Tugas Menteri Komunikasi

Dengan kata lain Deppen menjadi institusi “ketakutan” pemerintah untuk menolak kekritisan masyarakat terhadap perilaku power tends to corrupt kekuasaan.

Perombakan kabinet jilid kedua menyisakan persoalan. Pergantian, menteri komunikasi dan informasi memerikan sinyal teknologi (tele) komunikasi lebih dipentingkan. Urusan komunikasi, sebagai proses penyampaian pesan dua arah, bisa dianggap urusan sepele. Kelembagaan komunikasi dan informasi bahkan bisa menjadi kelembagaan Departemen Penerangan (Deppen) jilid dua.

Umumnya, penerangan diartikan ke dalam upaya memenetrasi kesadaran masyarakat melalui penciptaan iklim opini komunikasi massa. Pada dasarnya, penerangan sendiri mempunyai arti yang sama dengan information. Informasi ialah pelbagai pesan berdasar fakta dan data yang disampaikan seseorang kepada orang lain. Bess Sondel (Earnes & Noble, 1960) menjelaskan arti penerangan sebagai ketidak berpisahan antara kata-kata seseorang (our words) dan tindakan (actualities).

Jadi, ketika seseorang menjelaskan fakta-fakta mengenai karakteristik objek atau situasi atau rangkaian kejadian, ia sebenarnya tengah melakukan upaya menerangkan sejelas mungkin pelbagai aktualitas yang telah dilakukan. Itulah elemen penting (dan positif) dari penerangan di awal mula.

Bagi pemerintah, Deppen ialah kegiatan komunikasi dan informasi yang berupaya mengembangkan pemikiran, penilaian, dan tindakan positif (sesuai kebijakan pemerintah) yang tercipta melalui penetrasi isi pesan. Penyusunan materi pesan dilakukan kelembagaan pemerintah melalui Deppen ditujukan untuk mempengaruhi dan mengendalikan kesadaran (dan ketidaksadaran) masyarakat agar tidak bingung dalam mengambil sikap ketika menghadapi peristiwa buruk sepeti bencana alam, perang saudara, pemberontakan politis yang bersifat sektoral, atau peistiwa semacam terorisme yang bisa membingungkan masyarakat di dalam menentukan siapa pahlawan siapa penjahatnya. Melalui upaya komunikasi dan informasi yang dilakukan ke lembagaan Deppen diharapkan lahi sikap positif masyarakat dalam bentuk upaya dan tindakan masyarakat yang mendukung segala kebijakan pemerintah.

Dalam perkebangannya, peberangan sebagai salah satu bentukan dari komunikasi kepada berbagai kepentingan politik pemerintah. Keja komunikasinya diarahkan pada pencapaian efek komunikasi yang bersifat pengondisian masyarakat pada suasana etos tertentu. Khususnya, ketika penerangan dialokasikan ke dalam wadah kerja departemen pemerintah. Hal ini terkait dengan raison d’etre pranata penerangan pemerintah.

Di negara-negara dunia ketiga, yang selalu dinilai “sedang berkembang”, penciptaan iklim opini tersebut diperlukan. Terutama, dikaitkan dengan upaya memproses peubahan dan modernisasi yang terbina secara sistemik dan terstruktur di dalam program pembangunan. Eksistensi penerangan terpola pada pembinaan motivasi pembangunan, dalam konteks ilmiah. Departemen Penerangan bekerja di dalam jalur-jalur ruang opini publik.

Jargon pembangunan, misalnya, yang dipakai pemerintah Orba, menjadi satu-satunya “sumber” pesan. Perencanaan penerangan diarahkan pada upaya membina motivasi pembangunan masyarakat, menjembatani communication gap antara kebijakan pemerintah pusat dan masyarakat daerah dan pedalaman. Medium penjelas berbagai masalah pokok dari upaya-upaya serta arah tujuan pemerintah dalam melaksanakan tugas pembangunan.

Sifat pesan penerangan yang disampaikan, diarahkan antara lain meliputi, usaha menerangkan (to enlighten) pemerintah, secara faktual dan objektif, untuk mendidik, mengajak, membimbing, dan mengondisikan kesadaran pada garis-garis besar tujuan pembangunan.

Namun di dalam praktiknya, semua rancangan itu tidak dilaksanakan, hanya menjadi bahan kutipan di banyak rapat birokrasi.

Di Indonesia, pada fase sistem politik Orba, institusi dan produk kerja penerangan (Deppen) lebih tertuju untuk menancapkan pengaruh kelanggenan kekuasaan. Mereka menformatkan norma-norma dan peraturan-peraturan yang bersifat mengikat dan memaksa (otoritatif). Mereka mendinaskan keharusan untuk menolak adanya perbedaan pandangan yang menyangkut fakta-fakta dari objek atau situasi atau rangkaian kejadian yang dicermati masyarakat. Deppen berdiri sebagai alat dan kegiatan yang memaksa keputusan-keputusan pemerintah agar diterima para penduduk di berbagai daeah tanpa reserve.

Situasi dan kondisi itu melahikan kemudian kebijakan-kebijakan Deppen yang berupa pelbagai pembatasan, pengingkaran, pengikatan, sampai pelarrangan terhadap keinginan dan kebebasan masyarakat untuk berpendapat. Upaya sosialisasi politik pemerintah menjadi tidak efektif. Apalagi, pada upaya mendorong pembentukan nation building yang sunguh-sungguh. Upaya penerangan menjadi warga negara yang baik dengan mengurus dan memiliki KTP atau SIM saja, misalnya, Cuma sampai di koran atau televisi. Selebihnya adalah keterpaksaan mengurus dan memiliki pelbagai kartu penjatidirian supaya tidak dituding PKI atau “bersih lingkungan”.

Pekerjaan itu dilakukan sampai ke tingkat kantor daerah (kanwil). Para aparatnya lebih banyak melakukan kegiatan dinas negara mendeteksi perilaku, sikap, dan pandangan masyarakat yang dapat merusak stabilitas “langgennya” kekuasaan pemerintah. Jabatan juru penerang (jupen) difokuskan kepada upaya pelayanan publik yang bukan untuk kepentingan rakyat, melainkan kepada upaya melayani kepentingan para pejabat daerah yang tidak menginginkan penduduknya cerdas mengantisipasi perilaku politik yang dapat menyengsarakan kehidupan sosial ekonomi kotanya.

Masyarakat, sebagai komunikan pesan, lebih banyak dinilai sebagai anak balita yang mudah alergi terhadap virus-virus “subversi”. Dinas penerangan merupakan kegiatan memupuk penduduk agar terus buta huruf politik.

Institusi Deppen menjadi sangat antagonis ketika berhadapan dengan kebutuhan masyarakat akan pers yang bebas bertanggungjawab. Arah dan muatan restriksi Deppen berbenturan dengan kepentingan masyarakat akan kebebasan untuk menyalurkan aspirasi. Dan terlebih penting lagi adalah kebutuhan mendapatkan informasi yang “benar-benar” bertanggungjawab. “Benar-benar” disini berarti tidak dibebani ketakutan dan kebodohan memahami pasal-pasal UU Pokok Pers dan Permenpen sehingga masyarakat dapat melaksanakan komunikasi yang berdasarkan statement of facts secara senyata-nyatanya.

Sebagai institusi Orde Baru, Deppen bertugas menjadi medium kelembagaan fungsi dan aturan pemerintah yang menutup peluang masyarakat untuk mengelola informasi. Ia tidak melaksanakan pelayanan publik untuk mendapatkan informasi secara “bebas dan bertanggungjawab”. Karena, “bebas bertanggungjawab” versi Deppen dibebani muatan status quo pemerintah. Bukan benar-benar hendak memberdayakan masyarakat.

Dengan kata lain, Deppen menjadi institusi “ketakutan” pemerintah untuk menolak kekritisan masyarakat terhadap perilaku power tends to corrupt kekuasaan. Dan, menilai kecerewetan penduduk sebagai penyakit menular yang membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Di zaman reformasi, arahan tugas kementrian komunikasi dan informasi bisa menjadi kelembagaan Deppen jilid kedua. Duplikasi kerja penerangan yang telah dikorupsi bisa muncul kembali. Hal ini dapat terjadi bila mautan teknologi telekomunikasi terlalu diambil persis. Tenologi menjadi muatan teramat penting. Penjalaran komunikasi disamapersiskan dengan teknologi informasi.

Berbagai harapan, keinginan, tuntutan (demands) dari kebutuhan yang dirasakan rakyat banyak tidak masuk dalam agenda kerja Kominfo. Mereka lebih menuntut masyarakat menerima apa yang menjadi kebijakan pemerintah, melalui permainan patgulipat parlemen, partai politik, atau permainan iklan layanan masyarakat. Oleh karena itulah, sifat memaksa kepatuhan penduduk itu bisa dinilai sebagai gambaran kerja penerangan yang ditujukan bukan untuk meminta atau menarik dukungan dan bantuan (supports) dari masyarakat.

Artinya, bila hanya tertuju pada penyampaian informasi semata, kegiatan Kominfo sama dengan kegiatan menyampaikan pesan-pesan pemaksaan kebijakan kekuasaan. Masyarakat diwajibkan mematuhi dan melaksanakan (minimal terlihat dilaksanakan) pelbagai program kebijakan SBY.

Tidak ada upaya untuk menjaring feedback, dari sisi realitas kesengsaraan penduduk yang telah dieksploitasi politik KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) dari tingkat pusat sampai daerah sehingga didapat faktor-faktorr yang menyebabkan rakyat mau melaksanakan kebijakan pemerintah. Atau, tidak pernah mendapatkan asumsi akhir yang menyatakan bahwa ketidakmampuan penduduk berpartisipasi secara aktif itu disebabkan oleh sikap apatis atau masa bodoh rakyat yang hanya mendapat kucuran sisa-sisa anggaran KKN.

Muatan politis kelembagaan informasi hightech tidak mampu mengidentifikasi permasalahan masyarakat secara objektif dan valid sesuai dengan realitas permasalahan yang dihadapi masyarakat. Jika toh ada masukan pendapat atau pandangan, hal itu hanya muncul dari tokoh-tokoh masyarakat karbitan hasil seleksi kepemimpinan yang bersifat KKN. Para tokoh kabitan ini telah dibebani sejak awal oleh muatan sikap loyal kepada kepentingan politis.

Hal ini terkait dengan sifat teknologi informasi yang mengandalkan efektivitas pesan. Pesan yang dirancang komunikator (pemerintah) dijadikan arah kebijakan yang mesti disebarkan kepada masyarakat. Segala perangkat komunikasi disetel hardware ke dalam kekuatan teknologi menduplikasi pesan. Dampaknya, yang dihitung hanyalah muatan pesan (informasi) yang menyebar ke masyarakat.

Tingkat kerentanan masyarakat terhadap virus tirani informasi menjadi tinggi. Masyarakat melemah dalam mengantisipasi penguasa pesan (pemerintah atau bisnis informasi). Masyarakat tidak diberi keleluasaan untuk menolak, mengeliminasi, atau mereduksi pesan yang dialirkan “penguasa informasi” di dalam menyampaikan komunikasi yang telah diberi muatan kepentingan tertentu secara hightech. Masyarakat yang tidak memiliki akses komunikasi dan informasi, seperti di pedalaman ataupun masyarakat miskin di perkotaan, hanya bisa menerima lalu lalang pesan yang dikirim berbagai pihak melalui penciptaan isu-isu, atau upaya agenda seting penguasa informasi.

Pada sisi ini, terjadilah bisnis informasi yang amat mengandalkan kekuasaan bisnis dan politis bermain bandul di wacana publik. Upaya menjelaskan peristiwa, berdasarkan fakta, data yang valid dan sehat, dikalahkan. Lalu lalang kepentingan bisnis dan politis lebih merangsek masyarakat………..#OP110507A#

Septian Santana K., Sekr. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Universitas Islam Bandung (LPPM Unisba) dan pengurus Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia (ISKI) Bandung.  (PR)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

  • Arkeologi

  • Trader

  • Energi Alternatif

  • Bencana Global 2050

  • Flying

  • Kereta Api

  • Konstruksi – Arsitektur

%d blogger menyukai ini: