Jaksa di Tubuh KPK

Di antara para calon ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang kini sedang dalam proses seleksi, ada beberapa jaksa senior di Kejaksanaan Agung. Kehadirannya pasti telah melalui pertimbangan pimpinan terutama yang berkaitan dengan profesionalitas dan dedikasi yang bersangkutan.

Namun perlu diingat bahwa pendirian KPK sebagai institusi, baru bersifat sementara. Keberadaannya merupakan “koreksi” terhadap pelaksanaan tugas aparatur penegak hukum termasuk kejaksaan. Maka, keinginan petugas kejaksaan untuk memimpin KPK kiranya perlu ditelaah kembali kecuali terbatas penugasan untuk staf.

Kelahiran KPK yang didasarkan Tap.MPR No. VIII Tahun 2001 tidak terlepas dari penilaian ketidakpuasan terhadap pelaksanaan pemberantasan korupsi oleh aparat penegak hukum terutama yang bertalian dengan dedikasi dan kemampuannya. Waktu itu terdapat semacam penilaian masih kurangnya kesungguhan dalam melakukan penindakan hukum terhadap kasus-kasus korupsi.

Di samping itu, disinyalir banyak aparatur pemerintah terutama aparat penegak hukum telah melakukan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Bila tidak ditindak, dipastikan mereka akan menghambat pemberantasan korupsi. Hal ini dinilai tidak sejalan dengan pelaksanaan pencanangan pemberantasan korupsi sebagai salah satu agenda reformasi nasional yang dicanangkan tahun 1998.

Kelahiran KPK merupakan kebijakan yang diambil berdasarkan ketidakpuasan terhadap cara kerja aparatur penegak hukum dalam mengemban misi percepatan pemberantasan korupsi, baik dari kepolisian, kejaksaan maupun badan peradilan. Ketidakpuasan tersebut akan lebih terlihat dari tugas dan kewenangan yang diberikan kepada KPK sebagaimana diatur dalam UU No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan UU tersebut, KPK berwenang melakukan koordinasi dan supervisi terhadap seluruh instansi yang selama ini berhak melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, tugas yang sebelumnya ada di tangan Jaksa Agung.

Di samping itu, telah disimpulkan bahwa aparatur penegak hukum waktu itu cenderung tidak berdaya memerangi korupsi sehingga dalam penjelasan UU tentang KPK ditegaskan tentang fungsi KPK sebagai pemicu dan alat pemberdayaan institusi penegak hukum yang ada (trigger mechanism). Bahkan dalam keadaan tertentu, KPK dapat mengambil alih tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang sedang dilaksanakan oleh kepolisian dan/atau kejaksaan (superbody). Bentuk wewenang dan tugas yang selama ini belum pernah ditemukan dalam sejarah praktik hukum di Indonesia.

Dari berbagai tugas dan wewenang tersebut memperlihatkan bahwa institusi normal yang telah ada tidak mungkin lagi menjadi andalan tunggal pemberantasan korupsi dan selanjutnya dalam hal-hal tertentu menjadi bagian (subsistem) dari institusi baru (KPK).

Di samping itu menurut pembuat UU, praktik korupsi sudah begitu merajalela sehingga untuk memberantasnya diperlukan tindakan hukum luar biasa yang tidak mungkin mampu dilakukan jika mempergunakan institusi penegak hukum yanag telah ada.

Apakah penilaian kondisi tesebut di atas memang benar dan tepat? Apakah sudah begitu lemahnya kemampuan aparatur? Apakah sudah begitu rendahnya dedikasi dan profesionalisme aparat penegak hukum sehingga akibatnya, perlu dilahirkan institusi baru melalui kebijakan hukum yang luar biasa?

Kalau memang benar, sampai berapa jauh hal tersebut berlangsung sehingga semua itu berakibat antara lain beralihnya berbagai fungsi lama dan keterikatan pada berbagai fungsi baru. Semua pertanyaan tersebut harus terjawab secara jujur khususnya oleh kejaksaan sendiri.

Pertanyaan-pertanyaan tesebut yang bersifat positif dan membangun sehingga tidak perlu diartikan sebagai keraguan terhadap Tap.MPR No.VIII/MPR/2001 yang menjadi dasar lahirnya KPK. Mengingat Tap. Adalah produk politik, pertimbangannya pasti dilihat dari segala segi. Pertanyaan-pertanyaan terrsebut juga tidak dimaksudkan untuk mempermasalahkan atau mempertanyakan keberadaan lembaga KPK, bahkan mungkin dapat beguna antara lain untuk dapat lebih menjamin pelaksanaan tugas dan independensinya.

Terlepas dari kebijakan hukum yang telah ada, dengan didasarkan pada pengalaman panjang penegakan hukum selama ini, kejaksaan pun sebenarnya mampu melaksanakan tugas luar biasa tersebut. Apalagi dia memiliki sumber daya manusia yang memadai, organisasi yang begitu besar dan luas, terlebih bila ditunjang dengan pembenahan internal secara cepat dan konsisten, serta selanjutnya didukung dengan satu semangat dari sesama aparat penegak hukum yang lain.

Semua itu telah berlalu dan pemikiran seharusnya kita fokuskan pada pemikiran positif  ke depan dengan kehadiran KPK bersama-sama mengemban pemberantasan korupsi dengan hasil yang diharapakan lebih baik. Pemikiran diarahkan kepada sikap, kedudukan, dan peranan kejaksaan ke depan dengan keberadaan KPK. Pemikiran itu didasarkan pada kenyataan bahwa hampir semua kewenangan KPK sebenarnya juga dimiliki oleh kejaksaan. Meskipun sudah ada KPK, sebagian besar kewenangan tersebut masih melekat di kejaksaan.

Meskipun dalam UU tentang KPK kejaksaan termasuk dalam lingkup koordinasi, kedudukan kejaksaan harus dilihat pada masih kuatnya kewenangan hukum yang dimiliki sehingga hampir imbang dengan yang dimiliki oleh KPK. Dukungan terhadap KPK bagi kejaksaan sebaiknya dinyatakan tidak harus duduk sebagai ketua institusi, ettapi dengan kewenangan yang mendekati sama tersebut berbentuk sebagai pemicu diri dalam semacam “kompetisi” untuk memberantas korupsi tanpa ragu dan pilih-pilih.

Tanpa ambisi,biarlah KPK dipimpin oleh orang lain dan selanjutnya potensi SDM yang dimiliki kejaksaan digunakan sendiri secara maksimal sehingga terdapat kompetisi sehat pemberantasan korupsi. Yang pasti hasilnya akan lebih dapat dirasakan dan dilihat masyarakat luas. Di sini, sebaiknya kita menempatkan lembaga KPK dari segi manfaat bagi kejaksaan yaitu sebagai pemicu dan pembanding demi pelaksanaan fungsi dan tugas ke depan yang lebih dapat disegani. Pemikiran tersebut hanya mungkin terlaksana dengan menempatkan kejaksaan dan KPK sebagai dua institusi yang benar-benar terpisah langsung atau tidak langsung. Dengan pemisahan tersebut akan terlihat prestasi masing-masing. Terpisah dalam arti keduanya tetap saling bekerja sama,namun tetap saling menghormati.

Dalam menindak pelaku korupsi kejaksaan harus bekerja cepat, profesional, modern, berdedikasi tinggi, kompak kedalam dan menjunjung transparansi. Jika semua ini dilakukan, akan terlihat bahwa kejaksaan bukan termasuk aparatur yang “tidak berdaya” menghadapi koruptor, tetapi justru sebaliknya mampu bertindak tegas terhadap siapapun, apapun status sosial atau jabatannya.

Untuk itu, pasti diperlukan pengerahan tenaga-tenaga pilihan baik internal maupun eksternal yang diharapkan mampu secara sungguh-sungguh menyumbangkan pikiran dan tenaganya. Dengan demikian, maka hadirnya jaksa senior pada puncak pimpinan KPK adalah kurang sejalan dengan pemikiran tersebut. Di samping itu kalau usaha tersebut akhirnya berhasil, pelaksanaan fungsi koordinasi dan independensi KPK pasti akan menemukan berrbagai hambatan terutama yang bersifat psikologis.

Membangun institusi penegak hukum (terutama kejaksaan) menjadi suatu organisasi yang benar-benar berdaya adalah pilihan yang tidak dapat ditunda dan tidak kalah pentingnya. Hal ini juga menjadi penetu kembalinya kepercayaan pada strukturr hukum normal dan juga menjadi penentu kembalinya kepercayaan pada stuktur hukum normal dan juga menjadi penentu masa depan lembaga KPK. Langkah-langkah penindakan hukum oleh Jaksa Agung, Hendarman Supandji,memperlihatkan serta meyakinkan kita semua tidak mustahilnya harapan tersebut menjadi kenyataan. Selain itu masyarakat pun harus pula memahami kerangka, arah, serta pemikiran dasar kebijakan hukum agar tidak pasif menghadapi berbagai perkembangan dan tidak terperangkap pada rasa pesimistis yang dapat merugikan kita semua.

Akhirnya sebagai suatu “kompetisi” siapa yang menang, bagi rakyat tidaklah terlalu penting. Yang penting adalah praktik kejahatan korupsi mereda dan berangsur-angsur menjadi kurang. Selanjutnya, kesejahteraan rakyat yang menjadi dambaan makin mendekat.

Namun, perlu diingat bahwa bila KPK dalam “kompetisi” tersebut ternyata lebih unggul, maka ini menunjukkan bahwa penilaian tentang adanya ketidakberdayaan adalah mendekati kebenaran. Selanjutnya, kapan berakhirnya ketidakberdayaan kejaksaan ini akan terus dipertanyakan…….#OP290907A#

Ruslan, S.H.,M.H.,mantan jaksa, pemerhati masalah hukum. (PR)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

  • Arkeologi

  • Trader

  • Energi Alternatif

  • Bencana Global 2050

  • Flying

  • Kereta Api

  • Konstruksi – Arsitektur

%d blogger menyukai ini: