Beranikah PWI Jabar Mereformasi Diri?

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cabang Jawa Barat akan melangsungkan konferensi cabang (konfercab) pada 8-9 juni 2007 mendatang di Cipanas, Cianjur. Agendanya adalah pemilihan pengurus baru periode 2007-2011 dan membuat program kerja empat tahun ke depan.

PWI Cabang Jabar punya pengalaman yang buruk ketika dilangsungkan konfercab 4 tahun yang lalu di Jatiluhur, Purwakarta. Pesertanya kurang dari setengah jumlah anggota biasa PWI Jabar yangberhak dipilih dan memilih pengurus baru, sehingga nyaris tidak memenuhi quorum. Konfercab adem ayem alias tanpa gairah. Ini adalah sebuah bukti bahwa sejak saat itu PWI Cabang Jawa Barat tak lagi berwibawa dan para anggotanya merasa tak berkepentingan lagi terhadap PWI.

Ketika itu, Us Tiarsa memang terpilih untuk periode kedua kalinya sebagai ketua PWI Cabang Jabar, namun pemilihan berlangsung amat sederhana walaupun tetap sah. Padahal ketika Us Tiarsa terpilih pertama kalinya sebagai ketua pada konfercab 8 tahun yang lalu di Garut, suasana konfercab amat dinamis. Bahkan pemilihan pengurus berlangsung menegangkan.

Konfercab Jatiluhur memang berada pada masa yang kurang menguntungkan. Negara ini baru saja usia melakukan reformasi di segala bidang, termasuk reformasi di bidang organisasi kewartawanan. PWI dinyatakan bukan satu-satunya organisasi kewartawanan sehingga kredibilitasnya dipertaruhkan. Organisasi wartawan tertua di Indonesia ini pun tidak lagi menjadi pusat perhatian. Jabatan ketua dianggap bukan lagi sebagai jabatan karier politik yang menggiurkan seperti halnya dialami oleh sekurang-kurangnya 3 Ketua PWI Jabar terdahulu (Ahmad Saelan, Yayat Hendayana, dan H.A.M. Ruslan) yang menjadi anggota DPRD Jabar dari Golongan Karya (sekarang Partai Golkar). Pada masa Orde Baru, Ketua PWI Jabar memang “diberi jatah” oleh Golkar untuk menjadi anggota DPRD seperti halnya para ketua organisasi massa dan organisasi profesi lainnya.

Setelah era reformasi, harus diakui bahwa wibawa PWI merosot setelah pemerintah menyatakan PWI bukan satu-satunya organisasi wartawan. Akibatnya, PWI bukan satu-satunya acuan bagi masyarakat untuk menilai baik buruknya tindak tanduk wartawan. Jika PWI tidak diacuhkan oleh kalangan wartawan dan masyarakat, haruslah bisa dipahami karena memang wartawan tidak lagi wajib menjadi anggota PWI. Masyarakat dan kalangan pemerintah juga tak lagi berkewajiban menanyakan kartu biru kepada setiap wartawan yang meliput. Padahal, kartu biru (tanda anggota PWI) adalah “kartu sakti” pada zamannya.

Tanpa kartu ini, seseorang merasa belum sah dan dianggap belum pantas menjadi wartawan. Untuk memperolehnyapun tidaklah gampang. Syaratnya ketat : Minimal lulusan SMA/sederajat. Direkomendasikan oleh pemimpin redaksi media massa “yang sah” alias punya Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP). Sekurang-kurangnya bekerja satu tahun terus-menerus sebagai wartawan dan lulus test yang diadakan PWI Jabar.

Akan tetapi, zaman keemasan itu sudah berlalu. Pamor PWI merosot, bukan hanya di kalangan para anggotanya melainkan juga di hadapan mitra kerjanya semisal instansi pemerintah. Bahkan, wartawan muda masa kini, tak lagi merasa berkepentingan dengan PWI. Tentu saja akibat PWI terlambat mereformasi diri. Banyak kepentingan wartawan di Jawa Barat yang tidak lagi terakomodasikan.

Dalam bidang pendidikan, misalnya, dalam kurun waktu belakangan ini PWI Jabar amat jarang melakukan peningkatan kualitas para anggotanya lewat pendidikan wawasan. Apalagi dalam bidang kesejahteraan. Jangankan bisa menyejahterakan para anggotanya, untuk menghidupi diri sendiri pun belakangan ini PWI tak mampu karena organisasi ini merupakan organisasi profesi yang miskin harta.

Akan tetapi, bukan berarti PWI tak bisa menyejahterakan anggotanya. Pada tiga periode yang lalu ketika Ketua PWI Jabar dijabat oleh Atang Ruswita (alm.), Ahmad Saelan dan Yayat Hendayana, ada peninggalan monumental berupa kompleks perumahan wartawan di Cijagra, Bale Endah dan GOR/gedung serba guna PWI di daerah Turangga, Bandung. Memang bukan PWI langsung yang mewujudkan melainkan Yakeswari (Yayasan Kesejahteraan Wartawan Indonesia) Jawa Barat, bentukan PWI karena PWI memang tidak boleh berbisnis. Lewat Yakeswari pula, penulis sempat mendapat kredit lunak kamera dan mesin tik pada tahun 1979-1980.

Memang, setelah Orde Baru ambruk, PWI ikut “ambruk”. PWI Jabar, misalnya, tak lagi mendapat dukungan dana dari APBD Pemprov Jabar untuk biaya operasional. Bagi kalangan anggotanya, PWI juga sering dianggap kurang menguntungkan. Organisasi ini bukanlah tempat mencari duit. Bukan pula perusahaan yang mampu mengaji para anggotanya dengan layak. Gaji para wartawan tetap berada pada tangan perusahaan pers masing-masing. Biaya operasional PWI Jabar amat sangat mengandalkan donatur. Gaji segelintir karyawannya sulit dikondisikan untuk meningkat hingga hidupnya layak. Bahkan bukan sekali dua kali, telefon di kantor PWI Jabar nyaris tak terbayar.

Para anggota PWI Jabar juga punya dosa yang tidak kecil terhadap organisasi ini. Mereka baru punya kepentingan jika ingin memperpanjang masa berlaku kartu, meminta rekomendasi untuk peliputan dalam maupun luar negeri, kredit rumah, kredit kendaraan, bahkan masalah rumah tangga. Sehari-harinya kantor PWI Jabar di jalan Asia Afrika, Bandung, bagaikan rumah tak berpenghuni. Padahal kantor ini berada di daerah strategis dan elite. Jika dulu kantor PWI Jabar sehari-hari seolah-olah hanya milik Saifudin Juhri, staf PWI, maka sekarang milik Entis Sutisna yang hanya dilengkapi dengan sepeda motor yang amburadul. Sering ada banyolan bahwa “the real leader” atau pemimpin yang sesungguhnya di PWI Jabar adalah kedua orang itu.

Konfercab PWI Jabar yang akan berlangsung di Cipanas 8-9 Juni 2007 mendatang, semoga tidak tambah sepi dari konfercab di Jatiluhur 4 tahun yang lalu. Jika ternyata makin sepi, yakni jumlah kehadiran Anggota Biasa tidak signifikan, maka “tamatlah” riwayat PWI di Jawa Barat. Itulah sebabnya, mumpung masih ada waktu beberapa hari lagi, PWI Jabar khususnya Panitia Penyelenggara harus mampu menarik perhatian para anggotanya untuk hadir pada acara itu. Memang amat sulit “mengatur” wartawan karena arogansinya cukup tinggi. Akan tetapi harus diingat bahwa kedaulatan PWI tetap berada di tangan anggota.

Yayat Hendayana, mantan Ketua PWI Cabang Jabar, pada sebuah perbincangan beberapa waktu yang lalu berpendapat, agar PWI bangkit kembali, haruslah mengedepankan ciri reformis. Bahkan ia menekankan, justru PWI-lah yang harus lebih dulu reformis dibandingkan dengan organisasi profesi lainnya. “Era atuh lamun urang sok jojorowokan ngritik, tapi urang sorangan teu reformis (Malu, kalau kita sering teriak mengkritik tapi kita sendiri tidak reformis),”katanya.

Rreformasi bagi PWI Jabar, dapat dimulai dari figur calon ketua yang akan dipilih pada Konfercab di Cipanas nanti. Yayat Hendayana menegaskan, “Sudah bukan zamannya lagi ditampilkan calon ketua yang lindeuk seperti saya, Ruslan atau US Tiarsa. PWI sekarang perlu figur yang rada-rada controversial supaya organisasinya pun lebih dinamis daripada sebelumnya.”

Siapa pun calon ketua yang muncul atau dimunculkan nanti, dan dari media massa mana pun, haruslah mampu menarik organisasi ini dari jurang keterpurukan. Tugas berat ketua baru PWI Jabar nanti yakni memulihkan wibawa PWI Cabang Jabar dan menjadikan organisasi ini milik bersama. “Yang harus berwibawa itu PWI-nya, bukan ketua atau pengurus yang lain,” demikian pendapat Yayat Hendayana.

Pada konfercab tahun 2007 ini, PWI harus berupaya menghindari adanya calon tunggal dan pemilihan yang aklamasi agar PWI tampil reformis dan demokratis. Bahkan, kalau memungkinkan, tidak lagi menggunakan sistem formatur seperti pada pemilihan-pemilihan terdahulu. Calon ketua hendaknya wajib menyampaikan visi dan misinya sebelum diadakan pemungutan suara. Sistem mandat, juga sedapat mungkin dihindarkan. Ketuaq hanya dipilih oleh anggota yang hadir sehingga legitimasinya kuat. Sistem pemilihannya pun diupayakan menggunakan sistem one man one vote (satu orang hanya punya satu suara).

Sistem formatur dan mandate memang diatur dalam PD/PRT PWI. Akan tetapi, hal itu bukan harga mati alias dapat diatur sesuai dengan kebutuhan dan atas persetujuan peserta/floor. Yang mengatur baik buruknya penyelenggaraan konfercab, khususnya pemilihan pengurus, adalah Tata Tertib yang disetujui oleh peserta. Pada Tata Tertib-lah, semua kehendak peserta konferensi harus diakomodasikan. Semoga PWI Jabar bisa mereformasi diri sesuai dengan tuntutan zaman……#OP090607B#

Dadang Bainur, wartawan senior Pikirran Rakyat, Sekretaris Komunitas Wartawan Senior Jawa Barat. (PR)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

  • Arkeologi

  • Trader

  • Energi Alternatif

  • Bencana Global 2050

  • Flying

  • Kereta Api

  • Konstruksi – Arsitektur

%d blogger menyukai ini: