Antara Bagdad, Kyoto, dan Jakarta

Politik Australia memasuki babak baru pasca lengsernya PM John Howard yang telah berkuasa selama empat periode. Setelah PM Sir Robert Menzies yang berkuasa selama 16 tahun (1939-1941, 1949-1966), pemimpin Australia dari koalisi konservatif  Partai liberal-Nasional tersebut merupakan salah seorang perdana menteri yang paling lama berkuasa dalam sejarah politik negeri kanguru.

Hasil Pemilu Australia yang dilaksanakan, Sabtu (24/11/07), mengantarkan calon oposisi dari Partai Buruh, Kevin Rudd, menjadi pemenang. Kemenangan partai buruh itu sekaligus merupakan jawaban atas penantian selama sebelas tahun sejak kalahnya PM Paul Keating pada pemilu 1996.

Sebagai bahan kampanye, Kevin Rudd, calon Perdana menteri Australias ke-25 yang pernah menjadi diplomat di Cina dan Swedia, sedikitnya, menjanjikan dua hal pokok kepada rakyat Australia, yaitu penarikan 550 pasukan Australia dari Irak dan keikutsertaan Australia dalam Protokol Kyoto. Keterlibatan dalam Protokol Kyoto sangat penting di tengah-tengah ancaman terjadinya global warming. Naiknya calon Partai Buruh ke kursi perdana menteri merupakan angin segar dalam kebijakan luar negeri Australia, termasuk terhadap Indonesia, negeri tetangga terdekat.

Kemenangan Partai Buruh tidak dapat dilepaskan dari strategi jitu tema kampanyenya. Pertama, penarikan pasukan dari Irak. Hadirnya tentara Australia di negeri seribu satu malam memang tidak dapat dilepaskan dari sikap PM Howard yang mendukung kebijakan preemptive attack Presiden George W. Bush tanpa syarat.

Bahkan, dalam kampanye tahun 2004, PM Howard mengatakan, tidak ditutup kemungkinan preemptive strike dilancarkan terhadap negara-negara Asia yang tidak berbuat apa-apa terhadap aktivitas terorisme. Akibatnya, Australia mendapat cap sebagai “deputy sheriff” AS untuk kawasan Asia Pasifik.

Kebijakan preemptive strike adalah kebijakan hasil kreasi kelompok Hawkist di pentagon yang membenarkan AS untuk menyerang sasaran di mana saja di dunia ini demi kepentingan keamanan nasional AS, baik dengan dukungan maupun tanpa mandate Perserikatan Bangsa-Bangsa. Negara yang menjadi sasaran pertama preemptive strike adalah Afghanistan. Negeri tersebut dibombardir pada tanggal 7 oktober 2001 atau kurang dari sebulan setelah peristiwa 11 September 2001 yang menghancurkan menara kembar WTC New York dan Gedung Pentagon. Bersama tentara AS, Inggris, dan Polandia, sekitar 2.000 pasukan Australia ikut mengempur Irak pada periode awal invasi 20 Maret 2003.

Namun, seiring dengan makin pudarnya dukungan terhadap kebijakan properang AS, memudar pula dukungan rakyat di seantero dunia terhadap pemerintahannya yang mendukung invasi ke Irak, Incumbent PM Jose Maria Aznar, yang merupakan sekutu presiden Bush, harus lengser setelah kalah dari Jose Luis Rodriguez Zapatero, calon dari Partai Sosialis, yang mengampanyekan penarikan mundur seluruh pasukan Spanyol dari irak. Di bawah PM Maria Aznar, Spanyol mengirimkan sedikitnya 1.300 pasukan.

Namun di Inggris, mundurnya PM Tony Blair, salah satunya, disebabkan terlalu dekatnya hubungan London-Washinton. Untuk mendukung operasi tempur pada tahap awal invasi, perdana menteri dari Partai Buruh tersebut mengirim sekitar 45.000 tentara dan pasukan Inggris menjadi pasukan asing terbesar kedua di irak setelah pasukan AS. Akibatnya, para penentang PM Blair menjulukinya sebagai “boneka Bush” untuk menggambarkan betapa tidak berdayanya Inggris terhadap AS. Setelah Spanyol dan Inggris, perang Irak tempaknya meminta “tumbal” lagi berupa kekalahan PM Howard.

Kedua, Partai Buruh Australia menyerang PM Howard yang dianggap tidak peduli terhadap Protokol Kyoto. Protokol Kyoto adalah kesepakatan negara-negara di dunia untuk bersama-sama mengurangi efek rumah kaca (greenhouse effect) yang dapat menyebabkan perubahan iklim. Selama ini, negara industri maju menyumbang emisi gas rumah kaca terbedsar dan Australia, bersama dengan AS, adalah salah satu penyumbang emisi terbesar.

Namun demikian, PM Howard tetap menolak terlibat dalam Protokol Kyoto. Alasannya, protokol tersebut dapat mengancam kelangsungan industri dan tenaga kerja Australia. Partai Buruh tampaknya cukup jeli memanfaatkan isu lingkungan. PM Howard dicitrakan sebagai pemimpin yang tidak peduli dengan bahaya global warming dan tantangan abad 21 yang menekankan pembangunan berwawasan lingkungan.

Dalam sejarahnya, hubungan RI dan Australia mengalami pasang surut. Pada masa awal revolusi fisik, Australia termasuk salah satu negara yang mendukung perjuangan RI mempertahankan kemerdekaannya. Sebulan setelah proklamasi kemerdekaan, kaum pekerja Australia bahkan memblokade kapal-kapal Belanda sehingga tidak dapat melakukan aktivitas bongkar muat di pelabuhan Australia.

Memasuki tahap kritis perjuangan menentukan hidup-mati RI, Australia berdiri di belakang Indonesia. Dalam Committee of Good Offices for Indonesia, dikenal dengan Komisi Tiga Negara (KTN), yang dibentuk PBB pada 25 Agustus 1947 untuk menengahi konflik RI-Belanda, Indonesia memilih Australia sebagai wakilnya di KTN.

Namun demikian, tidak dapat dimungkiri, di bawah PM Howard, hubungan kedua negara mengalami periode paling sulit. Sedikitnya, ada dua hal yang akan selalu diingat rakyat Indonesia dari pemerintahan Howard. Pertama, dalam kasus lepasnya Timor Timur dari NKRI. Seiring dengan memanasnya kondisi di Timor Timur, pemerintah RI, bersama dengan PBB dan Portugal, melaksanakan pembicaraan tripartite di New York 5 Mei 1999. namun Presiden RI, kala itu di jabat BJ Habibie, memutuskan untuk mengadakan jajak pendapat dengan opsi Timor Timur tetap berada dalam NKRI atau menolak dan selanjutnya menjadi negara merdeka.

Menurut mantan Menlu Ali Alatas dalam hearing Komisi Kebenaran dan Persahabatan Indonesia-Timor Leste di Sanur, bali 19 Februari 2007, keputusan presiden tersebut premature karena proses perundingan tentang posisi Timor Timur antara pemerintah RI dan PBB masih berlangsung di New York. Keputusan premature tersebut lahir karena Presiden Habibie terpengaruh oleh dua surat yang dikirim PM Howard (Kompas, 20/02/07).

Setelah kelompok prokemerdekaan memenangi jajak pendapat, timbul kerusuhan. Tidak lama kemudian, pada 20 September 1999, pasukan multinasional INTERFET, yang berintikan tentara Australia, mulai berdatangan ke Dili untuk memulihkan keadaan. Dengan keterlibatannya yang sangat intens dalam masalah Timor Timur, Australia dianggap bermuka dua dalam mendukung integrasi teritorial Indonesia. Dalam forum diplomasi resmi, Canberra memberikan dukungannya terhadap keutuhan NKRI. Namun praktiknya berbeda dengan apa yang diucapkan.

Setelah masalah Timor Timur mereda, pada bulan maret 2006, hubungan Jakarta-Canberra kembali memanas ketika pihak imigrasi Australia memberikan visa terhadap 42 warga Papua. Pemberian visa didasarkan atas pertimbangan legal-formal di mana Australia menganggap 42 orang tersebut adalah pengungsi yang melarikan diri akibat tindakan represif aparat keamanan di tempat asalnya. Pemerintah Australia menggunakan faktor kemanusiaan sebagai justifikasi pemberian visa.

Sebaliknya, bagi Indonesia, 42 orang tersebut merupakan anggota kelompok separatis yang sedang melakukan black campaign terhadap RI dengan menggunakan isu pelanggran HAM, genosida, dan seterusnya. Selain itu, penggunaan alasan kemanusiaan patut dipertanyakan karena pada 2001, Australia pernah menolak sedikitnya 430 warga imigrasi Afganistan yang baru saja diselamatkan kapal Norwegia.

Pada 2003, pemerintah Australia kembali menolak permintaan suaka 14 manusia perahu warga turki kurdi yang ingin memasuki negeri benua tersebut. Lebih jauh lagi, aparat penjaga pantai Australia sering bertindak tidak manusiawi dengan membakar kapal-kapal nelayan Indonesia yang tanpa sengaja masuk ke perairannya. Pemberian visa tersebut, sekali lagi, mencederai komitmen Australia terhadap keutuhan integritas teritorial RI.

Meskipun demikian, hubungan kedua negara sempat menghangat pascatragedi tsunami, 26 Desember 2004, yang menewaskan sedikitnya 200.000 penduduk Aceh dan Sumetra Utara. Melalui skema Kemitraan Australia-indonesia untuk Rekonstruksi dan pembangunan (AIPRD), Canberra bahkan berkomitmen mengucurkan dana bantuan hingga 1 miliar dolar Australia untuk pembangunan kembali Aceh maupun daerah Indonesia lainnya.

Pasukan Australia juga bekerja keras mendirikan rumah sakit lapangan, pembersihan lumpur sisa tsunami, perbaikan infrastruktur, dan pembangunan instalasi pemurnian air di Banda Aceh serta mendistribusikan jutaan liter air bersih kepada para korban.

Secara umum, hubungan RI-Australia pada masa pemerintahan PM Howard berada dalam titik terendah. Tidak sedikit kebijakan Canberra yang arogan, berstandar ganda, dan tidak memedulikan sensitivitas RI. Sebagai dua negara besar berbatasan  wilayah secara langsung dan memiliki kepentingan yang sama untuk menjaga stabilitas kawasan, timbulnya percekcokan antara Jakarat – Canberra sangat disayangkan.

Sinyal pasitif RI terhadap perdana menteri yang baru ditunjukkan Presiden SBY dengan langsung menelefon, sekaligus menjadi kepala negara pertama yang mengucapkan selamat kepada Kevin Rudd. Semoga di bawah pemerintahan partai buruh, hubungan RI-Australia dapat berjalan lebih baik atas dasar saling menghormati………………..#OP281107B#

Dedy Djamaluddin Malik, anggota Komisi I DPR RI. (PR)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

  • Arkeologi

  • Trader

  • Energi Alternatif

  • Bencana Global 2050

  • Flying

  • Kereta Api

  • Konstruksi – Arsitektur

%d blogger menyukai ini: