Soal Sistemik Upah

Gubernur Jawa Barat Danny Setiawan akhirnya mengesahkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Barat dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahap I tahun 2008 untuk 18 kabupaten/kota. Ketentuan besaran UMP dan UMK tahun 2008 itu ditetapkan dengan SK Gubernur Jawa Barat No.561/Kep.519-Bangsos/2007 dan No.561/Kep.569-Bangsos/2007. besar UMK tetntu harus diatas UMP.

UMP ditetapkan Rp.568.193,39, naik 9,93% dari UMP tahun 2007 sebesar Rp 516.840. Namun demikian, besaran UMP tersebut baru sekitar 92,5%-nya saja dari KHL (Kebutuhan Hidup Layak) di Jawa barat sebesar Rp 614.275,42.

UMP dihitung antara lain berdasarkan KHL kabupaten/kota terendah. Penghitungan UMP juga mempertimbangkan angka laju pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan produktivitas tenaga kerja. Perhitungan ini harus mengikuti UU No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan dan Permen No.17/2006 tentang pencapaian KHL.

Besaran KHL ditentukan oleh 7 komponen HKL dan 46 jenis kebutuhan, ketujuh komponen itu terdiri dari makanan dan minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, transportasi, serta rekreasi dan tabungan. Penetapan KHL dilakukan berdasarkan hasil survei harga di pusat-pusat perekonomian (pasar-pasar) di masing-masing daerah. Harga rata-rata 46 jenis kebutuhan itu dikali kebutuhan per bulannya, nilai totalnya itulah yang kemudian menjadi KHL.

Masalahnya, perhitungan KHL berdasarkan pada kebutuhan hidup layak pekerja lajang. KHL tidak memperhitungkan tanggungan keluarga bagi pekerja yang memiliki istri dan anak. Dengan demikian, angka KHL, akan terasa minim dan kecil bagi pekerja yang sudah berumah tangga.

Penetapan UMP dan UMK ini belum mendapat banyak reaksi dari epngusaha maupun serikat pekerja. Hal ini karena ketetapan tersebut belum dimasyarakatkan. Ketidaksesuaian antara pendapatan (gaji) yang diperoleh dan tuntutan kebutuhan hidup yang semakin meningkat, menjadi salah satu pendorong gerak protes kaum buruh.

Persoalan buruh merupakan masalah multidimensional. Banyak faktor yang mempengaruhi munculnya masalah ini. Sebutlah soal ekonomi, politik, keamanan nasional bahkan intervensi negara-negara besar. Oleh karena itu, penyelesaiannya membutuhkan kebijakan yang komprehensif dan mendasar. Karena persoalannya merupakan persoalan yang sitemik, penyelesaiannya juga haruslah lewat perubahan sistem kehidupan.

Perubahan sistemik, sejauh ini, adalah alternatif terbaik. Alasannya, masalah perburuhan sendiri pada hakikatnya marupakan bagian dari masalah masyarakat secara menyeluruh. Artinya, buruh bukanlah satu-satunya komponen masyarakat  yang menghadapi persoalan minimnya pendapatan. Hal sama sebetulnya menimpa guru, birokrat, dosen, tentara, polisi, dokter, perawat, dan para pekerja lainnya.

Artinya,jika para buruh menuntut haknya untuk hidup layak, setiap komponen rakyat juga punya hak serupa (dan inilah yang sesungguhnya terjadi).

Penetapan UMP dan UMK sendiri sebenarnya “sangat bermasalah” dilihat dari realitas terbentuknya kesepakatan upah dari pihak pengusaha dan buruh. Dalam kondisi normal dan dalam sudut pandang keadilan ekonomi, seharusnya nilai upah sebanding dengan besarnya peran jasa buruh dalam mewujudkan hasil usaha dari perusahaan yang bersangkutan.

Penetapan UMP dan UMK, di satu sisi, dimanfaatkan buruh-buruh “malas” untuk memaksa pengusaha memberi gaji minimal, meski perannya dalam kerja perusahaan sangat sedikit (meskipun ini sangat jarang terjadi). Di sisi lain, UMP dan UMK kerap digunakan pengusaha untuk menekan besaran gaji agar tidak terlalu tinggi, meskipun si buruh telah mengorbankan banyak tenaga dan jam kerjanya dalam proses produksi suatu perusahaan.

Bila diteliti lebih jauh, penetapan UMP dan UMK ternyata tidak serta merta menghilangkan masalah gaji/upah ini. Hal ini terjadi setidaknya disebabkan oleh, pertama, pihak pekerja yang mayoritas berkualitas sumber daya manusia (SDM) rendah, nyaris tidak memiliki posisi tawar tinggi dalam menetapkan gaji yang diinginkannya. Walhasil, besaran gaji hanya ditentukan oleh pihak majikan dan kaum buruh berada pada posisi sulit menolak.

Kedua, pihak majikan sendiri sering merasa keberatan dengan batasan UMP. Sebab, meskipun pekerja bekerja sedikit dan mudah, pengusaha tetap harus membayar sesuai dengan batas tersebut. Ketiga, posisi tawar yang rendah dari para buruh semakin meprihatinkan dengan tidak adanya pembinaan dan peningkatan kualitas buruh oleh pemerintah, baik terhadap kualitas keterampilan maupun pengetahuan para buruh akan berbagai regulasi perburuhan.

Keempat, kebutuhan hidupyang memang juga bervariasi dan semakin bertambah tetap saja tidak mampu dipenuhi dengan gaji sesuai dengan UMP. Pangkal maslah ini adalah gaji hanya satu-satunya sumber pemasukan dalam memenuhi berbagai kebutuhan dasar kehidupan masyarakat.

Solusi terhadap masalah UMP dan UMK tentu saja harus terus diupayakan dan diharpkan mampu membangun kondisi menjadi seideal mungkin. Untuk tujuan itu, setidaknya ada dua kondisi mendesak yang harus diwujudkan.

Pertama, kondisi normal yang mampu menyetarakan posisi buruh dan pengusaha. Kondisi seperti ini bisa terwujud jika kualitas SDM buruh memadai atau sesuai dengan kebutuhan dan besar pasar tenaga kerja seimbang.

Kedua, mewujudkan kondisi ideal di mana seluruh rakyat, bukan hanya kaum buruh, memiliki pendapatan lain untuk memenuhi kebutuhan dasar minimal bagi kehidupannya. Perwujudan kondisi ini menjadi tanggungjawab utama negara. Pemerintah bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan pokok (primer) rakyat seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan. Juga mempermudah kesempatan untuk kebutuhan tambahan (sekunder maupun tersier).

Bila dicermati, berbagai persoalan ketenagakerjaan yang ada antara lain, pertama, pemerintah mengabaikan penciptaan lapangan kerja, pendidikan rakyat dengan ketrampilan, dan penyediaan jaminan sosial, terutama pendidikan dan kesehatan. Terjadinya kelangkaan lapangan kerja menyebabkan sebagian anggota masyarakat menganggur dan ini berdampak pada ketidakmampuan mereka memenuhi kebutuhan hidup.

Sementara dalam penyediaan jaminan sosial sektor pendidikan dan kesehatan, negara sepertinya menjual pendidikan dan kesehatan kepada warganya. Meski tak satu pun pendidikan dan kesehatan mencantumkan “mencari uang” sebagai salah satu tujuannya, fakta menunjukkan bahwa pendidikan dan kesehatan memang dirasa semakin mahal.

Kedua, eksploitasi buruh oleh sistem kapitalisme dengan memberi gaji murah. Dalam masyarakat kapitalistik seperti saat ini, tugas negara lebih pada fungsi regulasi, yakni mengatur kebebasan warga negaranya. Oleh karena itu, sistem ini tidak mengenal tugas negara sebagai pengurus dan penanggung jawab pemenuhan kebutuhan dasar rakyat.

Rakyat yang ingin memenuhi kebutuhannya, mutlak harus bekerja sehingga prinsip struggle for life benar-benar terjadi. Jika terkena bencana atau kebutuhan hidupnya meningkat, rakyat secara mutlak harus bekerja lebih keras lagi. Bagaimana situasinya kalau mereka tidak mampu bekerja karena usia, kecelakaan, pemutusan hubungan kerja, atau sebab lainnya? Tentu saja akan terjadi kesulitan hidup luar biasa. Bekerja saja, dengan gaji minim, sudah membuat mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Apalagi kalau menganggur.

Masalah ketenagakerjaan, dengan demikian, erat kaitannya dengan fungsi dan tanggung jawab negara dalam meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Oleh karena itu, harus diselesaikan melalui kebijakan dan implemetasi negara dan tidak menyerahkan kepada pengusaha dan pekerja semata.

Berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hidup rakyat, negara berkewajiban menjalankan kebijakan yang menjamin tercapainya pemenuhan semua kebutuhan pokok (sandang, pangan, dan papan) setiap individu disertai adanya jaminan yang memungkinkan setiap individu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pelengkap sesuai dengan kemampuan.

Adapun kebutuhan rakyat akan pendidikan, kesehatan dan keamanan dipenuhi negara secara langsung. Itu karena ketiganya termasuk masalah “pelayanan umum”. Negaralah yang harus mewujudkannya agar dapat dinikmati seluruh rakyat.

Melihat persoalan ketenagakerjaan yang demikian kompleks, tentu juga dibutuhkan pemecahan yang komprehensif dan sistemik. Sebab, persoalan tenaga tenaga kerja bukan lagi merupakan persoalan individu yang bisa diselesaikan dengan pendekatan individu. Namun, merupakan persoalan sosial yang membutuhkan penyelesaian mendasar dan menyeluruh…………………..#OP041207A#

Hady Sutjipto, Ketua Program Studi Ekonomi Fakultas Ekonomi Unisba dan Ketua Lajnah Masalahiyah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Jawa Barat. (PR)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

  • Arkeologi

  • Trader

  • Energi Alternatif

  • Bencana Global 2050

  • Flying

  • Kereta Api

  • Konstruksi – Arsitektur

%d blogger menyukai ini: