Belajarlah Sampai ke Majalengka

Ada satu ungkapan populer yang sekaligus bisa dijadikan motivasi, “belajarlah dari guru yang terbaik, walau sampai ke negeri Cina”. Jadi, seandainya memang ingin menyelesaikan sederet permasalahan ekonomi seperti saat ini serta sekaligus mencari solusinya, terkadang memang diperlukan proses yang lumayan panjang dan bisa jadi sangat melelahkan.

Bahkan mungkin tidak hanya diperlukan waktu yang panjang, tetapi juga biaya yang besar. Oleh sebab itu, sebagai proses pembelajaran, pengalaman yang baik dari keberhasilan yang telah dicapai seyogyanya patut dijadikan contoh. Disisi lain betul, bisa saja memang dari contoh keberhasilan menyelesaikan suatu kebuntuan permasalahan ekonomi tidak semuanya bisa diadopsi. Salah satu permasalahan ekonomi kita yang masih berlarut-larut saat ini adalah masih lambannya proses intermediasi perbankan. Sudah ada kemajuan, tetapi kinerjanya belum seperti bagaimanan yang diharapkan.

Atas dasar adanya permasalahan itu, untuk mempercepat kinerja penyaluran kredit, tampaknya kita juga harus belajar dari beberapa contoh harmonisnya aktivitas perbankan dengan nasabah yang terjadi di beberapa wilayah di Jawa Barat. Salah satu contoh keberhasilan intermediasi perbankan adalah apa yang terjadi di Kabupaten Majalengka. Pertanyaannya, kenapa kita harus belajar dalam urusan intermediasi perbankan ke Kabupaten Majalengka? Contoh apa yang bisa kita jadikan pelajaran? Untuk itu, menurut hemat penulis paling tidak ada beberapa alasan.

Pertama, jika melihat publikasi data KBI Bandung per Juni 2007 terkait kinerja penyaluran kredit terkait kinerja penyaluran kredit, terlihat apa yang terjadi di Kabupaten Majalengka terlihat relatif lebih baik dibandingkan 23 kabupaten/kota lainnya. Mengapa dapat dikatakan relatif baik, karena posisi Non Performing Loan (NPL) atau persentase kredit masalah di Kabupaten Majalengka merupakan yang terendah dibandingkan daerah kabupaten/kota lainnya di Jawa Barat.

Persentase NPL Kabupaten Majalengka per Juni 2007 terlihat hanya mencapai 0,09% atau kurang lebih nominalnya Rp.383 juta dari total kredit yang disalurkan (outstanding per Juni 2007) RRp. 412 miliar. Beberapa daerah lainnya memang juga sudah relatif baik jika dilihat dari NPL-nya. Beberapa daerah lain tersebut adalah posisi NPL di Kabupaten Sumedang, Kabupaten Bogor, Kota Cimahi, dan Kabupaten Kuningan.

Posisi NPL beberapa kabupaten/kota tersebut juga dapat dikatakan relatif baik, karena posisi NPL-nya masih dibawah 2%. Artinya, meskipun tidak sebaik apa yang terjadi di Kabupaten Majalengka, dalam hal posisi NPL, daerah-daerah tersebut masih dalam satu klasemen dengan keberhasilan yang terjadi di Kabupaten Majalengka. Dengan posisi LDR di bawah 2%, sepertinya sudah cukup mengilustrasikan bahwa kepercayaan perbankan di beberapa wilayah tersebut terhadap nasabah kreditnya secara empiris sudah relatif jauh lebih confident secara psikologis. Tingkat confident perbankan terhadap nasabahnya memang sangat dibutuhkan, apalagi maju mundurnya penyaluran kredit saat ini karena masih dibayangi minimnya kepercayaan perbankan terhadap calon nasabah kreditnya.

Untuk membangun kepercayaan diperlukan kerjasama dan bukti, sekadar janji tentulah tidaklah cukup. Layaknya seorang nasabah untuk mendapatkan kredit perbankan, haruslah dibuktikan oleh kinerja historis dan ekspektasi prospek garapan usaha nasabah yang bersangkutan. Jika hal itu mampu dihadirkan oleh calon nasabah, langkah selanjutnya tinggal mengikuti mekanisme aturan penilaian perbankan.

Tentu permasalahan penyaluran kredit tidak sesimpel itu. Sebab jika kita memasukkan adanya asumsi variabel lain sebagai hambatan utama penyaluran kredit, katakanlah seperti persyaratan perbankan yang tergolong sarat dengan kehati-hatian (prudent), tingkat bunga yang relatif tinggi, hingga kepada gandrungnya perbankan dalam menempatkan DPK-nya pada portofolio bank sentral (ceteris paribus), solusi kebuntuannya masih akan sangat panjang.

Bentuk kurang sinkronnya kerja sama perbankan dengan nasabah contoh ekstremnya terjadi di Kabupaten Tasikmalaya. Publikasi KBI Bandung per Juni 2007, NPL Perbankan Kabupaten Tasikmalaya telah mencapai 13,36%. Jika dibandingkan dengan NPL total perbankan di Jawa Barat (4,13%), angka NPL atau rasio kredit bermasalah di Kabupaten Tasikmalaya tergolong sangat tinggi. Apalagi jika dibandingkan dengan rasio kredit bermasalah di Kabupaten Majalengka yang hanya mencapai 0,09%. Membandingkan kinerja kesehatan penyaluran kredit antara 2 kabupaten tersebut bisa diibaratkan sebagai posisi bumi dan langit, alias kjaraknya sangat jauh.

Kemudian pelajaran kedua, posisi Loan to Deposit Ratio (LDR) atau rasio Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap total kredit di Kabupaten Majalengka juga tergolong cukup baik (207,83%). Dikatakan cukup baik, bukan karena posisi LDR-nya yang tergolong tinggi, tetapi karena posisi LDR yang tinggi tersebut terkesan cukup mampu simetris dengan rendahnya NPL.

Dengan LDR Kabupaten Majalengka yang tinggi, indikasinya bahwa pemanfaatan/permintaan kredit di Kabupaten Majalengka sangatlah tinggi. Permintaan kredit yang tinggi tentulah lahan bisnis yang menarik bagi perbankan. Oleh sebab itu, cukup masuk akal kalau perbankan ( di Kabupaten Majalengka ) begitu percaya kepada sebagian besar nasabah kredit, karena selain persentase kredit bermasalahnya rendah, perrmintaan kreditnya tinggi.

Kepercayaan perbankan yang sangat tinggi terhadap nasabah kredit di Kabupaten Majalengka sejatinya harus tetap dijaga oleh nasabah perbankan di Kabupaten Majalengka. Mengapa perlu dijaga? Sebab dengan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang terkumpul Rp 198 miliar (per Juni 2007), perbankan di kabupaten Majalengka mampu percaya diri menyalurrkan kredit hingga dua kali lipat (207,83%) lebih besar dibandingkan DPK yang terkumpul atau sekitar Rp 412 miliar. Jadi, meskipun tingkat simpanan masyarakat Kabupaten Majalengka masih terbatas, tetapi hal tersebut tidak menjadi permasalahan bagi perbankan. Sekali lagi, contoh keberhasilan semacam ini sungguh sangat luar biasa.

Masih belum optimalnya penyaluran kredit di berbagai wilayah di Jawa Barat saat ini bisa jadi menimbulkan dugaan masih tingginya intensitas permasalahan intermediasi perbankan di Jawa Barat. Jadi, bukan semata-mata keengganan perbankan sepihak. Contoh beberapa daerah yang LDR-nya juga tergolong rendah dan bahkan beberapa di antaranya terlihat lebih rendah dibandingkan LDR total Jawa Barat (65,13%) seperti apa yang terjadi pada kinerja penyaluran kredit di kota Bandung (56,63%), kota Bogor (47,70%), kota Depok (22,44%), dan Kabupaten Bekasi (34,46%). Rendahnya LDR beberapa kabupaten/kota tersebut sampai saat ini memang masih menjadi tanda tanya besar.

Pertama, apakah memang tingkat penyerapannya sudah tergolong jenuh atau bisa juga karena sudah semakin sedikit calon nasabah kredit yang dinilai layak oleh perbankan? Pertanyaan lain juga, apakah memang kebutuhan pendanaan perbankan di Kota Bandung misalnya juga mengandalkan sumber pendanaan kredit di luar covered area operasional perbankan? Atau ada faktor lainnya?

Jawabannya memang bisa sangat beragam, misalnya karena keterlibatan pendanaan di luar mekanisme operasional perbankan atau karena kemampuan ekonomi dan keuangan masyarakat kota Bandung sudah sedemikian tingginya, sihingga tidak lagi berharap pada stimulus kredit perbankan. Indikasi lain dari minimnya LDR juga bisa membawa kita pada kemungkinan adanya hipotesis lain, bahwa perkembangan investasi di Kota Bandung lebih didorong oleh aktivitas pelaku usaha di luar penduduk Kota Bandung, sehingga kinerja penyaluran kreditnya tidak searah dengan berkembangnya sektor usaha dan konsumsi di Kota Bandung saat ini. Jadi, meskipun perkembangan sektor-sektor ekonomi tinggi, masuknya investasi tersebut kurang mengikutsertakan pendanaan perbankan. Kolaborasi pemerintah dan sektor swasta dibantu oleh perbankan akan semakin mendorong aktivitas sektor-sektor ekonomi propertumbuhan ke level yang lebih baik.

Total dana pihak ketiga yang tersimpan pada sejumlah perbankan di Kota Bandung contohnya, per Juni 2007 sudah mencapai Rp 53 triliun lebih. Di sisi lain, penyaluran kreditnya hanya mencapai Rp 30 triliun. Kasatmata hal ini patut diduga bahwa selama ini penempatan DPK pada sejumlah perbankan di beberapa wilayah kantong-kantong DPK tinggi (kemungkinan) cenderung berada di luar wilayah Kota Bandung. Yang menjadi pertanyaan, kemanakah puluhan triliun DPK yang mampu dihimpun oleh perbankan di Jawa Barat ditempatkan? Ambil contoh di Kota Depok. Dari Rp 3,5 triliun DPK (tabungan, deposito, dll) yang mampu dihimpun, penyaluran kreditnya hanya mencapai Rp 806 juta lebih atau LDR-nya hanya mencapai 22,44%.

Kondisi yang tidak jauh berbeda juga terjadi di Kota Bandung, Kabupaten Bekasi, Kota Bogor, dan beberapa wilayah yang lain, di mana kurang dari 60% DPK-nya tidak tahu ditempatkan perbankan pada instrumen investasi/bisnis jenis apa.

Terakhir, bahwa untuk mengatasi persoalan minimnya LDR dan buramnya kinerja NPL di sejumlah wilayah di Jawa Barat, memang tidak dimungkiri memerlukan penanganan yang ekstra serta jauh lebih berhati-hati. Faktor-faktor intrinsik (masyarakat dan perbankan) di setiap wilayah memang telah ikut menentukan karakteristik dan perforrmance DPK sekaligus LDR dan NPL di setiap wilayah. Untuk lebih baik kinerjanya, sudah saatnya mungkin bagi kita untuk belajar bagaimana kolaborasi perbankan dan nasabah mampu berjalan harmonis sebagaimana terjadi di Kabupaten Majalengka, Kuningan, Sumedang, Bogor, dan Kota Cimahi. Jadi, untuk urusan kredit, kita tidak perlu jauh-jauh lagi belajar sampai ke negeri Cina, tetapi cukup ke Majalengka dan Kuningan…….#OP290707B#

Acuviarta, dosen Unpas dan STIE Ekuitas serta Pengurus ISEI Bandung Koordinator Jawa Barat. (PR)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

  • Arkeologi

  • Trader

  • Energi Alternatif

  • Bencana Global 2050

  • Flying

  • Kereta Api

  • Konstruksi – Arsitektur

%d blogger menyukai ini: