Resi Gudang Menggerakkan Ekonomi Desa

Resi gudang adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di gudang, yang diterbitkan oleh pengelola gudang. Sementara sistem resi gudang adalah kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan, dan penyelesaian tansaksi resi gudang.

Sistem ini didesain untuk mendukung terwujudnya kelancaran produksi dan distribusi barang dan dapat berperan sebagai salah satu instrumen pembiayaan karena dapat dijadikan agunan tanpa dipersyaratkan agunan lainnya. Resi gudang ini dapat diperjualbelikan di pasar lelang, burrsa, dan di luar bursa.

Sasaran dari skema resi gudang adalah koperasi, usaha kecil menengah (UKM), dan kelompok tani yang hidupnya bergantung pada sektor agrobisnis, pertanian, pekebunan, perikanan, dan lain-lain. Karakter pelaku usaha tersebut pada umumnya (1) tidak memiliki agunan, (2) akses pembiayaan yang rendah, (3) terbatsnya informasi harga dan permintaan, (4) posisi tawar yang rendah, (5) membutuhkan dukungan likuiditas modal kerja.

Upaya untuk mengefektifkan skema ini telah ditetapkan 12 daerah di Indonesia yang berperan sebagai pilot project, yaitu untuk komoditas padi di Majalengka, Kudus, dan Jombang, sedangkan komoditas jagung di Jeneponto dan rumput laut di Wajo.

Setahun lamanya kita menunggu efektifnya Undang-undang No.9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang. Namun, akhirnya tanggal 22 Juni 2007 telah terbit petunjuk pelaksanaannya melalui Peraturan Pemerintah (PP) No.36 Tahun 2007. Petunjuk  teknisnya pun serta merta telah terbit tanggal 29 Juni 2007 melalui Permendag No. 26/Mdag/Per/6/2007, tentang Barang yang dapat disimpan di Gudang Dalam Penyelenggaraan Resi Gudang.

Komoditas pertanian yang resmi masuk ke dalam transaksi resi gudang terdiri dari delapan jenis, yaitu padi, beras, kopi, kakao, lada, karet, rumput laut, dan jagung. Diats ketas , keluarnya juklak dan juknis tersebut akan berakibat terhadap mudahnya sistem pembiayaan bagi pengembangan usaha di sektor pertanian pada komoditas yang diperdagangkan di pasar domestik maupun komoditas ekspor.

Undang-undang tersebut mengatur banyak hal, namun untuk menyederhanakan pemikiran kita, terdapat 2 pihak yang saling bertransaksi, yakni (1) pemilik barang sebagai pemegang resi gudang (petani, pedagang dan koperasi) dan (2) pengelola gudang adalah pihak yang menerbitkan resi gudang, yang melakukan usaha pergudangan, baik gudang milik sendiri maupun milik orang lain yang bertugas melakukan penympanan, pemeliharaan, dan pengawasan barang yang disimpan oleh pemilik barang.

Inti solusi dari regulasi ini adalah pada hubungan transaksional antara pemilik barang (misal padi) dengan pengelola gudang. Proses transaksi terjadi pada saat musim panen, dimana saat itu harga padi rendah, tetapi petani memerlukan biaya hidup dan biaya produksi berikutnya. Petani membawa hasil panennya ke pengelola gudang dan disimpan di gudang publik. Petani mendapatkan resi gudang yang digunakan untuk agunan kredit ke bank, sedangkan komoditas yang ada di gudang masih tetap milik petani.

Jika harga padi naik dan sudah mencapai harga ekspektasi, selanjutnya petani sebagai pemilik bisa menjual barang yang telah dititipkan pada pengelola gudang, yang pasti akan ada selisihnya. Hasil panen petani bisa disimpan dulu di pengelola gudang dan menunggu harga tinggi. Sementara, dana untuk keperluan hidup bisa diperoleh saat petani menitipkan barang yang ditukar dengan resi gudang. Jadi resi gudang ini merupakan surat berharga sebagai jaminan untuk ambil uang di bank yang ditunjuk.

Selisih positif antara harrga saat musim panen dan harga optimum di pasar spot, dipotong biaya simpan di gudang dan bunga bank adalah merupakan keuntungan petani, di mana selama ini selalu menjadi keuntungan yang dinikmati para tengkulak, pengijon, penebas, maupun pengepul. Dengan demikian, para petani tidak serta merta menjual hasil panennya pada saat haarga murah. Dalam konteks ini, petani akan mampu melakukan penundaan penjualkan hasil panennya, tetapi biaya hidup dan biaya produksi berikutnya dapat dipenuhi.

Idealisme regulasi ini menjanjikan harapan cerah karena akan dapat mengendalikan jumlah mutu, dan arus komoditas (beras) yang ada di masyarakat sehingga masyarakat petani dapat menikmati harga yang tinggi. Di sisi lain, pemerrintah akan mampu mendeteksi data dan mengendalikan jumlah stok beras nasional.

Kendatipun demikian, sebaik-baiknya regulasi kita wajib mewaspadai ekses bawaan dari regulasi tersebut, demikian pula Undang-undang No.9 Tahun 2006, bukan mustahil akan menciptakan resistensi di masyarakat karena mereka khawatir (1) akan terjadi efek “keluar dari mulut harimau” (tengkulak, pengijon, penebas, pengepul), lalu masuk ke “mulut buaya” (pengelola gudang), (2) tejebak pad sistem birokrasi yang rumit, (3) akan terjadi proses bisnis yang formal, padahal selama ini transaksi dilakukan secara fleksibel, baik tempat maupun waktu, dan (4) persyaratan tingginya mutu dan batasan jumlah barang yang diterima pengelola gudang sehingga sangat boleh jadi banyak barang yang ditolak untuk masuk dalam sistem resi gudang.

Sistem resi gudang merupakan skema usaha yang bernuansa pengabdian untuk pemberdayaan masyarakat ekonomi lemah, terutama masyarakat yang penghidupannya dari hasil tani, namun upaya pemberdayaan tersebut bukan melalui berbagai macam “hibah” yang tidak ada unsur pembelajaran, melainkan diaturr dalam sebuah sistem bisnis yang saling menguntungkan, antara pihak pebisnis (pengelola gudang) dan masyarakat petani.

Melalui skema ini, petani diharapkan dapat menikmati harrga yang wajar karena adanya penamgguhan penjualan pada musim panen, sedangkan kebutuhan dana petani ditanggulangi melalui resi gudang sebagai kolateral ke bank. Adapun pendapatan pengelola gudang bersumber dari pemilik barang, sebagai imbalan atas jasa penyimpanan, pemeliharaan dan pengawasan dari barang yang disimpan tersebut.

Sistem resi gudang akan mampu menggerakkan ekonomi pedesaan dan jasa pergudangan merupakan lahan bisnis yang cukup menjanjikan, apalagi jika ada komitmen pengabdian yang tinggi dari pengelolanya, antara lain (1) karyawannya direkrut dari komunitas masyarakat desa, (2) pengusahanya berasal dari masyarakat desa yang memiliki naluri bisnis namun juga memiliki dedikasi, (3) karena berdomisili di desa, bisa menjadi potensi pendapatan pemerintah desa.

Bisnis jasa pergudangan, yang aktivitas usahanya di pedesaan, harus bisa bersaing dengan pebisnis non formal (tengkulak) yang memberikan berbagai kemudahana kepada pemilik barang, terutama dalamcara pembayaran, dan proses transaksinya pun sangat fleksibel. Namun, ditilik dari perspektif petani, para tengkulak ini memiliki otoritas yang kuat dalam menentukan harga karena pasarnya dipaksa pada kondisi buyer market. Hal tersebut merupakan tantangan apakah pengelola gudang mampu mengubah pasar dari kondisi buyer market menjadi seller market?

Jika skema sistem rewsi gudang mampu mengubah kondisi pasar tersebut, niscaya bisnis jasa pergudangan yang bertujuan untuk pemberdayaan ekonomi petani akan dapat dirasakan manfaatnya dan keberlangsungannya pun akan terjamin. Namun yang lebih penting, skema ini harus menjadi tantangan bisnis yang berorientasi sosial, di samping bermotif laba.

Semua maklum bahwa mayoritas petani padi di Indonesia berada pada strata golongan ekonomi lemah. Semua kebutuhan hidup sangatlah tergantung terhdap hasil panennya. Bahkan, sistem transaksi melalui “ijon” sudah merupakan hal biasa dan dapat dipastikan harga padi sangat ditentukan oleh pihak pembeli. Apakah pengelola gudang sebagai pelaksana dari sistem resi gudang akan mampu bersaing dengan  para tengkulak?

Walaupun pada prinsipnya skema ini di desain untuk memberi solusi terhadap kesulitan para petani, namun siapkah para pengelola gudang untuk mengentaskan para petani yang selalu dirundung malang?

Kita khawatir terhadap kualifikasi profesionalisme pengelola gudang, dalam hal (1) kemampuan finansial yang dimilikinya, (2) kemampuan manajerialnya, (3) kemampuan teknis pergudangannya, (4) komitmen pengabdiannya, dan (5) apakah pihak perbankan sudah siap menerima sistem ini?

Kekhawatiran lainnya adalah mengingat pengelola gudang sebagai badan usaha, pasti perlu investasi serta biaya operasi yang tinggi sehingga perlu laba yang memadi, dan laba tersebut dibebankan kepada petani berupa biaya yang tinggi. Akhirnya tujuan dari sistem resi gudang tetap tidak dapat tercapai dan ekonomi petani tetap terpuruk, jauh panggang dari pada api, dan sangat boleh jadi akan tercipta sebuah kondisi di mana para pengelola gudang tesebut adalah para tengkulak juga. Dengan kata lain, tengkulak yang “ganti casing”, yang dikemas dengan status formal sebagai sebuah badan usaha, dan dapat dipastikan komitmen pengabdiannya sangat diragukan.

Jika semua kekhawatiran tersebut tidak cepat diantisipasi oleh pihak yang berwenang niscaya Undang-undang Nomor 9 Tahun 2006 tersebut hanya sebuah regulasi yang tidak efektif. Padahal, proses pembentukan undang-undang tersebut pasti mengeluarrkan dana, daya, dan waktu yang tidak sedikit.

Mengingat perangkat regulasi tentang sistem resi gudang tesebut sudah lengkap hingga juklak dan juknisnya, tetapi hingga saat ini “gaungnya” masih belum meresonansi di antaran operasional. Jadi para pebisnis masih belum merespons getaran ini, apalagi sampai di tataran petani. Padahal, panen raya kedua musim tanam tahun ini akan berlangsung bulan Agustus atau September 2007.

Sejatinya kita sangat berharap akan keefektifan sistem ini. Kitapun sangat berharap pula perlunya proses sosialisasi yang gencar secara lintas departemen, dengan leading sector adalah Departemen Pertanian sebagai pemilik otoritas pembinaan petani, dan Departemen Perdagangan sebagai pihak yang memiliki otoritas tentang teknik dan manajemen sistem resi gudang.

Hingga kapan kita harus menunggu sosialisai, jangan sampai regulasi yang satu belum efektif disusul lagi dengan regulasi baru sehingga para pelaksana birokrasi dan pelaku usaha jadi gamang dibuatnya….#OP220807B#

Dr. Ir. Sutarman M.Sc., Lektor Kepala Manajemen Logostik Jurusan Teknik Industri, dan Dekan Fakultas Teknik Unpas Bandung, serta pengurura LP3E Kadin Jabar. (PR)

Comments
2 Responses to “Resi Gudang Menggerakkan Ekonomi Desa”
  1. Soemantri mengatakan:

    SRG akan jalan jika 1)sepakat program nasional. Seharusnya gaungnya menyerupai program KB! 2) perlakuan akuntansi manusiawi BI 3)KAMI TIDAK BUTUH SUBSIDI KAMI BUTUH ASET.

    • yulia mengatakan:

      resi gudang hanya proyek kecil yang untungnya gede bgt…kalo dikelola dengan benar akan mensejahterakan petani…tapi kkalo cuma proyek aja..wow..siapa yg untung..

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

  • Arkeologi

  • Trader

  • Energi Alternatif

  • Bencana Global 2050

  • Flying

  • Kereta Api

  • Konstruksi – Arsitektur

%d blogger menyukai ini: