Soal RUU Komponen Cadangan

Masalah pertahanan adalah persoalan yang kompleks dan sulit. Selama puluhan tahun masalah pertahanan di Indonesia, selalu dihadapkan soal klasik dalam aspek kebijakan terkait dengan apa yang hendak dipertahankan dan bagaimana mempertahankannya.

Persoalan pertama mungkin relatif lebih mudah dijelaskan. Karena, persoalan ini lebih merupakan konsep dan teori yang akan kita gunakan dan dikaitkan dengan berbagai perkembangan lingkungan strategis dan internasional dewasa ini. Khususnya yang berhubungan dengan perubahan bentuk dan sifat ancaman terhadap wilayah, kedaulatan, dan populasi.

Persoalan kedua jauh lebih rumit, karena menyangkut dua hal. Pertama, terkait dengan instrumen atau kekuatan yang akan dipakai untuk mempertahankan diri. Kedua, terkait dengan sistem pengelolaan sumber daya nasional yang akan digunakan untuk kepentingan pertahanan.

Masalahnya, sampai sekarang ini di Indonesia kekuatan militer masih dilihat sebagai unsur pokok kemampuan nasional, untuk mempertahankan diri dari segala bentuk ancaman pertahanan. Yang sering dilupakan bahwa pengembangan kekuatan militer di Indonesia, masih dihadapkan pada masalah sustainability dan keterbatasan sumber daya nasional. Masalah sustainability dan keterbatasan tersebut muncul, karena kebijakan pertahanan harus berhadapan dengan pilihan prioritas kebijakan-kebijakan nasional yang lain.

Namun, keterbatasan-keterbatasan tersebut bisa dijawab jika kapasitas (capability) dan kebutuhan (requirement) yang didasarkan atas analisis kebutuhan dan ancaman (threat assessment), sebagaimana digariskan oleh kebijakan pertahanan dan kaji ulang pertahanan dan kaji ulang pertahanan (defence review), sudah bisa ditentukan baik besaran maupun jenis kekuatan yang dibutuhkannya. Dalam konteks ini, komponen cadangan baru bisa dibentuk jika perencanaan pertahanan (defence planning) yang memuat kebutuhan pertahanan, sudah diketahui dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara.

Gagasan untuk melakukan penyusunan RUU Komponen Cadangan ini, seharusnya didahului dengan adanya suatu kaji ulang sistem pertahanan yang akan memberikan assessment tentang kondisi real potensi pertahanan, yang meliputi sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya buatan.

Menyemak draf RUU yang sementara ini beredar di masyarakat, pembentukan komponen cadangan yang ditur dalam RUU ini sepertinya dimaksudkan untuk melipatgandakan kekuatan TNI dan bukannya untuk memperkuat sistem pertahanan nasional sebagaimana diatur dalam UU No.3/2002 tentang Pertahanan Negara.

Padahal, Pasal 7 UU No.3/2002 tegas menyatakan bahwa penggunaaan komponen cadangan ditujukan untuk mendukung tugas komponen utama (TNI) dalam sistem pertahanan negara untuk menghadapi ancaman militer. Dalam konteks ini, seharusnya gagasan tentang pembentukan komponen cadangan tidak memiliki relasi denfgan aspek-aspek yang terkait untuk keadaan darurat sipil dan militer, karena hanya memiliki relasi langsung dengan kondisi negara dalam keadaan darurat perang.

Oleh karena itu, menjadi penting juga untuk dirumuskan kembali tentang waktu, mekanisme, dan tataran kewenangan dalam pengerahan komponen cadangan sebagaimana dimaksud dalam rumusan RUU ini. Kalaupun tidak diatur dalam UU ini, setidaknya harus dikaitkan dengan ketentuan dalam UU Pertahanan Negara dan/atau UU TNI. Apalagi, RUU tegas-tegas menyatakan bahwa pembentukan komponen cadangan merupakan tahapan lanjut dari mandat UU pertahanan.

Kebijakan penyusunan komponen cadangan akan memiliki urgensi, jika kebijakan pengembangan potensi pertahanan sudah diatur terlebih dahulu. Di tengah ketiadaan kebijakan pengembangan potensi pertahanan tersebut, kebijakan tentang RUU Komponen Cadangan ini menjadi kurang menemukan signifikansinya.

Namun, terlepas dari segala perdebatan terkait urgensi maupun signifikansi terhadap kehadiran “jabang bayi” RUU Komponen Cadangan, yang juga penting untuk diperdebatkan adalah yang terkait dengan beberapa hal berikut. Pertama, masalah keputusan pembentukannya. Pembentukan komponen cadangan secara aktual, harus didasarkan kepada kebijakan pertahanan negara dan keputusan politik presiden sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 13-14 dan 16 UU No.3/2002 tentang Pertahanan Negara.

Kedua, pembentukan komponen cadangan seharusnya merupakan bagian dari sistem pertahanan negara. Masalahnya hingga saat ini Indonesia belum memiliki perencanaan matang di bidang pertahanan yang didasarkan pada kaji ulang sistem pertahanannya selama ini.

Ketiga, pemerintah harus memberikan penjelasan yang memadai terkait perbedaan komponen cadangan dengan wajib militer, sebelum gagasan tentang RUU ini digulirkan agar tidak memunculkan polemik yang tidak subtansial di publik maupun kalangan anggota DPR RI.

Kelima, harus ada kejelasan rumusan tentang fungsi yang diberikan pada komponen cadangan. Rumusan yang ada dalam draf RUU yang sementara ini beredar di masyarakat mengesankan bahwa komponen cadangan juga dapat digunakan dalam “Operasi Militer Selain Perang”, baik eksternal maupun internal.

Pembentukan komponen cadangan sebagaimana digagas oleh Departemen Pertahanan, masih harus dikaji ulang terkait masalah rencana alokasi anggaran dan sistem pertanggungjawabannya. Karena, sebagaimana juga tentang komponen utama (TNI), maka pembiayaan komponen cadangan harus sepenuhnya berasal dari anggaran negara.

Dalam konteks sebagaimana disebutkan di atas, menjadi penting untuk dipikirkan ulang mengenai aturan yang tegas tentang pengelolaan anggaran, terkait sumber dan alokasi serta dampak. Selain itu, menurut hemat saya, aspek pengelolaannya juga tidak boleh dan tidak bisa diserahkan kepada pejabat yang ditunjuk sebagai komisi Pengerahan, karena akan memungkinkan terjadinya penyelewengan ataupun penyalahgunaan anggaran komponen cadangan sebagaimana dimaksudkan.

Sementara itu, jika tanggung jawab dalam pembiayaan disebar ke daerah, lembaga pemerintah non Departemen, dan institusi swasta, hal ini juga akan menimbulkan kerumitan dalam pertanggungjawabannya. Belum lagi persoalan transparansi penggunaan dananya dan kemungkinan penyalahgunaan serta penyimpangan dalam penggunaan dana komponen cadangan yang dikelola swasta.

Oleh karena itu, anggaran komponen cadangan sebaiknya diambil dari anggaran pertahanan yang diatur dalam APBN. Dengan demikian, maka hal ini akan sejalan dengan UU No.3/2002 yang telah menegaskan bahwa anggaran pertahanan harus dan hanya bersumber dari APBN.

Hal yang tak kalah penting adalah terkait dengan masalah pertanggungjawaban keuangan. Pertanggungjawaban atas penggunaan keuangan bagi komponen cadangan juga harus sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur dalam UU tentang Keuangan Negara. Oelh karena itu, tidak bisa tidak, perlu diatur lebih lanjut tentang mekanisme pengawasan penggunaan keuangan bagi komponen cadangan…….#OP151107A#

Happy Bone Zulkarnain, Ketua Panitia Anggaran Komisi DPR RI. (PR)

Comments
One Response to “Soal RUU Komponen Cadangan”
  1. Esti mengatakan:

    TNI kita harus semakin maju untuk pertahanan negara.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

  • Arkeologi

  • Trader

  • Energi Alternatif

  • Bencana Global 2050

  • Flying

  • Kereta Api

  • Konstruksi – Arsitektur

%d blogger menyukai ini: