Sensor dan tanpa Sensor

Jumat, 16 November 2007, jagat perfilman Indonesia dikejutkan oleh konferensi pers yang digelar para sineas film yang dalam pernyataan sikapnya menggugat keberadaan Lembaga Sensor Film (LSF). Nia Dinata (sutradara), Riri Riza(sutradara), dan Dian Sastrowardoyo (aktris) mewakili suara kaum sineas Indonesia mengumumkan gugatan tersebut ke seluruh nusantara. Berderet nama tenar lainnya berada di barisan mereka. Bukti bahwa mereka serius mengajukan gugatan adalah dengan mengajukan uji Materi (judicial review) Undang-Undang No.8 Tahun 1992 tentang Perfilman ke Mahkamah Konstitusi. Dalam salah satu Materi gugatannya, mereka meminta LSF dibubarkan!

Kaum perfilman Indonesia merasa keberatan dengan keberadaan LSF yang dianggap membatasi ruang gerak para sineas dalam berkarya. Inilah alasan di balik pengajuan judicial review ini. Selain masalah tersebut, mereka juga menginginkan agar nasib karya mereka (baik dan jeleknya) tidak ditentukan oleh LSF, melainkan diserahkan kepada masyarakat luas. Dengan kata lain, mereka meminta penilaian terhadap hasil karya sineas diserahkan pada mekanisme pasar.

Gagasan yang diusung para sineas ini mewakili aliran liberasi dalam ranah kebudayaan yang tidak menginginkan adanya otoritas negara dalam mengatur ruang kebudayaan masyarakat. Kredo liberal menempatkan kebebasan individu sebagai pusat kebaikan. Maka, menurut penganut aliran ini, kehidupan yang bermakna adalah kehidupan yang memberikan kebebasan dan ruang seluas-luasnya bagi individu dalam mengekspresikan kebebasanya. Menanggapi gugatan ini. LSF bersikap normatif. Melalui ketuanya, Titi Said, LSF menyatakan sikapnya bahwa keberadaan LSF sesungguhnya merupakan amanat undang-undang.

Dalam polemik ini, pemerintah turut urun rembug. Melalui Menteri Kebudayaan, jero Wacik, pemerintah berpendapat bahwa lembaga sensor film dibutuhkan demi menjaga moral masayarakat. Bila dianalisis, pandangan jero Wacik ini sesungguhnya berangkat dari kekhawatiran terhadap mekanisme pasar murni. Di saat industri film tunduk pada selera pasar, siapa yang akan menjaga moral masyarakat. Peran negara dibutuhkan untuk kepentingan itu. Bila segala produk kebudayaan penilaiannya diserahkan pada mekanisme pasar, besar kemungkinan industri akan membuat film yang mengikuti selera pasar murni demi mengejar keuntungan yang maksimum. Ini jamak terjadi dalam masyarakat kapitalistik. Idealisme dan lain sebagainya bisa dinomorduakan. Termasuk urusan moralitas.

Apa yang dikhawatirkan Menteri Kebudayaan cukup beralasan. Ketika sensor diperingan (awal’90-an), film akan dibiarkan, nyatanya industri perfilman kita mengalami kemerosotan. Film yang diproduksi umumnya memamerkan wilayah sensistif manusia yang dijadikan sebagai komoditas dagangan. Fenomena ini saya sebut sebagai bentuk kapitalisme libido. Kita mungkin pernah ingat dengan judul film “Gadis Metropolis”, “gairah malam”, dan “Ranjang Ternoda”.

Menyikapi polemik ini, apa yang seharusnya dilakukan? Kritik yang disampaikan para insan film merupakan sebuah kewajaran dalam alam demokrasi. Kritik mereka harus dimaknai sebagai upaya dalam membangun dunia perfilman ke arah yang lebih baik. Terlebih kita semua tahu bahwa dunia perfilman kita pernah mengalami masa-masa suram, yakni ketika berada di bawah kekuasaan rezim Orde Baru. Pada masa itu, film yang di produksi harus sejalan seirama dengan kepentingan kekuasaan. Lolosnya film yang tidak bermutu pada awal ’90-an adalah karena film-film tidak mengganggu kemapanan rezim.

Namun, pihak sineas juga harus ingat bahwa ancaman terhadap kreativitas selain bisa datang dari rezim berkuasa (baca:pemerintah) juga bisa muncul dari rezim yang lain, yakni rezim ekonomi pasar (kapitalisme). Ketika film telah menjelma menjadi sebuah komoditas dan tunduk pada selera pasar, nilai seni dan estetis film bisa hilang karena film akhirnya diproduksi dengan nilai dan selera yang sama. Film diproduksi dengan menggunakan logika pabrik. Film diproduksi tak ubahnya pengusaha memproduksi sepatu yang pola dan bentuknya diseragamkan.

Dalam dunia televisi, kita telah menyaksikan fenomena ini. Sinetron yang ditayangkan beberapa stasiun TV, alur cerita, penokohan, dan setting yang digunakan memiliki kemiripan. Ini semua terjadi hanya karena sinetron A yang ditayangkan sebuah TV mendapat rating tinggi, maka TV lain akan memproduksi hal serupa demi mendapatkan rating yang sama.

Fenomena ini yang dikritik oleh Walter Benjamin bahwa produk budaya dalam sistem kapitalisme pada umumnya telah terenggut “aura” seni dan estetisnya karena telah menghamba pada kepentingan modal. Bukan pada kepentingan seni dan budaya itu sendiri. Produk budaya di saat diciptakan semestinya memunculkan keunikan karena hakikatnya sebuah produk budaya ketika diciptakan akan berbeda dengan produk budaya yang lainnya. Namun, dalam kenyataannya kapitalisme telah merenggut itu karena penciptaan yang massal telah menghancurkan keunikan suatu produk budaya.

Pertanyaannya, mampukah kalangan sineas menjawab tantangan tersebut? Mampu menghadirkan film yang memang mengedepankan kepentingan seni dan budaya, bukan malah terjebak pada arus besar kepentingan modal. Hanya kalangan sineas yang bisa menjawab. Masyakarat hanya menanti jawaban itu melalui karya yang dihasilkan.

Demi menjembatani polemik yang tengah berlangsung hangat ini, langkah yang harus segera dilakukan pemerintah adalah memediasi semua pemangku kepentingan yang ada di dunia perfilman. Mediasi yang dilakukan bertujuan untuk menyusun sebuah aturan yang bisa mengakomodasi seluruh masyarakat perfilman.

Ingat, yang berkepentingan terhadap film sesungguhnya bukan hanya sineas film atau pemerintah saja! Kalangan agama, pendidik, dan masyarakat penonton juga memiliki kepentingan dengan film. Saat regulasi perfilman disusun, sudah selayaknya semua pemangku kepentingan ini didengar demi menghasilkan sebuah regulasi yang berpihak pada stakeholders perfilman. Ini mungkin sebuah cara yang ideal dalam membangun kehidupan perfilman kita yang terseok-seok.

Rasanya itu bukanlah sebuah impian utopis. Tinggal maukah kita semua duduk bersama mewujudkan hal itu. Sudah bukan saatnya merasa paling berkuasa di ranah perfilman. Kerendahan hati kita amat dibutuhkan dalam membangun perfilman Indonesia. Majulah film Indonesia…………#OP211107A#

M.Z. Al-Faqih, anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Daerah Jawa Barat, Wakil Sekretaris Gerakan Pemuda (GP) Ansor Jawa Barat. (PR)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

  • Arkeologi

  • Trader

  • Energi Alternatif

  • Bencana Global 2050

  • Flying

  • Kereta Api

  • Konstruksi – Arsitektur

%d blogger menyukai ini: