BUMN di tengah Isu Likuidasi

Pada kuartal pertama tahun 2007, Badan Usaha Milik Negara setidaknya diwarnai berbagai isu penting, antara lain sinergitas BUMN seakan mengalami ujian berat. Hal ini ditandai dengan tender BBM oleh PLN di bandara-bandara besar di Indonesia. Sekalipun proses semacam itu merupakan sebuah kewajaran di era transparansi dan globalisasi, banyak pengamat menilai, fakta tersebut merupakan refleksi sinergitas BUMN seakan menghadapi masalah besar. Badan usaha pelat merah ini seakan jalan sendiri-sendiri. Mereka lupa untuk menghadapi tantangan yang demikian besar akibat globalisasi, seharusnya mereka bersinergi.

Masalah lain yang mencuat adalah penciutan BUMN. Sebagaimana diungkapkan oleh Menteri BUMN Sugiarto, pemerintah akan melakukan revitalisasi BUMN agar mencapai ukuran dan jumlah BUMN yang ideal. Oleh karena itu diperlukan suatu kebijakan penataan ulang BUMN atas dasar perlu tidaknya kepemilikan negara dipertahankan. Kebijakan semacam itu memang sangat revolusioner. Namun, jika dikaji lebih mendalam tentu memiliki rasionalitas yang tinggi.

Keputusan pemerintah tersebut tentu didasarkan pada profil sektoral perusahaan, potensi penciptaan nilai, dan potensi sinergi. Rigtsizing policy diharapkan dapat mengatasi masalah conficed obyectives yang dialami BUMN sehingga ke depan arah BUMN ini semakin jelas dalam memberikan kontribusi kepada negara.

Bahkan sudah disebut dari jumlah BUMN sebanyak 139 perusahaan (tidak termasuk BUMN minoritas) diperlukan upaya untuk mencapai jumlah yang rasional. Kementrian BUMN menargetkan pada 2007 jumlah BUMN tinggal sekitar 102 BUMN, 2008 (87) dan 2009 (69). Pada tahun 2012-2015 diharapkan jumlah BUMN menjadi 50 dan setelah 2015 tinggal 25 buah.

Gambaran tersebut memperlihatkan keseriusan pemerintah dalam menangani BUMN. Mereka tampaknya tidak ingin BUMN yang seharusnya bisa memberikan sumbangan yang signifikan bagi negeri ini, justru menjadi beban berat bagi negara di tengah kondisi keuangan APBN yang morat-marit. Pemerintah tampaknya makin realistis melihat BUMN. Perusahaan yang kinerjanya bagus tentu yang akan dipertahankan, tetapi untuk perusahaan yang merugi, kemungkinan untuk digabung (merger) atau bahkan dilepas sama sekali justu sangat besar. Pemerintah tentu tidak bisa terlalu lama keuangannya terkuras untuk menyubsidi BUMN-BUMN yang rugi.

Memang untuk melakukan tugas besar semacam itu bukanlah persoalan sederhana, mengingat masalahnya sangat kompleks. Tak hanya menyangkut aset, omzet, faktor produksi, keuangan, tetapi juga menyentuh aspek kemanusiaan, seperti misalnya soal karyawan, dan dampak ikutan lainnya yang harus dibayar secara sosial. Mengapa demikian? Karena BUMN ini memiliki sejarah dan latar belakang yang berbeda-beda sehingga masing-masing memiliki kekhususan, yang tak boleh tidak (harus) dipertimbangkan.

Namun terlepas dari itu, tentu kita tidak boleh sentimentil dalam melihat langkah dan kebijakan untuk merasionalisasi BUMN. Objektivitas tentu harusnya menjadi ukuran, di mana kinerja BUMN harus mendapat posisi sentral sebagai landasan awal untuk melakukan rasionalisasi jumlah BUMN tersebut.

Untuk menelisik bagaimana kinerja BUMN tentunya tidak terlalu sulit, kementrian BUMN sebagai induk dari perusahaan pelat merah ini sudah secara terbuka melakukan evaluasi dan publikasi terhadap kineja lebih dari 125 BUMN. Indikator yang meeka terapkan adalah sejauh mana mereka bisa memberikan kontribusi kepada negara, melalui keuntungan yang mereka peroleh.

Pada tahun 2005 tercatat 10 peusahaan yang berhasil membukukan laba terbesar. Kesepuluh perusahaan digdsaya tersebut adalah PT Pertamina, Telkom, BRI, BNI, Bank Mandiri, Aneka Tambang, Semen Gresik, Jamsostek, dan Pusri. Kesepuluh perusahaan tersebut menyumbang laba sebesar Rp 29,134 triliun. Jumlah itu memberikan kontribusi 70% dari total laba yang dibukukan dari 158 BUMN yang ada.

Namun juga tercatat, BUMN bank dan jasa sekalipun meraih laba, juga mengalami penurunan yang signifikan. Untuk Bank Mandiri dan BNI labanya turun, sebagai kosekuensi Peraturan BI (PBI) No.7 Tahun 2005 tentang penilaian kualitas aktiva produktif. Akibat aturan itu, bank wajib membentuk penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) atas tingginya rasio kredit bermasalah (non performing loan /NPL). Sehingga secara keseluruhan bank BUMN keuntungannya turun dari Rp 12,6 tiliun tahun 2004 menjadi 7,5 triliun pada 2005. kenaikan laba yang cukup fantastis justu terjadi pada BRI, yang fokus menggarap sektor UMKM yang relatif aman dari kredit macet.

Dari data tersebut, justru BUMN sektor pertambangan, energi, dan telekomunikasi (Piset) masih menduduki rangking teratas. Telkom misalnya pada tahun 2004 meraih keuntungan Rp 6,1 triliun menjadi Rp 7,8 triliun pada 2005.

Pertamina tentu yang sangat fantastis. Kineja Pertamina sebagaimana disampaikan oleh Direktur Keuangan Frederick T. Siahan dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan komisi XI DPR RI, beberapa waktu lalu cukup melegakan dalam tiga tahun terakhir ini. Keuntungan Pertamina pada 2004 sebesar Rp 15,38 triliun, Rp 16,457 pada 2005 dan 21,287 pada 2006.

Dari jumlah tersebut, dividen Pertamina yang harus disetor ke pemrintah pada 2006 sebesar Rp 9,466 triliun, 2005 sebesar Rp 8,288 triliun, dan 2004 Rp 7,692 triliun. Sumbangan Pertamina kepada negara tidak hanya terbatas pada dividen, tetapi juga dari pajak dan pendapatan negara bukan pajak (PNBP). Sumbangan pajak pada 2005 sebesar 26,539 triliun dan 2006 Rp 26,970. sedangkan, PNBP pada 2005 sebesar Rp 92,222 triliun.

Dari gambaran di atas terlihat ada misi besar yang diemban oleh Petamina, selain menjamin pasokan BBM, pada sisi lain juga harus membeikan kontibusi yang besar terhadap negara melalui APBN. Sumbangan Pertamina kepada APBN melalui dividen, pajak dan PNBP jika ditotal pada 2005 mencapai Rp 127,132 triliun dan 2006 Rp 131,112 tiliun.

Untuk meningkatkan kinerjanya, Petamina sejak 2006 telah melakukan transformasi menuju perusahaan kelas dunia (world class company) yang maju, unggul, dan terpandang, menggelar program terobosan (breakthrough projects) 100 hari dengan 27 program, yang memberikan tambahan pendapatan Rp 15 miliar dan potensi efisiensi sebesar Rp 2 miliar. Program terobosan ini dilanjutkan lagi pada 2007 dengan 11 program. Pada 2007, Petamina juga akan melakukan investasi sebesar 14,721 triliun. Diharapkan dengan investasi sebesar itu kinerja Petamina pada 2007 akan semakin meningkat hingga diharapkan bisa memberikan kontribusi yang nyata bagi pembangunan.

Sepuluh BUMN yang menorehkan kerugian terbesar antara lain : PT PLN, Garuda Indonesia, Merpati Nusantara Airlines, Danareksa, Pelni, Pos Indonesia, Dok dan Perkapalan Kodja Bahari, Rukindo, Kereta Api Indonesia, dan Kertas Letjes. Kerugian yang diderita sepuluh perusahaan tersebut Rp 7,3 triliun., sebuah jumlah yang cukup besar.

PT PLN dan PT Garuda sebagai pencetak kerugian terbesar memang tengah menghadapi situasi dilematis. PLN, misalnya, di satu sisi dituntut untuk meraih laba, tetapi pada satu sisi juga harus mengemban fungsi PSO (Public Service Obligation). Kendala yang dihadapi PLN adalah masalah tarif (TDL) yang ditentukan oleh pemerintah, sementara harga bahan bakar harus mengikuti harga pasar. Ada pembangkit PLN yang harus menanggung biaya produksi mencapai Rp 2.000,00 per Kwh, tapi perusahaan itu harus menjual seharga Rp 518 per Kwh.

Sementara itu, Garuda dihadapkan dengan masalah kesulitan keuangan yang serius. Total utang Garuda sebesar 800 juta dolar AS dengan rincian ECA sebesar 500 juta dolar AS, promissory note holder 150 juta dolar AS, serta kepada Bank Mandiri, Angkasa Pura I, dan II sebesar 150 juta dolar AS.

Begitu pula perusahaan lain yang rugi, problematikanya memang beraneka macam. Namun, jika diklasifikasi, setidaknya ada beberapa faktor baik yang berasal dari internal maupun eksternal. Dari faktor tersebut tentu bisa dipahami, seandainya pemerintah ingin merasionalisasi BUMN. Bahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui Meneg BUMN secara tegas mengingatkan, BUMN yang merugi agar dipertimbangkan untuk dilikuidasi atau di merger dengan BUMN lainnya. Sinyal tersebut tentu menjadi peringatan keras bagi jajaran manajemen BUMN yang merugi untuk berjibaku dalam waktu dua tahun mendatang agar bisa membuktikan bahwa mereka bisa bersaing dan mendatangkan keuntungan. Atau setidaknya mereka tidak membebani lagi keuangan APBN yang masih sulit.

Peringatan presiden tersebut haruslah dipandang sebagai upaya untuk mendorong kinerja kalangan BUMN. Karena sesungguhnya, presiden dalam mendorong kinerja tak membedakan BUMN yang rugi maupun yang untung. Hal itu terlihat pada 2006, ia datang langsung ke Pertamina untuk menantang jajaran manajemen untuk berubah. Ia ingin melihat dua tahun mendatang Pertamina harus berubah. Oleh karena itu dalam melakukan rasionalisasi BUMN tentu haruslah dipiliah-pilah kasus per kasus dan jangan dipukul rata…….#OP230307B#

Hamsina Mukkadas, pengamat BUMN dan bekerja di Lembaga Konsultan, tinggal di Jakarta. (PR)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

  • Arkeologi

  • Trader

  • Energi Alternatif

  • Bencana Global 2050

  • Flying

  • Kereta Api

  • Konstruksi – Arsitektur

%d blogger menyukai ini: