menciptakan manusia Indonesia yang berkualitas. Kebijakan-kebijakan harus menghasilkan manusia Indonesia yang maju. Kebijakan-kebijakan harus membuat manusia Indonesia berperilaku mandiri dan tidak bergantung pada pihak lain. Kebijakan-kebijakan itupun harus menjadikan Indonesia dapat hidup tenteram baik lahir maupun batin.

Menurut hemat saya, inti atau titik sentral pembangunan nasional Indonesia adalah pembangunan manusia Indonesia sebagai suatu bangsa yang mempunyai harga diri dan diperhitungkan bangsa lain. Seharusnya semua program-program pembangunan outcome-nya terfokus pada kepentingan hidup seluruh manusia Indonesia. Program pembangunan ekonomi harus secara konkret dapat dinikmati secara langsung oleh seluruh manusia Indonesia. Program pembangunan hukum harus secara tegas menggambarkan pembangunan hukum bagi seluruh lapisan manusia Indonesia. Program pembangunan sosial harus kelihatan dan dirasakan oleh seluruh manusia Indonesia. Demikian pula program-program pembangunan lainnya, semuanya harus terarah pada pembangunan untuk kepentingan hidup dan kesejahteraan seluruh manusia Indonesia.

Saya mempunyai kesimpulan, perjalanan republik yang kita cintai ini sudah melenceng dari cita-cita perjuangan dan proklamasi kemerdekaan. Nation building dan character building seperti dinyatakan dalam lagu kebangsaan Indonesia “bangunlah jiwanya, bangunlah badannya”, sudah tidak menjadi rujukan dasar lagi dalam program-program pembangunan.

Pertanyaan: Apakah kita semua sudah tidak mempunyai semangat kebangsaan lagi? Apakah kita semua lupa akan tujuan pembangunan nasional? Kita juga patut mempertanyakan : Manusia Indonesia yang bagaimanakah yang diharapkan dalam pembangunan bangsa dan negara tecinta ini? Mungkin terlalu berburuk sangka kalau ada pernyataan dari pengamatan terhadap perilaku elit-elit politik di republik ini, hampir tidak kelihatan yang memikirkan tentang kehidupan bangsa Indonesia di masa yang akan datang. Dengan kata lain, pemikiran yang terlihat sebagian besar hanyalah melihat jangka pendek dan pragmatis saja.

Apabila kehidupan bangsa dan negara Indonesia dibiarkan seperti keadaan sekarang dikhawatirkan Indonesia ke depan hanyalah berupa batas geografis dan administratif saja. Eksistensi bangsa Indonesia yang mempunyai karakteristik atau ciri-ciri tersendiri cenderung terus-menerus menjadi kabur. Akibatnya, manusia Indonesia bukan ikut berperan dan berjuang menjadi masnuia unggul dalam persaingan globalisasi tetapi ditelan oleh arus dan gelombang arus globalisasi yang dikendalikan oleh gurita-gurita kapitalis. Saya menyadari, hal ini sebagai suatu hipotesis yang masih memerlukan pengujian…….#OP150807A#

H.A. Djadja Saefullah, Guru Besar dan Direktur Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran. (PR)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

  • Arkeologi

  • Trader

  • Energi Alternatif

  • Bencana Global 2050

  • Flying

  • Kereta Api

  • Konstruksi – Arsitektur

%d blogger menyukai ini: