Yang Digencet orang Tua dan Pemerintah

“Bullying”, sebuah kosakata tiba-tiba saja menyeruak dalam percakapan di berbagai forum. Secara umum, bullying (intimidasi, menggencet) diartikan sebagai kekerasan fisik maupun mental yang dilakukan seseorang atau kelompok orang pada seorang atau kelompok orang lainnya sehingga korban (victim) merasa teraniaya.

Bullying dapat terjadi di mana saja dan di berbagai ranah kehidupan. Dalam literature, bullying telah dipelajari secara mendalam dan dianggap sebagai masalah sosial yang serius, terutama bullying di sekolah karena sekolah dianggap sebagai lembaga pendidikan yang diharapkan menciptakan manusia-manusia yang terdidik baik lahir batin. Di lingkungan anak-anak, bullying terjadi di dalam sekolah maupun di luar sekolah (kelompok bermain).

Penyebab bullying bisa bersumber pada diri korban sehingga korban dianggap layak digencet, layak dipalak, dikompas, dipukul, “dikacungi”, diejek, dan lain-lain.

Jika dilihat dari etimologi kekerasan. Sebab-sebab terjadinya kekerasan dapat dirujuk pada hasil penelitian Wolfgang dan Ferracuti (1967). Mereka mengatakan bahwa subkultur kekerasan (subculture of violence) berbeda dengan kekerasan sebagai subkultur (violence as a subculture).

Mafia, yakuza atau triad merupakan kelompok yang menjadikan dirinya bagian dari kelompok dominan, dari kulturnya yang menjadi induk dari subkultur tersebut. Segala tingkah laku kelompok ini mengandung nilai-nilai kekerasan dan sudah dianggap sebagai nilai-nilai dominan yang diyakini. Kelompok ini tidak memiliki lagi toleransi terhadap nilai-nilai yang dianut oleh budaya dominan yang sesungguhnya. Mereka yang tidak melakukan kekerasan dianggap sebagai pengecut atau banci. Pendek kata tiada hari tanpa kekerasan. Akibatnya segalanya menjadi bertentangan dengan norma masyarakat bahkan lebih jauhnya bertentangan dengan hukum positif. Meskipun mereka membalut kegiatannya dengan “bungkus” yang canggih dan terhormat, hukum yang berlaku di kalangan mereka adalah “hukum besi” yang sangat kejam. Kesetiaan kelompok merupakan ukuran yang paling berharga.

Sedangkan di sisi lain, subkultur kekerasan masih dimungkinkan oleh adanya nilai-nilai persamaan atau toleransi dengan budaya dominannya. Sebagai contoh penegakan disiplin dalam pendidikan dengan sankni fisik, seperti disuruh lari, push up, dan menimba air sumur, masih dirasakan wajar dalam kelompok. Akan tetapi, jika dilakukan dengan berlebihan dan bahkan dengan memukul dan menendang, perbuatan tersebut bisa dianggap sebagai perbuatan yang bertentangan dengan kultur dominan yang tidak dapat diterima oleh kelompok dominan maupun masyarakat.

Pertanyaannya, bagaimana dengan kekerasan yang dilakukan oleh senior atau teman sebaya pada seseorang yang junior yang bersalah, atau teman sebaya yang lemah? Jawabnya adalah “The use of violence in a subculture is not necessarily viewed as illicit conduct and the users therefore do not have to deal with feelings of guilt about their aggression. Violence can become a part of life style, the theme of solving difficult problems or problem situations” (Clinard dan Quinney, 1973).

Jaedi penggunaan kekerasan dalam suatu subkultur tidak selalu dipandang sebagai suatu tindakan yang diharamkan dan kekerasan itu menjadi bagian dari gaya hidup kelompok untuk memecahkan kesulitan atau masalah yang dihadapinya. Mereka yang hidup di tengah-tengah subkultur kekerasan masih ada kemungkinan untuk menyembuhkan diri dari kekerasan walaupun mereka menyetujui dilakukannya penggunaan kekerasan. Tiap penduduk yang terdiri dari kelompok etnik tertentu dan kelas-kelas sosial tertentu memiliki sikap yang berbeda tentang penggunaan kekerasan.

Sikap yang mendukung kekerasan diwujudkan dalam sepwerangkat norma yang dianut oleh kelompok tertentu dalam masyarakat, tetapi subkultur tertentu tersebut masih menerima dan mengakui adanya kesamaan unsur-unsur budaya utama yang dianut (dominant culture). Seperti apa yang dikatakan oleh sosilog besar Indonesia almarhum Harsya W. Bachtiar bahwa tak ada satu masyarakat pun yang tidak ada unsur kekerasannya dalam kehidupan sehari-hari, di Indonesia kita mengenal Carok, Sir’I, atau Vendetta di Sicilia.

Kedua bentuk kekerasan tersebut berakar pada sebuah kultur, terkait upaya untuk membela kehormatan keluarga atau kehormatan diri. Hal ini menjadi sulit dimengerti jika seseorang hanya melihatnya dari hukum formal. Karena kekerasan yang terjadi bukanlah suatu perbuatan yang bisa dianggap kejahatan dalam sistem nilai mereka. Bahkan merupakan perbuatan yang heroik.

Untuk menganalisa gejala sosial bullying itu kita harus kembali pada keluarga sebagai lingkungan sosialisasi primer. Dari sana kemudian dilihat lingkungan sosialisasi sekundernya (sekolah atau lembaga formal lainnya yang bersifat pendidikan). Akan tetapi, bullying juga bisa dibentuk oleh lingkungan di luar sekolah. Contoh, teman sebaya, panutan anak di luar rumah. Di sini “guru” dalam arti simbolik atau guru di sekolah formal merupakan operator dan juga regulator poko dalam proses pendidikan.

Pada akhirnya penulis ingin mengingatkan bahwa “heboh bullying” tidaklah layak dijadikan sebagai polemic atau dijadikan alat untuk memojokkan suatu kelompok, atau profesi tertentu karena sesungguhnya kultur kita masih dipenuhi dengan bullying yang sangat patologis. Artinya, yang bertanggung jawab adalah semua anggota masyarakat. Untuk itu harus diterapi secara sistemik dan komprehensif. Tidak bisa sepenggal-penggal. Apalagi kalau hanya menyalahkan satu pihak, rasanya sangat tidak adil.

Hal ini tentu karena bullying disebabkan berbagai pengaruh sosial, ekonomi, politik, budaya, dan agama. Anak petani, umpamanya, berada dalam posisi rentan digencet karena berada di posisi antara harus ke sekolah atau ke sawah. Sementara itu, buat anak perempuan, makna bullying terasa lebih dominant. UU jelas-jelas memerintahkan anak ke sekolah dengan biaya negara. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga begitu “indah dan penuh renda-renda”. Masalahnya, undang-undang dan berbagai peraturan lainnya juga tak pernah dilaksanakan dengan serius oleh pemerintah.

Dalam kasus anak jalanan yang dieksploitasi orangtuanya, tersembunyi bullying yang degil. Pemerintah tidak berdaya melakukan apa pun, padahal jelas-jelas orang tua anak jalanan telah melakukan kekerasan kepada anaknya sendiri dengan menyuruhnya berkeliaran di jalanan untuk mengemis, sementara orangtuanya di pinggir jalan menunggu setoran dari anaknya.

Dalam konsiderannya, dalam butir menimbang dikatakan bahwa Negara Kesatuan RI menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia. Namun kenyataannya, tetap saja anak-anak menjadi objek dari viktimisasi struktural yang massif dan kaku. Apa gunanya mendorong batu ke atas gunung jika akhirnya akan digelindingkan kembali ke lembah, seperti apa yang dilakukan Sysiphus yang digambarkan dalam mitologi Yunani?………………………….#OP 201107B#

Yesmil Anwar, budayawan, dosen Unpad. (PR)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

  • Arkeologi

  • Trader

  • Energi Alternatif

  • Bencana Global 2050

  • Flying

  • Kereta Api

  • Konstruksi – Arsitektur

%d blogger menyukai ini: