Politik Pembangunan Jabar Selatan

Isu pemekaran daerah yang mencuat di Jawa Barat bagian selatan (Jabar selatan) belakangan ini tidak lahir di ruang yang kosong. Ada banyak faktor-dari faktor empiris hingga yang dipolitisasi-yang mendorong lahirnya isu tersebut hingga menjadi konsumsi publik. Salah satu faktor yang sering di klaim sebagai alasan tuntutan pemekaran wilayah adalah kurangnya perhatian daerah induknya, baik dalam aspek pelayanan terhadap masyarakat maupun pemerataan pembangunan. Minimnya perhatian pemerintah daerah induk terhadap suatu kawasan tertentu sering dinilai sebagai biang terhambatnya kemajuan yang signifikan di wilayah tersebut. Tanpa perhatian pemerintah, sumber daya alam (SDA) potensial suatu kawasan menjadi sia-sia.

Minimnya perhatian pemerintah terhadap kawasan potensial juga sering mengundang hadirnya kaum pemodal (kapitalis) yang dengan leluasa mengeksploitasi potensi lokal untuk kepentingan bisnisnya. Tragisnya kehadiran kapitalis biasanya juga tidak lepas dari keterlibatan penguasa-penguasa lokal sebagai partner dan pelindung bisnis mereka. Masalahnya, aktivitas mereka sering kali hanya mewariskan kerusakan lingkuaangan yang parah yang kemudian mengganggu kelestarian ekosistem lainnya. Rusaknya lingkungan lebih jauh menutup ruang berekspresi bagi masyarakat setempat untuk melakukan aktivitas budaya, ekonomi, dan lain sebagainya.

Bila sudah demikian, masyarakat kemudian banyak mengambil pilihan meninggalkan daerah mereka yang dianggapnya sama sekali tidak memberikan harapan bagi perbaikan nasib. Mereka berbondong-bondong pergi menuju kota-kota besar yang dianggapnya sangat menjanjikan bagi tercapainya harapan hidup dan cita-cita ekonominya. Namun, kisah getir mereka berlanjut setelah banyak yang tidak siap tinggal di kota karena mendapati sistem sosial dan budaya kota yang didatanginya jauh berbeda dengan daerah yang ditinggalkannya. Etos kerja masyarakat kota yang sangat kompetitif dan individualis memaksa mereka berkemas diri pulang kembali ke daerah mereka. Mereka kembali menjadi petani dan buruh msikin.

Bagi sebagian besar masyarakat yang tinggal di sekitar pantai selatan Jabar, kisah ini bukanlah narasi fiktif atau wacana yang dipolitisi, tetapi telah menjasi pengalaman empiris yang dirasakan langsung dan disadarinya. Tidaklah mengherankan jika masyarakat Jabar selatan, sebagaimana sering diberitakan di media massa, sudah lama menanti dan sangat mengharapkan hadirnya pembangunan yang benar-benar bisa mengangkat nasib hidup mereka, bukan sekadar wacana atau sandiwara pembangunan yang justru semakin memperpanjang kisah kemiskinan mereka.

Sekadar contoh, pembangunan jalan lintas selatan yang telah lama dinanti dan sejak awal diharapkan dapat mendinamisasi roda perekonomian masyarakat hingga kini belum selesai sesuai dengan rencana. Padahal, pembangunan jalan yang dapat menghubungkan daerah-daerah kabupaten di Jabar selatan dengan Jateng dan banten selatan tersebut telah dilakukan jauh sebelum Pilgub Jabar dan pemilu yang lalu. Ironisnya pula, pembangunan jalan tersebut sejak awal telah memakan banyak korban. Atas nama pembangunan, ganti rugi tanah para warga setempat yang ikut tergusur untuk pembangunan jalan tersebut disebut-sebut hanya diganti dengan rupiah yang jauh tidak sebanding, bahkan ada yang mengaku tidak pernah diberi ganti.

Kisah menyedihkan tersebut hanya merupakan selembar potret kemiskinan struktural di jabar selatan yang dicurigai tumbuh akibta tiadanya political will pemerintah untuk menghapuskan kemiskinan masyarakat Jabar selatan. Politik pembangunan di Jabar selatan dinilai banyak kalangan masih sekadar wacana, jauh berbanding lurus dengan pesan otonomi daerah yang menekankan upaya pengembangan potensi lokal secara merata.

Entah karena mendekati momentum politik pilkada, isu pembangunan Jabar selatan yang telah lama nyaris lenyap disapu angin pantai selatan tiba-tiba mencuat kembali menjadi opini publik. Kali ini, isu tersebut disuarakan sejumlah elite politik seperti anggota DPRD asal garut selatan dan Cianjur selatan. Menariknya, sebagimana diberitakan media massa, mereka mengajukan solusi pembentukan kabupaten garut Selatan dan Cianjur Selatan. Menurut mereka, pembentukan kabupaten baru di kawasan selatan jabar merupakan suatu keharusan untuk menggali potensi pertambangan, wisata, dan potensi lainnya yang dikandung wilayah-wilayah tersebut.

Solusi yang diajukan mereka sesungguhnya bukanlah wacana baru. Isu tersebut sudah lama menjadi bahan perbincangan para tokoh masyarakat setempat. Masyarakat Garut selatan (Garsela), misalnya jauh-jauh hari sudah membentuk Predsidium Persiapan Pembentukan Kabupaten Garsela. Menyusul langkah politik tersebut, kalangan DPRD Kab.Garut baru-baru ini kemudian membentuk Panitia Khusus (Pansus) Pembentukan Kabupaten Garsela.

Namun demikian, langkah politik itu rupanya tak berjalan mulus. Balakangan, tiga elemen masyarakat yang mengklaim berasal dari tiga kecamatan wilayah Garsela yakni kecamatan Cisewu, Caringin, dan Talegong tiba-tiba menolak pembentukan Kabupaten Garsela. Menariknya, alih-alih menyatakan setuju bergabung dengan Kabupaten Garsela (jika sudah terbentuk), mereka malah lebih memilih bergabung dengan Kabupaten Bandung.

Meski kehadiran dan statement mereka dipertanyakan banyak kalangan Garsela, termasuk anggota Pansus Pembentukan Kabipaten Garsela DPRD kabupaten Garut, pilihan politik mereka, paling tidak menarik kembali ingatan kita pada ide pengembangan Jabar selatan melalui program ekowisata yang dimunculkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung beberapa tahun yang lalu. Ide tersebut, menurut penggagasnya, melibatkan daerah Ciwidey, Rancabali, Pangalengan, (Kabupaten Bandung) dengan wilayah Jabar selatan yakni Cidaun (Kabupaten Cianjur), Caringin,dan Cisewu (Kabupaten Garut). Bupati dan ketua DPRD kabupaten Bandung sendirilah yang saat itu begitu kencang “mengampanyekan” ide tersebut. Untuk mewujudkan jalur wisata Jabar selatan, menurut keduanya, kualitas jalur Rancabali Kabupaten Bandung-Pelabuhan Jayanti Cidaun kabupaten Cianjur dan jalur Soreang Kabupaten Bandung-Rancabuaya Kabupaten Garut harus ditingkatkan.

Ironisnya, kencangnya suara Pemkab Bandung saat itu tidak berbanding lurus dengan sikap Pemkab Garut dan Pemkab Cianjur. Bahkan hingga kini kedua pemkab terakhir belum terdengar mengeluarkan tanggapan resmi terhadap ide tersebut. Padahal, kencangnya suara Pemkab Bandung tersebut sejak awal dicurigai bermuatan kepentingan politis yang sangat kuat berupa keinginan menggabungkan kawasan Pantai Selatan yaitu Rancabuaya, Kec. Caringin serta Kec. Cisewu, kabupaten Garut dan Jayanti, Cidaun, kabupaten Cianjur ke Kabupaten Bandung. Ketua DPRD Kabupaten Bandung sendiri saat itu begitu yakin, wilayah selatan Kabupaten Garut dan kabupaten Cianjur bakala lebih maju dan berkembang setelah masuk Kabupaten Bandung.

Sikap diam Pemkab Garut dan Cianjur saat itu tentu saja mengundang tanda tanya sejumlah pihak, terutama penduduk wilayah Garut dan Cianjur bagian selatan. Apakah kedua pemkab tersebut sudah merasa tidak mampu mengembangkan wilayah pantai selatan karena berbagai hal seperti minimnya anggaran? Apakah kedua Pemkab tersebut sudah kehilangan gairah dan political will untuk membangun wilayah pantai selatan? Atau apakah kedua pemkab tersebut malah tidak memiliki desain politik pembangunan kawasan selatan? Menyusul pertanyaan-pertanyaan tersebut, sejumlah penafsiran tentang pengembangan Jabar selatan pun muncul menghias berbagai media massa.

Di ruang demokrasi, munculnya banyak penafsiran dan pro-kontra terkait politik pembangunan suatu wialayh tentunya merupakan hal yang sangat wajar, bahkan perlu dilindungi dan ditumbuhkan sebagai sarana pendewasaan politik masyarakat. Namun, sekadar mengingatkan, pembangunan daerah janganlah dipahami sebagai suatu tujuan utama. Begitu pula pemekaran wilayah janganlah dipahami sebagai targetan utama. Pemekaran wilayah hanyalah sebagai titik pemberangkatan bagi upaya pembangunan daerah. Lebih jauh lagi, pembagunan daerah hanyalah sebagai jalan menciptakan masyarakat adil dan makmur.

Masalahnya, mencuatnya isu pembangunan daerah dan tuntutan pemekaran wilayah biasanya tidak bebas nilai alias netral dari kepentingan. Ia biasanya berpotensi mengundang pihak yang “memanfaatkan” dan memaksa melahirkan pihak-pihak yang “dimanfaatkan”. Pihak-pihak yang “memanfaatkan” biasanya para pemilik akses politik (elite politik) atau ekonomi (pengusaha). Sebaliknya, pihak-pihak yang “dimanfaatkan” biasanya kalangan yang tidak memiliki akses politik, ekonomi, dan pendidikan (masyarakat bodoh dan miskin).

Oleh karena itu, agenda pembangunan dan pemekaran wilayah di Jabar selatan haruslah lahir dari konsensus political will semua elite politik serta cita-cita politik semua elemen masyarakat. Ia juga meniscayakan sinergitas langkah politik elite penguasa dan partisipasi aktif seluruh masyarakat. Semua pihak dituntut untuk membiasakan diri merumuskan agenda pembangunan secara bersama-sama daripada membudayakan spekulai politik yang destruktif. Jika tidak, pemekaran wilayah tidak akan pernah mengimplikasikan dinamika pembangunan daerah serta menggiring terciptanya masyarakat adil dan makmur yang dicita-citakan…………#OP021107B#

Atip tartiana, Wakil Ketua Masika ICMI Jabar, Dosen FISIP Unfari dan Unpas, asal Pameungpeuk, garut selatan. (PR)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

  • Arkeologi

  • Trader

  • Energi Alternatif

  • Bencana Global 2050

  • Flying

  • Kereta Api

  • Konstruksi – Arsitektur

%d blogger menyukai ini: