Pemekaran Daerah Rebutan Elite Lokal

Di depan sidang paripuna khusus Dewan Perwakilan Daerah (DPD), tempo hari lalu, presiden Susilo bambang Yudhoyono (SBY) mengajak DPD dan DPR supaya berani menolak pemekaran daerah. Pemekaran daerah (provinsi, kabupaten, dan kota) menurut presiden, bertujuan untuk kepentingan rakyat dan karena itu pemekaran harus membawa manfaat nyata bagi rakyat (Antara,1/9/2007)

Pemekaran daerah sudah seharusnya dievaluasi kembali oleh pemerintah agar tidak menjadi polemik. Dari berbagai kajian, sebagain beasr daerah hasil pemekaran, tingkat kesejahteraan rakyatnya dan pelayanan pada mnasyarakat justru semakin tidak lebih baik. Oleh karena itu, dengan munculnya usulan bahwa daerah-daerah hasil pemekaran akan sangat baik digabungkan kembali. Buat apa daerah hasil pemekaran itu terus dipertahankan kalau tidak membawa dampak posisitf bagi masyarakat setempat.

Dengan semangat otonomi daerah, pemekaran daerah memang menjadi semakin mudah sehingga banyak wilayah baru yang dimekarkan. Tentunya uini akan membawa dampak berupa tingginya biaya penyelenggaraan pemerintahan. Pemekaran daerah baru ini juga hanya memunculkan kesenjangan di antara kalangan elite dan masyarakat. Kesenjangan itu begitu kentara karena kesejahteraan hanya bagi kalangan elite dan bukan bagi masyarakat.

Bahkan, DPR mensinyalir 40 persen dari daerah yang dimekarkan tersebut justru rakyatnya tidak lebih sejahtera. Sayangnya, DPR menolak bertanggungjawab terhadap kegagalan daerah yang dimekarkan tersebut dengan alasan semua proses pemekaran dari daerah tersebut sudah mengikuti aturan yang ada, yakni PP No.129/2000 tentang Pembentukan dan Penggabungan Daerah Otonomi Baru.

Dua tahun yang lalu DPR mengakomodasikan aspirasi masyarakat daerah dengan menggunakan grand design yang sudah ditentukan. Dengan banyaknya aspirasi dari bawah yang menginginkan adanya pemekaran, DPR mencari solusi-solusi mengenai pemekaran itu sendiri. Nyatanya, dari 40 persen daerah yang sudah dimekarkan saat ini going down. Artinya, tidak melaksanakan keharusan yang sudah ditetapkan, yang menyebabkan masyarakat wilayah tersebut tidak maju dan tidak lebih sejahtera.

Mengacu pada UU No.32/2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Pemda pada pasal 6 ayat 1 disebutkan bahwa daerah dapat dihapus dan digabung dengan daerah lain apabila daerah yang bersangkutan tidak mampu menyelenggarakan otonomi daerah. Pada pasal 6 ayat 2 disebutkan, penghapusan dan penggabungan daerah otonom dilakukan setelah melalui proses evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah? Pada pasal 6 ayat 3 disebutkan, pedoman evaluasi sebagaimana ndimaksud pada ayat 2 diatur dalam peraturan pemerintah.

Jadi peraturan pemerintah yang akan mengevaluasi 148 daerah yang dimekarkan ini diharapkan bisa berlaku Januari 2008. sementara itu, PP ini sebagai tindak lanjut dari pasal 6 ayat 3 UU Pemda itu yang kini tengah disinkronkan oleh Depkum dan HAM, perlu digarisbawahi, bahwa evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah ini bukan beertujuan untuk menghapus atau menggabungkan daerah otonom hasil pemekaran.

Artinya, subtansi dari PP ini ditujukan untuk mengevaluasi daerah otonom baru apakah sudah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan kepada pemerintah, pemberdayaan ekonomi daerah, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah. Di samping itu, evaluasi yang akan dilakukan sangat terkait dengan upaya pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah sebagaimana diamanatkan dalam pasal 217 ayat 1, pasal 218 ayat 1, dan pasal 222 ayat 1 UU No.32 Tahun 2004 te4mntang pemerintah daerah.

Tentunya, setelah PP ini diberlakukan, evaluasi akan dilakukan secara reguler setiap tahun selama sepuluh tahun untuk melihat proses dan hasil penyelengaraan pemerintahan yang dilakukan setiap pemda. Artinya, jika dari hasil evaluasi setiap tahun itu ditemukan kelemahan, misalnya pada kelembagaan, personel, atau pengelolaan keuangan daerah, tidak serta merta daerah itu lantas dihapus atau dimekarkan. Justru, akan berusaha memperbaiki dan meningkatkan kelemahan-kelemahan itu. Hal ini dilakukan dalam rangka pembinaan dan pengawasan yang menjadi tugas pemerintah pusat.

Kalau sampai sepuluh tahun, ternyata kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersangkutan bukannya meningkatkan kesejahteraan rakyat, tetapi malah sebaliknya, maka akan dilakukan pengkajian secara khusus oleh lembaga pengkajian independen. Pengkajian ini diawasi oleh Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) untuk mempertimbangkan kemungkinan daerah itu dihapus atau digabungkan ke daerah induk. Evaluasi ini akan dilakukan oleh pemerintah pusat yang terdiri dari Depdagri, Departemen Keuangan, Bappenas, Menneg PAN, BKN, LAN, BPS, dan departemen terkait lainnya.

Dengan berkembangnya pemekaran daerah tidak terlepas dari pemberlakuan prinsip-prinsip otonomi daerah. Secara eksplisit di dalam UU No.32/1999 tentang Pemerintah Daerah memang telah dengan jelas diamanatkan bahwa pada prinsipnya otonomi daerah adalah media atau jalan untuk menjawab tiga persoalan mendasar dalam tata pemerintahan dan pelayanan terhadap publik.

Pertama, otonomi daerah haruslah merupakan jalan atau upaya untuk mendekatkan pemerintah kepada rakyat. Kedua, melalui otonomi daerah juga harus tercipta akuntabilitas yang terjaga dengan baik. Ketiga, bagaimana otonomi daerah diformulasikan menjadi langkah untuk mengupayakan responsiveness, dalam hal ini publik berpartisipasi aktif dalam pengambilan kebijakan di tingkat lokal.

Sesungguhnya, sebelum isu pemekaran wilayah ini dikristalkan, ada beberapa hal yang harus menjadi media mengkristisinya. Media itu adalah indikator keberhasilan daerah selama penerapan otonomi daerah, yang telah yang telah berusia enam tahun ini, harus dilihat sekaligus dijadikan dasar dalam melakukan pemekaran.

Secara sederhana, indikator di dalam menilai kemajuan tersebut harus disandarkan kepada tiga aspek/kategori. Pertama, aspek ekonomi daerah. Apakah pembangunan yang terjadi selama enam tahun terakhir ini adalah pembangunan yang merangsang pertumbuhan ekonomi di masyarakat lokal. Ini perlu dijalankan  dengan melakukan kajian mendalam sehingga kelihatanlah seberapa besar pengaruh otonomi daerah, baik di tingkat Kabupaten/Kota maupun secara regional untuk memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Dengan demikian akan bisa diketahui bahwa apakah otonomi daerah selaras dengan upaya dalam meningkatkan kesejahteraan  rakyat. Seperti apakah kekuatan ekonomi dari daerah-daerah yang menjadi bagian dari wilayah yang hendak dimekarkan, selanjutnya, potensi-potensi apa yang bisa dimaksimalkan dalam membangun ekonomi daerah. Ini perlu dilakukan mengingat pertimbangan ekonomi adalah salah satu unsur utama di dalam memandirikan suatu daerah.

Kedua, aspek pelayanan publik. Dalam konteks ini, harus dinilai seberapa dekat pemerintah daerah dengan masyarakat, yang tercermin dalam urusan-urusan pelayanan publik yang terbuka, efisien, dan efektif. Apakah publik merasa dipuaskan melalui pelayanan pemerintah lokal, atau justgru pemerintah lokal mengharapkan pelayanan dari masyarakat. Apakah mental-mental KKN dan primordialisme masih sangat kental dalam urusan-urusan publik. Masih terdapat ketidakadilan, kemudian politik kongkalingkong di antara elite lokal masih kerap terjadi.

Ketiga, aspek pembangunan demokrasi politik. Menjadi penting juga mengaitkan antara pelaksanaan otonomi daerah dan upaya-upaya pelembagaan demokrasi di tingkat lokal. Potret ini bisa terlihat dari seberapa kritiskah rakyat dalam melihat kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintyah lokal? Atau seberapa besarkah kontribusi masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan strategis di daerahnya?

Ide dasar dari pemberian otonomi kepada daerah sejatinya, yakni pertama, meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik; kedua, memelihara hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah serta antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI); ketiga, mengembangkan kehidupan demokratis, keadilan, dan pemerataan. Hal ini sangat relevan bila disandingkan dengan konsepsi tujuan desentralisasi dan pemberian otonomi yang bersifat universal.

Dimana pun di belahan bumi ini, keberadaan dan fungsi pemerintahan daerah atau daerah otonom adalah diupayakan untuk dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (public service delivery). Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa pemerintah daerah adalah unit organisasi pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat sehingga dinilai paling mampu menerjemahkan aspirasi, kebutuhan, dan kepentingan warga masyarakat setempat yang perlu dilayani atau dipenuhi aspirasi, kebutuhan, dan kepentingan oleh pemerintah.

Singkatnya, semangat untuk berotonomi daerah jangan seolah-olah menjadi hilang ditelan pemekaran daerah. Optimisme yang dulunya menggelembung di mana otonomi daerah, pilkada dan pluralisme adalah suatu yang saling bersinergi perlahan jangan sampai mengempis. Desentralisasi (otonomi daerah) akhirnya menjadi pilihan absolut, yang hampir tak ada kekuatan yang membantahnya. Jadilah isu otonomi daerah menjadi tema yang sentral dalam jagat perpolitikan nasional, namun seolah ambigu di tengah gumpalan politik pemekaran daerah……..#OP191007B#

Dra. Lia Muliawati, M.Si., pemerhati masalah sosial politik dan dosen Administrasi Negara FISIP Universitas Pasundan (Unpas) Bandung. (PR)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

  • Arkeologi

  • Trader

  • Energi Alternatif

  • Bencana Global 2050

  • Flying

  • Kereta Api

  • Konstruksi – Arsitektur

%d blogger menyukai ini: