Nuklir Iran dan Hak Interpelasi

Keputusan RI untuk ikut menyetujui penjatuhan sanksi Dewan Keamanan (DK) PBB terhadap Iran menuai badai. Beberapa anggota Komisi I DPR lintas fraksi sepakat menggalang hak interpelasi. Mereka menilai dukungan pemerintah RI itu melanggar UUD 1945.

Pemerintah, menurut Abdillah Toha dari fraksi PAN, telah mendukung resolusi yang bertentangan dengan nilai-nilai UUD 1945 pasal 28 C ayat (1). Isinya setiap orang berhak mendapat manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi demi kesejahteraan umat manusia. “Iran mengembangkan nuklir untuk kesejahteraan rakyatnya,” ujarnya.

Akibat dukungan itu, pemerintah RI telah kehilangan kredibilitas di mata negara dunia ketiga. Upaya RI menjadi mediator dalam menyelesaikan konflik Timur Tengah secara damai, dengan sendirinya kandas. “Posisi Indonesia di DK yang dianggap merepresentasikan negara dunia ketiga menjadi tak berguna lagi.”

Dukungan terhadap Resolusi 1747, kata Sidarto (F-PDIP), tak lepas dari tunduknya Indonesia atas tekanan AS. Bukan tak mungkin sambung Effendi Choirie (F-PKB), sikap pemerintah itu bisa berujung pada impeachment karena pemerintah telah keluar dari garis pencetus Gerakan Non Blok dan anggota OKI.

Solidaritas Indonesia terhadap dunia Islam tambah Yuddi Chrisnandi (F-PG), kini diragukan. “Deplu gagal mempertahankan eksistensi politik luar negeri kita yang beas aktif.” Wakil Ketua MPR A.M. Fatwa menilai persetujuan RI itu tak menunjukkan sikap sebagai negara berdaulat dan bersahabat dengan negara-negara Islam.

Menurut Ketua Umum PB NU K.H. Hasyim Muzadi, pemerintah telah melakukan blunder besar karena mendukung penjatuhan sanksi ke Iran. Bisa saja katanmya, umat Islam mengambil jarak dengan pemerintah akibat keputusannya itu.

Bila disimak ke belakang, sikap Indonesia ini merupakan sikap dasar yang cenderung berpihak ke negara adikuasa yang Islamfofobia itu. Sementara itu di dalam negeri dinilai berbagai kalangan sebagai tidak adil terhadap Islam dalam berbagai konflik yang berbau rekayasa.

Sejak peristiwa WTC 11 September 2001 AS mengumumkan perang terhadap terorisme. Dengan mengkambinghitamkan Osama bin Laden pimpinan Al-Qaeda dan pejuang Taliban di Afganistan. As sendiri gagal mencari fakta signifikan hubungan peristiwa WTC dengan Al-Qaeda dan Taliban. Sementara itu, serbuan tentara AS dan sekutunya dengan alasan negeri itu memiliki senjata pemusnah massal merupakan bohong besar.

Di negerinya sendiri popularitas Presiden George W. Bush ambruk, gara-gara “perang membasmi teroris” dan biang kehancuran Irak. Tiba-tiba Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membuat pernaytaan yang bernada membela rekan sejawatnya. Dalam jumpa pers bersama dengan Presiden Bush Senin (20/11) di Istana Bogor menyodorkan solusi. Presiden mengusulkan tiga langkah.

Pertama, rekonsiliasi nasional dengan memberdayakan  pemerintah yang ada agar masyarakat Irak bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Kedua, masalah Irak bukan hanya tanggungjawab Amerika Serikat, tapi tanggung jawab global dengan melibatkan pasukan PBB, yang penempatannya disesuaikan dengan jadwal penarikan pasukan AS. Ketiga, rekonstruksi dan rehabilitasi Irak harus melibatkan komunitas internasional.

Tawaran ini mengejutkan sekaligus mengusik rasa keadilan masyarakat Indonesia yang sejak awal mengecam aksi sepihak dan mengabaikan kecaman dunia. PBB pun tidak merestuinya. Sejumlah kalangan menduga pernyataan itu termotivasi oleh iming-iming hadiah “carrot” yang dijanjikan berupa bantuan di berbagai bidang.

Sejak peristiwa 11/9/2001 yakni diledakkannya Gedung Kembar WTC dan Pentagon, Prresiden Bush membuat garis pemisah antara yang pro dan anti terorisme. Bagi yang pro dijanjikan “stick” (tongkat) artinya hukuman dan bagi yang anti atau sejalan dengan garis kebijakan AS dalam memerangi terorisme dijanjikan hadiah “carrot” (wortel) yakni bantuan ekonomi dan finansial. Untuk mendapatkan “carrot” tentu harus ada prestasi yang meyakinkan dalam membasmi terorisme. Indonesia tampaknya memang layak mendapat “carrot”.

Salah satu negara yang membandel adalah Irak di bawah Presiden Saddam Hussein. Oleh karena itu harus diberi “stick”. Akan tetapi, “hukuman” terhadap Irak mendapat reaksi keras.

Simak hasil riset “Gallup Poll”, sebuah lembaga riset terkenal di AS. Polling itu menampilkan angka perbandingan antara yang mendukung dan menentang agresi, sebagai berikut : Australia 8 : 85, Turki 8:88, Yunani 11:86, Perancis 12:86, Jerman 13:86, Inggris 29:68 (Koran Tempo 14/2/2003).

Sementara itu hasil polling dari majalah Time edisi Eropa, AS meraih predikat “monster perdamaian nomor wahid”. Dari 300 netter, 85% memilih AS sebagai negara yang paling mengancam dunia. Padahal, Irak Cuma 9,4% dan Korea Utara yang dituduh AS sebagai ancaman dunia 8,2%.

Kini, opini dunia itu ternyata benar. Selama pendudukan, sekitar 1.000 ribu nyawa telah melayang di irak, kebanyakan penduduk sipil. Dari pihak penjajah tercatat sekitar 3.000 orrang serdadu AS mati terbunuh. Sementara tuduhan bahwa negeri itu menyimpan senjata pembunuh masssal sebagai dalih penyerbuan itu tidak terbukti.

Kenapa Irak mendapat “stick”? Motivasinya minyak. Negara kaya minyak itu penantang tangguh AS dan tentu saja menyulitkan AS menyedot minyak dari sana. Sedangkan, negara-negara Arab lainnya yang kaya minyak sudah berada dalam pelukannya. Sebagai justifikasi penyerbuan itu, Bush menuduh Saddam memproduksi senjata pemusnah massal.

Ketika tidak ditemukan bukti adanya senjata pemusnah massal, Bush dengan enteng membuat kilah baru. Penyerbuannya ke Irak, katanya untuk membebaskan bangsa itu dari kekuasaan kejam Saddam Husein dan demi tegaknya demokrasi. Kini Saddam dkk sudah dieksekusi.

Toh, bencana lain yang lebih dahsyat mencuat. Perang sipil! Semula Bush berpangku tangan. Tapi gelombang reaksi marak. Rakyat AS pun meminta AS menarik tentaranya dari Irak. Sejumlah tentara mulai kehilangan nyali oleh merebaknya bom mobil dan bom manusia. Mereka lalu mengirim petisi agar segera dipulangkan ke negerinya. Menghadapi perang tak berkesudahan, kini negarra adidaya itu justru mengalami dilema. Maju kena mundur kena. Maju, akan frustasi dan bangkrrut karena perang itu menguras dana luar biasa besarnya. Mundur, dicap pengecut dan dipermalukan oleh opini dunia.

Apa yang harus dilakukan Presiden SBY? Sesuai dengan amanat UUD 45, bersama komunitas internasional hendaknya menekan Bush sebagai penjajah untuk bertanggungjawab menarik pasukannya, meyeret Bush ke pengadilan internasional, dan mengganti rugi atas segala kerusakan yang diciptakannya. Sayang usulan itu tak dikemukakan.

Dalam kasus nuklir Iran, Indonesia pun kembali “tunduk” kepada tuan Bush. Tapi soal interpelasi, SBY tak usah khawatir. Bewrcermin pada interpelasi yang sudah-sudah, baisanya berhenti di tengah jalan. Itulah karakter wakil rakyat di Senayan….#OP020407A#

Hasan Syukur, wartawan senior. (PR)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

  • Arkeologi

  • Trader

  • Energi Alternatif

  • Bencana Global 2050

  • Flying

  • Kereta Api

  • Konstruksi – Arsitektur

%d blogger menyukai ini: