Tujuh Ayat Pendidikan Birokrat

Wakil Ketua KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Erry R. Hardjapamekas, dalam ceramahnya di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) beberapa waktu lalu menyebut sejumlah penyebab korupsi di negeri ini, yaitu : (1) kurangnya keteladanan dan kepemimpinan elite bangsa, (2) rendahnya gaji pegawai negeri sipil, (3) lemahnya komitmen dan konsistensi penegakan hukum dan peraturan perundangan, (4) rendahnya integritas dan profesionalisme, (5) mekanisme pengawasan internal di semua lembaga perbankan, keuangan, dan birokrasi belum mapan, (6) kondisi lingkungan kerja, tugas jabatan, dan lingkungan masyarakat, dan (7) lemahnya keimanan, kejujuran, rasa malu, moral, dan etika.

Di antara tujuh penyebab diatas, yang disebut terakhirlah yang paling mendasar karena terkait dengan karakter manusia, yakni keimanan, kejujuran, moral, dan etika dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Bagimanapun tingginya gelar akademik seorang birokrat, bila ia tidak memiliki keimanan, kejujuran, moral, dan etika, ia akan menjadi komponen perusak birokrasi. Semakin tinggi kekuasaannya, semakin destruktif perannya sehingga birokrasi menjadi disfungsional. Lihatlah betapa lumpuhnya layanan publik di Kabupaten Garut akibat tindak pidana korupsi oleh sang bupati.

Dalam sejarah berdirinya, birokrasi bertujuan mulia, yaitu prosedur (baku) demi tercapainya tujuan secara efektif. Namun, tatkala diawaki oleh orang-orang yang tidak profesional, birokrasi bercitra buruk, yakni sebuah proses yang kaku, sogok-menyogok, dan ketidakefisienan. Maka berkecambahlah korupsi, kolusi, dan nepotisme. Max Weber menyebutkan dua cara untuk mengontrol birokrasi agar berfungsi dengan baik, yaitu rasionalisasi dan formalisasi. Birokrasi itu organisasi yang terdiri atas sejumlah individu. Kualitasnya tergantung pada kualitas individu.

Bila mutu pendidikan di Indonesia dewasa ini secara nasional belum baik, dapat dimengerti jika kualitas layanan publik belum menggembirakan. Untuk menciptakan tata kelola yang baik atau good governance, mutu SDM di pemerintahan khususnya dan sektor swasta dan masyarakat pada umumnya perlu ditingkatkan. Upaya itu harus dilakukan secara sistematis dengan kurikulum yang dirancang dengan baik melalui pendidikan formal dan pendidikan informal. Ini semuanya mustahil terwujud tanpa dukungan staf pengajar yang memiliki kepakaran yang kokoh.

Kurikulum dan proses pembelajaran pada lembaga pencetak birokrat seperti IPDN seyogyanya menanamkan dua komponen besar, yaitu komponen prrofesionalisme birokrat dan komponen kepribadian. Yang disebut pertama merujuk pada prinsip-prinsip good governance sebagai berikut.

Pertama, memiliki visi dan misi strategis. Birokrasi yang digerakkan oleh visi dan misi akan lebih efisien, efektif, inovatif, fleksibel, dan mempunyai semangat juang lebih tinggi daripada yang digerakkan oleh peraturan. Artinya para calon birokrat selain harus memahami peraturan yang berlaku, juga mesti kritis terhadapnya agar mampu melaksanakannya dengan cerdas dan kreatif. Pemimpin itu harus berani melakukan terobosan-terobosan, mendobrak kultur lama yang membatu demi pembaruan.

Kreativitas adalah mesin yang menggerakkan reinventing government atau kinerja memuda birokrasi agar tata kelola tidak ribet. Birokrasi yang ada, cenderung mandeg, karatan, membela status quo, dan tidak rakus terhadap inovasi. Seyogyanya ada transformasi dalam sistem dan organisasi publik untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, kemampuan beradaptasi, dan kapasitas dalam berinovasi. Transformasi dilakukan dalam empat hal, yaitu perubahan pemahaman ihwal birokrasi, restrukturisasi birokrasi, revitalisasi lingkungan birokrasi,m dan pembaruan etos kerja.

Kedua, ditaatinya rule of law, yakni aturan main. Birokrasi yang sehat melaju mulus dengan berpedoman pada hukum. Asrama atau barak lazimnya memberlakukan aturan dan disiplin (seperti militer) dengan harapan agar siswa menjadi birokrat yang taat hukum. Namun perlu diingat bahwa, birokrat bukan prajurit penembak musuh. Mereka adalah abdi masyarakat yang mesti siap memerangi kebodohan, keterbelakangan, dan kemiskinan rakyat yang multikultural dan multireligius. Senjata untuk melumpuhkan semua ini bukan otot atau bedil, tetapi otak dan nurani. Tewanya Wendi Budiman di Jatinangor oleh sejumlah praja IPDN (Pikiran Rakyat,24-7-07) adalah bukti tidak berfungsinya otak dan nurani dan lemahnya pemahaman budaya lokal.

Ketiga, tertanamnya responsiveness atau cepat tanggap. Birokrat yang profesional memiliki kepekaan yang tinggi terhadap kesulitan yang dihadapi masyarakat. Pendidikan birokrat bukan untuk menyiapkan sekelompok elite birokrat yang merasa hebat dan ingin dilayani, tetapi membentuk abdi masyarakat yang memahami rakyat. Pemerintah itu ada karena masyarakat. Rakyat memberi wewenang kepada birokrat, jadi bukan untuk melayani birokrrat. Itulah makna demokrasi. Apalagi bila birokrat itu dipilih langsung oleh rakyat.

Keempat, memiliki consensus orientation, yakni mengutamakan konsensus daripada kekuasaan. Kunci tercapainya konsensus adalah dialog dan manajemen konflik yang sinambung. Kesalahan terbesar dalam komunikasi politik adalah bahwa para birokrat menganggap bahwa gagasan mereka telah dipahami publik. Pemerintah sehat senantiasa berorientasi pelanggan, yakni masyarakat. Maka dari itu, disebut “abdi masyarakat”. Mestinya birokrat itu berpihak kepada masyarakat bukan birokrasi. Ketika birokrat-bukannya mementingkan rakyat-maka muncullah oligarki yang semakin jauh dari konsensus publik.

Kelima, menjunjung equity dan partisipasi. Tata kelola yang sehat menungkinkan partisipasi publik dalam mekanisme birokrasi, sehingga pada dasarnya semua warga negara mendapatkan hak yang sama untuk memilih dan dipilih, partisipasi kolektif menjadi penting karena seorang pemimpin tidak pernah serbatahu dan segala bisa. Kata kunci dalam hal ini adalah teamwork. Tugas pemimpin adalah mengelola berbagai potensi pada orang lain demi pencapaian tujuan bersama. Dengan demikian, pemimpin yang baik tidak pernah merasa paling berjasa, sebab sukses adalah hasil kerja sama.

Keenam, melakukan efisiensi dan efektivitas. Hanya birokrat yang profesional yang mapu bekerja secara efisien dan efektif. Birokrasi akan sulit untuk mencapai keberhasilan bila tidak mengukur hasil atau capaian kinerjanya. Keuntungan pemerintah yang selalu berorientasi kepada hasil, antara lain bahwa pemerintah akan dapat membedakan antara keberhasilan dan kegagalan. Kunci utama semua ini adalah penempatan seorang birokrat sesuai dengan kemampuannya.

Ketujuh, mengupayakan akuntabilitas dan transparansi. Birokrat yang sehat selalu siap mempertanggungjawabkan segala kegiatannya kepada publik. Akuntabilitas akan tercapai bila segala program kerja disusun berdasarkan perencanaan yang baik, disepakati bersama, dan semua pihak memahami aturan main, dan dengan demikian mudah mengukurnya. Bila kurang cerdas, birokrat tidak akan mampu membuat perencanaan, sehingga kegiatannya menjadi cacag nangkaeun (sporradis, tanpa fokus). Birokrasi itu mesin yang “menggurita”, yang bahan bakarnya uang rakyat. Karena itu, harus ada transparansi dalam pengelolaannya.

Nabi Muhammad SAW mengingatkan kita semua, bahwa bila suatu jabatan diserahkan kepada si Anu yang tidak profesional, maka tunggulah kehancurannya. Tujuh butir di atas adalah indikator birokrasi profesional atau tata kelola yang sehat. Namun, jangan dilupakan bahwa profesionalisme demikian itu hanya tumbuh pada manusia yang memiliki kepribadian yang tangguh. Seorang profesional itu bangga terhadap pekerjaannya dan menunjukkan komitmen pribadi untuk mencapai kualitas pekerjaan demi kepentingan publik. Ia juga seorang yang dapat dipercaya, jujur, dan loyal terhadap profesinya. Sikap-sikap demikian itu mesti ditanamkan sejak dini dalam proses pendidikan.

Birokrasi itu sendiri adalah konsep yang netral. Bisa prrofesional atau bobrok, tergantung pada masing-masing individu. Maknanya membangun birokrasi profesional atau good governance mesti dimulai dengan pendidikan karakter. Nabi Muhammad SAW diakui sebagai pemimpin terbesar dan tokoh yang paling berpengaruh di dunia. Ada empat sifat yang melekat pada dirinya sehingga beliau menjadi pemimpin terbesar, yaitu: (1) benar, tak pernah berdusta, (2) amanah, tak pernah berkhianat, (3) cerdas, tidak bodoh, dan (4) pandai berkomunikasi dengan siapapun juga. Empat sifat ini telah terabaikan dalam pendidikan kita selama ini.

Buktinya, banyak birokrat yang memiliki dan bahkan membeli ijazah palsu, mengingkari janji-janji kampanye, tidak menguasai aturan main (hukum dan perundang-undangan), dan enggan berkomunikasi dengan kaum akar rumput. Mereka bukan abdi masyarakat, tetapi abdi birokrasi, yakni untuk dirinya, atasannya, dan kelompoknya……#OP250807A#

A. Chaedar Alwasilah, dosen UPI dan koordinator nasional APCEIU (Asia-Pacific Center of Education for International Understanding) di bawah Unesco di Seoul, Korea Selatan. (PR)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

  • Arkeologi

  • Trader

  • Energi Alternatif

  • Bencana Global 2050

  • Flying

  • Kereta Api

  • Konstruksi – Arsitektur

%d blogger menyukai ini: