Gaji dan Korupsi

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2008 sudah diumumkan oleh Presiden Susilo Banbang Yudhoyono pada pidato kenegaraan dan keterangan pemerintah atas RUU tentang APBN 2008 beserta nota keuangan di depan rapat paripurna DPR-RI 16 Agustus 2007.

Tidak ada yang menarik dari pidato yang disampaikan Presiden itu, walaupun ada wacana di seputar laju pertumbuhan ekonomi (LPE) yang diharapkan lebih dari 6%. Kalaupun ada wacana lain, yakni kenaikan gaji pegawai negeri sipil (PNS) sekitar 20% yang tampaknya direspons dingin-dingin saja oleh PNS, karena dalam setiap pidato pengantar keuangan presiden selalu bicara begitu. Ada gemuruh tepuk tangan di ruangan, tetapi untuk apa? Karena kehidupan sebagian besar PNS tidak bergerak dan masih biasa saja. Untuk meningkatkan kesejahteraan PNS, ukurannya bukan pada kenaikan gaji yang diberikan pemerintah, tetapi pada effective demand (daya beli) dari gaji yang diterima itu. Apalagi kenaikan gaji PNS yang diberikan pemerintah, pada sisi lain dapat mendorong kenaikan harga dan memicu tingkat inflasi. Kalau ini yang terjadi, rasanya kenaikan gaji tidak ada manfaatnya.

Konsep kenaikan gaji PNS yang dilakukan secara “menyentak” dan sering dibacakan pada nota keuangan PARBN, adalah bentuk lain dari lemahnya perencanaan yang dilakukan pemerintah. Kenapa dengan kenaikan itu, kesejahteraan pegawai tidak “inheren” dengan kenaikan gaji berkala saja, yang jelas sudah terbukti tidak memicu inflasi. Apabila pemerintah bisa menghitung (memproyeksikan) penerimaan dan pengeluaran negara, apalagi gaji pegawai negeri, merupakan pengeluaran rutin, sebenarnya kenaikan gaji akan lebih terasa oleh PNS.

Kalaupun proyeksi meleset (dilakukan dengan 3 skenario) yakni optimis, moderat, dan pesimis maka pengeluaran rutin masih dapat ditutupi oleh pos-pos yang lain. Bukankah selama ini pemerintah telah melakukan hal serupa? Jadi, ketika kesejahteraan besarannya langsung dimaksukan dalam kenaikan struktur gaji berkala, mungkin dapat lebih menyelamatkan kenaikan gaji itu sendiri.

Setiap kenaikan haji, selalu ada kata bersayap, kenaikan gaji PNS dapat meningkatkan pelayanan, meningkatkan kualitas birokrasi, dan menekan penyelewengan. Apa betul demikian hipotesisnya? Kita hitung saja sudah berapa kali kenaikan gaji PNS yang disampaikan oleh presiden yang berbeda, namun tetap saja korupsi dan tingkat kebocoran anggaran terjadi. Bahkan pada era ekonomi daerah (munculnya raja-raja kecil) korupsi dilakukan lebih dahsyat dan secara berjamaah.

Pelayanan-pelayanan publik, birokrasinya tetap saja begitu, walaupun sering didengungkan adanya pemangkasan (regulasi). Birokrasi yang panjang dipertahankan agar dapat menciptakan “jalan pintas”. Pada gilirannya muncullah masalah “jasa” yang dapat melancarkan urusan pelayanan publik. Jadi, persoalan korupsi tidaklah dapat diselesaikan semata-mata dengan kenaikan gaji, tetapi lebih kepada sistem nilai yang melekat pada PNS itu sendiri, orientasi hidup, gaya hidup, arti hidup, dan lain-lain.

Selama keringat dan kerja keras dipandang hina, kejujuran merupakan sesuatu yang usang dan korupsi tetap akan bertahan. Selama hedonisme menjadi berhala manusia, orang dinilai dan dihormati melalui kekayaannya, bukan karya atau prestasinya, selama itu pula korupsi akan tumbuh subur. Iklim itu kita sendiri yang membentuk, membesarkan, dan membudayakan. Gaya hidup seperti itu bukan hanya terjadi di kota-kota besar, tetapi sudah merasuk sampai kepedesaan.

Mendemonstarsikan kekayaan di antara jutaan penduduk miskin, merupakan pemandangan biasa. Padahal menurut Al Quran; jika Allah hendak membinasakan suatu negeri, kami akan perintahkan orang-orang yang hidup mewah di negeri itu untuk (supaya menaati Allah) tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan (ketentuan kami), kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya.

Persoalan kesejahteraan PNS bukan hanya terletak pada rendahnya gaji yang diterima, tetapi terjadi ketimpangan yang sangat mencolok baik horizontal maupun vertikal. Coba kita identifikasi, begitu banyak PNS yang hidup mewah berlimpah yang kalau dilakukan pembuktian terbalik pasti penjara adalah jawabannya. Pada sisi lain, begitu banyak PNS yang hidupnya “Senen-Kemis””, bahkan harus ditunjang dengan kegiatan sampingan sekembalinya pulang dari kantor.

Semuanya ini terjadi dengan asumsi golongan sama dan masa kerja relatif sama. Adilkah realitas seperti itu? Maka dari itu, tidak heran kalau berkembang istilah tempat yang basah dan tempat yang kering. Ketimpangan terjadi antar satu dinas dengan dinas yang lain. Bahkan ketimpangan terjadi antara bagian dengan bagian yang lain di satu dinas. Kita juga bisa bandingkan bagaimana take home pay yang diterima PNS dengan karyawan BUMN. Berbagai kecemburuan pun muncul karena sampai saat ini ketimpangan tidak pernah bisa diselesaikan.

Ada asumsi, dinas yang memberikan kontribusi tinggi terhadap pendapatan asli daerah (PAD), diberikan fasilitas dan kesejahteraan yang lebih. Sementara, dinas yang tidak memberikan kontribusi, katakanlah seperti dinas kebakaran, sosial, dan kebersihan seperti dipandang sebelah mata. Adilkah perlakuan seperti ini? Kalau ada dinas yang memberikan kontribusi tinggi terhadap PAD, memang itu pekerjaannya. Sedangkan kalau ada dinas yang tidak memberikan kontribusi, karena job deskripsinya demikian.

Semoga kita bisa arif melihat hal-hal itu. Ketimpangan-ketimpangan inilah yang membuat PNS terkadang sering dikategorikan sebagai disguised unemployment (pengangguran tidak kentara). Ada PNS yang begitu sibuk melayani publik, tapi pada sisi lain banyak PNS yang kerjanya duduk dan ngobrol saja. Beban tugas yang tidak seimbang menjadi salah satu pendorong kecemburuan, korupsi, dan akhirnya menjatuhkan kualitas birokrasi kita.

Ada yang menarik bila kita mau membedah masalah birokrasi ini. Kendati dikatakan memperoleh gaji pas-pasan, animo untuk menjadi PNS luar biasa tinggi. Pelesetan yang muncul adalah; gaji kecil, tetapi sampingannya yang besar. Begitu parahkah sudah kita melihat cara untuk memperoleh penghasilan dalam kehidupan ini? Begitu jauhkah kita sudah “mendewakan” kenikmatan dunia tanpa memedulikan apakah itu bukan hak kita? Kenaikan gaji PNS 20% pada RAPBN 2008 yang dilakukan oleh pemerintah, tampaknya baru sebatas untuk menutupi tingkat inflasi saja.

Kenaikan ini belum mampu memberikan kesejahteraan bagi PNS itu sendiri. Karena ukuran yang paling jitu adalah effective demand, bukan besaran gaji yang diterima. Pada sisi lain apabila pemerintah serius mengatasi ketimpangan-ketimpangan yang terjadi di lingkungan birokrasi seperti di atas, bukan tidak mungkin kesejahteraan PNS bisa lebih merata. Tidak seperti sekarang ini, perbedaannya sangat mencolok.

Struktur gaji memang sama, tetapi kesempatan “bermain mata” relatif berbeda. Dengan demikian, pengalaman menaikkan gaji PNS yang selalu diutarakan pada nota keuangan RAPBN tidaklah signifikan terhadap penurunan tingkat korupsi di lingkungan birokrasi. Perilaku ini sudah sangat sulit untuk dihapus karena sistem nilai kita bergeser jauh dari nilai-nilai religius…..#OP220807A#

Soeroso Dasar, Peneliti Seniorr PPKSDM Lemlit Unpad Bandung. (PR)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

  • Arkeologi

  • Trader

  • Energi Alternatif

  • Bencana Global 2050

  • Flying

  • Kereta Api

  • Konstruksi – Arsitektur

%d blogger menyukai ini: