Kapitalisme versus Pasar Rakyat

Kehadiran hipermarket, sejenis pasar modern yang kain eksis di belantara nusantara, semenjak Indonesia dilanda krisis moneter pada pertengahan 1997 memang bukan ispaan jempol belaka. Fundamental ekonomi bangsa Indonesia hancur-hancuran, pasar indonesia pun makin terbuka dari serbuan pihak asing. Krisis moneter itu membuat Indonesia terpaksa menandatangani letter of intent (LoI) dan bergantung pada Dana Moneter Internasional (IMF) untuk pemulihan dan pengawasan ekonomi. Alhasil sebagai imbalnya, Indonesia harus membuka pasar di sektor bisnis untuk asing, termasuk sektor ritel.

Salah satu ritel besar yang kiprahnya semakin menjadi adalah hipermarket (pasar serba ada) yang dikemas dalam format modern. Investasi asing di sektor hipermarket di Indonesia yang hingga kini makin menapakkan kakinya adalah Makro dan Carrefour. Investasi dari dalam negeri yang bisa mengikuti jejak keduanya adalah Giant.

Tentunya banyak hipermarket-hipermarket lain yang kini berada di Indonesia, namun tiga nama tersebut kini berhasil menguasai pangsa pasar ritel di Indonesia. Berdasarkan data dari Gabungan Perusahaan Produsen Makanan dan Minuman Indonesia (GAPPMI), pertumbuhan hipermarket dari 2001-2005 mencapai 34 persen. Sementara ritel yang lebih kecil, seperti supermarket tumbuh 9 persen.

Kondisi tersebut, sudah sepatutnya menjadi keprihatinan pemerintah terhadap nasib pasar rakyat/tradisional yang kian tersisih dengan keberadaan pasar modern tersebut. Selama pemerintah pusat maupun jajaran pemda belum menunjukkan keberpihakannya terhadapo keberadaan pasar rakyat/tradisonal untuk mendorong pertumbuhannya, maka akan sulit untuk berkembang. Akibatnya, pedagang/pemasok lokal yang rata-rata merupakan UMKM tanpa daya menjadi korban tergerus ekspansi pasar modern.

Meski diakui pemerintah telah menerbitkan berbagai peraturan yang mengatur keberadaan pasar rakyat/tradisional, hingga kini dirasakan belum jalan dan tak efektif. Seperti halnya peraturan sejenis di tingkat menteri, seperti SKB Merindag dan Mendagri No.145/MPP/Kep/5/1997 dan No.57 tahun 1997 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar dan Pertokoan, juga Kep. Meperindag No.261/MPP/Kep/7/1997 dan Kep Menperindag No.420/MPP/Kep.10/1997, semuanya belum memberikan arti apa-apa terhadap pasar rakyat/tradisional. Kini pemerintah berencana akan menerbitkan peraturan presiden (perpres) mengenai pasar rakyat/tradisional, meski dalam tahap wacana, diharapkan pepres tidak bernasib sama seperti yang sudah-sudah.

Pertumbuhan pasar modern sedemikian pesat karena terdorong oleh perilaku masyarakat (rumah tangga) di Indonesia yang berperilaku konsumtif, yakni bangsa Indonesia terkenal dengan masyarakat yang paling sering berbelanja. Kunjungan rumah tangga ke berbagai pasar di Indonesia rata-rata mencapai 22 kunjungan per bulan. Jadi, jumlah penduduk yang kini mencapai 220 juta ditambah dengan perilaku dan kebiasaan berbelanja ke pasar, membuat hipermarket dan supermarket percaya diri untuk terus mengembangkan bisnisnya. Apalagi faktor kenyamanan, keamanan, dan kelengkapan serta harga yang bersaing menjadi promosi kuat bagi mereka.

Perilaku rumah tangga Indonesia menunjukkan bisa 22 kali dalam sebulan mengunjungi pasar. Tentunya hingga saat ini lokasi yang terdekat adalah pasar rakyat/tradisonla. Kalau dihitung tentunya akan tercengang melihat data nilai uang yang dikeluarkan rumah tangga untuk mengunjungi pasar-pasar tersebut. Berdasarkan data sebanyak 58 persen pengeluaran rumah tangga di Indonesia untuk makanan, minuman, dan tembakau (rokok). Nilainya mencapai 122,5 miliar dolar AS per tahun.

Sebesar 80 persen atau semilai 98 miliar dolar AS, uang yang dibelanjakan untuk makanan, minuman, rokok oleh konsumen rumah tangga tersebut beredar di pasar modern, terutama di hipermarket, yang jumlahnya hanya mencapai 500.000-an unit. Sementara, uang belanja konsumen rumah tangga sebanyak 24,5 miliar dolar AS per tahun harus diperebutkan oleh 1,7 juta unit pasar rakyat/tradisional. Tentunya perbandingan antara omzet pasar modern dan pasar rakyat/tradisional terasa jomplang. Uang 98 miliar dolar AS untuk 500.000-an unit pasar modern dibandingkan uang 24,5 miliar dolar AS untuk 1,7 juta unit pasar rakyat/tradisonal.

Jadi bila melihat perbandingan tersebut, bisa dibayangkan berapa besar lagi pangsa pasar ritel yang akan direnggut pasar modern dari pasar rakyat/tradisonal yang ada di daerah-daerah. Bila melihat tren saat ini, setiap pembukaan cabang 1 pasar modern skala hipermarket, maka akan bisa menyedot konsumen dari 3 pasar rakyat/tradisional.

Akankah pasar modern semakin “merampas” konsumen pasar rakyat/tradisional pada masa mendatang. Tampaknya bukan hal yang mustahil, karena hingga saat ini belum ada aturan yang bisa membatasi pembangunan pasar-pasar modern, walaupun beberapa daerah ada perda, tetapi tidak efektif karena konflik kepentingan. Namun tampaknya ini juga tidak akan mudah jika melihat syarat-syarat yang ditetapkan pengelola pasar modern terhadap pemasok,pedagang, dan pengusaha lainnya saat ini. Hal ini dikarenakan, para pemasok dan pedagang harus mengeluarkan biaya yang tidak kecil hanya untuk meraih kesempatan menjual barang-barangnya di pasar modern.

Dampak negatif dari munculnya pasar modern yakni pertama, munculnya ketidakadilan dalam persaingan. Dengan hadirnya hipermarket dan suipermarket yang sangat gencar semakin memperparah kondisi pasar rakyat/tradisonal. Akhirnya, pasar rakyat/tradisonal semakin termajinalkan. Pedagang-pedagang kecil yang tidak mampu bertahan akhirnya gulung tikar di tengah perjalanan usahanya.

Ruang bersaing pedagang di pasar rakyat/tradisional kini mulai terbatas. Jika selama ini pasar rakyat/tradisional dianggap unggul dalam memberikan harga relatif lebih rendah untuk banyak komoditas, dengan fasilitas berbelanja yang lebih baik. Faktanya, skala ekonomis pengecere pada pasar modern yang cukup luas dan akses langsung terhadap produsen dapat menurunkan harga pokok penjualan mereka, sehingga mereka mampu menawarkan harga yang lebih rendah. Sebaliknya, para pedagang di pasar rakyat/tradisional, mereka umumnya mempunyai skala yang kedcil dan menghadapi rantai pemasaran yang cukup panjang untuk membeli barang yang akan dijualnya. Keunggulan biaya rendah pedagang rakyat kini mulai terkikis bahkan nyaris lenyap, digantikan keunggulan bersaing pengecer berduit di pasar modern.

Kedua, omzet pada pasar rakyat/tradisional semakin menurun. Pada tahun 70-an sampai 80-an, seluruh pembeli, kelas bawah hingga atas, belanja di pasar rakyat/tradisional. Pertengahan 80-an sampai awal 90-an, mulai muncul pasar modern, seperti Golden Trully, Hero, Ramayana, Matahari. Sebagian pembeli beralih dari pasar tradisional ke pasar modern.

Tahun 90-an merupakasn booming pasar modern. Masyarakat pun berbondong-bondong ke pasar modern. Tahun 2000-an, pasar rakyat/tradisonal makin meredup. Apalagi dengan makin menjamurnya hipermarket. Sekitar50-60 persen pangsa pasar rakyat/tradisonal terambil oleh pasar modern. Sisa yang 40 persen itulah yang saat ini masih diraih oleh pedagang pada pasar rakyat/tradisional. Bahkan, saat ini keberadaan pasar rakyat/tradisional makin terpukul. Logislah jika omzet pasar tradisional menurun tajam.

Terpuruknya pasar rakyat/tradisional banyak faktor yang menjadi penyebabnya. Hal inilah yang sering kali menimbulkan perbincangan yang tak berujung, karena menelusuri masalah utama kasus ini bak mencari kambing hitam untuk dijadikan pelarian. Namun, jika analisis secara mendalam, setidaknya ada lima hal yang menjadi penyebab dari matinya usaha pada pasar rakyat/tradisional, yakni Pertama, pasar rakyat/tradisional yang tidak mampu bersaing; Ketidak berdayaan pasar tradisional rakyat itu dikarenakan keterbatasan modal, rantai distibusi barang yang terlampau panjang sehingga harganya menjadi mahal. Kondisi fisik pasar tradisional yang tidak nyaman, dan kualitas barang dagangan yang ada di pasar rakyat/tradisional tidak lebih baik dari pasar modern. Keempat hal itulah yang menyatu menjadi fenomena sosial ketidakberdayaan.

Kedua, etika bisnis, persaingan tak wajar antar pesaing terus terjadi. Para pengusaha di pasar moredn sering kali melakukan politik dumping. Mereka menjual barang yang lebih rendah dari harga pasar. Hal itu mereka lakukan; karena mereka mendapatkan barang tidak melalui jalur distribusi yang melelahkan. Selain itu, jarak yang berdekatan antara pasar tradisional dan pasar modern seringkali menjadi ajang untuk menghancurkan bisnis pihak lain. Artinya, pola tidak sehat itu terjadi, kelompok usaha kecil yang akan jatuh tersungkur.

Ketiga, kurang berpihaknya/kelalaian pemerintah; Pemerintah cenderung mementingkan proyek yang menguntungkan golongan berduit dari pada rakyat kecil. Jika ada keberpihakan kepada rakyat kecil, semestinya pemerintah memperbaiki pasar rakyat/tradisional tanpa membunuh pedagang kecil yang ada di sana. Kurangnya perhatian pemerintah ini terbukti dengan tidak adanya aturan main yang tegas, melindungi pasar tradisonal ataupun pembatasan kuota jumlah pasar modern di suatu wilayah yang implementasinya benar-benar dijamin pemerintah.

Keempat, regulasi; Regulasi bagi operasionalisasi pasar modern dan pasar tradisional yang telah ditetapkan pemerintah, faktanya nihil. Banyak regulasi yang pada akhirnya dilanggar untuk kepentingan pemilik modal. Padahal, regulasi ini pada awalnya untuk menjamin kepentingan masing-masing pengusaha, baikj pengusaha besar maupun pengusaha kecil.

Kelima, ekonomi kapitalisme; Sistem ekonomi kapitalisme adalah sistem ekonomi yang tidak manusiawi. Karena kendali ekonomi yang sesungguhnya adalah berada pada kaum pemodal. Akhirnya, harta hanya akan berputar di kalangan berduit saja. Adanya akumulasi modal inilah yang menyebabkan terjadinya kesenjangan ekonomi. Terlihat dengan jelas, pada kasus banyaknya ditemukan pasar modern berarti telah terjadi perputaran uang pada sebagian kecil orang saja. Padahal, pedagang pasar tradisional merupakan salah satu tulang punggung perekonomian nasional, sebab melibatkan jutaan pedagang.

Anggapan bahwa pasar modern menyerap banyak tenaga kerja, hal itu tidaklah sebanding dengan bangkrutnya usaha dan hilangnya pangsa pasar jutaan pedagang di pasar tradisional. Masih dalampandangan ekonomi kapitalis, tidak ada batasan kepemilikan. Sehingga, setiap orang memiliki akses terhadap apapun, asalkan memiliki modal untuk memilikinya. Kapitalis memandang bahwa pasar rakyat/tradisional dapat dimiliki oleh individu. Tidaklah aneh jika para pengelola pasar rakyat/tradisonal adalah pihak swasta. Adapun negara, telah lama “cuci tangan” dalam urusan ekonomi ini. Karena memang globalisasi menghendaki anti-intervensi negara dalam ekonomi dan adanya privatisasi sektor publik…….#OP091007B#

Prof. Dr. Ir. H. Eddy Jusuf Sp, M.Si., dosen tetap Kopertis IV JabarBanten, Pembantu Rektor I Universditas Pasundan (Unpas) Bandung dan Wakil Ketua LP3E Kadin Jabar. (PR)

Comments
One Response to “Kapitalisme versus Pasar Rakyat”

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

  • Arkeologi

  • Trader

  • Energi Alternatif

  • Bencana Global 2050

  • Flying

  • Kereta Api

  • Konstruksi – Arsitektur

%d blogger menyukai ini: