Pisau bermata “Quick Count”

Akhir bulan lalu, National Democratie Institute (NDI) mengadakan workshop tentang Quick Count (QC) di Jakarta. Harus diakui, penggunaan metoda ilmiah QC telah mengubah secara dramatis cara pandang kita dalam melihat hasil pemilu. Dengan metoda penghitungan suara berakurasi tinggi ini, hasil pemilu bisa diketahui hari itu juga. Bandingkan dengan hasil perhitungan manual KPU yang baru diketahui kurang lebih setelah 10 hari.

Kecuali prosesnya cepat dan murah, metoda QC terbukti berhasil mengungkap upaya-upaya pencurian suara. Hasil QC bisa menjadi dasar pembelaan hak-hak warga negara dan hak-hak politik seperti yang terjadi di Filipina pada tahun 1986 yang berakhir dengan tumbangnya rezim Marcos dan di Republik Federal Yugoslavia pada tahun 2000. QC telah mencegah mereka yang mencoba mengabaikan kehendak rakyat, seperti yang terjadi pada tahun 1988 dalam Plebisit di Cile.

QC atau yang juga dikenal dengan istilah Parallel Vote Tabulation (PVT) merupakan metoda yang berguna untuk memantau perkembangan pada hari pemungutan suara. Berbagai kelompok di seluruh dunia telah menggunakan QC untuk menyebarluaskan proses pemilu yang demokratis dan untuk mendeteksi manipulasi hasil pemilihan.

Metodologi QC telah berkembang semakin canggih dalam 15 tahun terakhir. Basis metodologi QC adalah penggunaan ilmu statistik. Sebagian besar QC sekarang ini tidak lagi melibatkan pengumpulan data di setiap TPS, namun cukup dari sampel dari TPS yang dipilih secara acak. Dengan demikian, pengumpulan dan pelaporan data yang dapat diandalkan dan akurat dengan margin kesalahan yang sangat rendah berlangsung dengan cepat.

QC juga telah berperan vital dalam menanamkan integritas pemilu. Manakala disponsori organisasi masyarakat sipil yang nonpartisan, QC setridaknya dapat membantu, pertama, dalam memberdayakan warga negara. Penghitungan suara cepat memungkinkan terjadinya ketertiban kelompok warga negara dalam pemilu secara subtantif dan kuat, baik dalam proses persiapan maupun pengawasannya sekaligus melegitimasi keabsahan pemerintah terpilih.

Kedua, membangun kapasitas lokal. Para pemimpin QC dan para relawan menjadi paham Undang-Undang Pemilu dan prosedurnya ketika melakukan persiapan QC. Para pemimpin juga dituntut untuk meningkatkan ketrampilan mereka dalam manajemen projek dan anggaran, komunikasi, dan organisasi. Selain itu, pengalaman dalam  mengorganisasikan penghitungan suara cepat dapat memperkuat organisasi dan mempersiapkan organisasi tersebut untuk melanjutkan pekerjaan dalam projek yang berkaitan dengan demokrasi.

Ketiga, memberikan informasi yang dapat diandalkan dan menyeluruh. Kelompok warga negara yang independen sangat tepat menjadi pelaksana penghitungan suara cepat. Dalam waktu singkat, ribuan relawan dapat direkrut dan dilatih menjadi pemantau. Mereka bertugas memantau TPS di dekat rumah mereka, dengan kelebihan mereka memahami dengan baik daerahnya dan dapat mengidentifikasi dan menanggapi situasi problematis secara efektif. Pemantau lokal berada dalam posisi tepat untuk memberikan tindak lanjut yang diperlukan dalam penghitungan/tabulasi ulang atau prosedur pengaduan. Sebuah QC yang sukses dimulai dari pemahaman yang jelas dan pernyataan akan tujuan projek ini (NDI:2002).

Para pemimpin QC haraus mengidentifikasi tujuan-tujuan mereka untuk memudahkan baik pendekatan strategis dan rencana taktis. Tujuan-tujuan yang potensial, termasuk mencegah dan menemukan kecurangan, memprediksi hasil yang tepat waktu, dan menanamkan kepercayaan pada proses pemilu dan hasil resmi. Tujuan lainnya melaporkan kualitas dari proses pemilihan, mendorong partisipasi warga negara, memperluas jangkauan organisasi dan membangun keahlian, serta mempersiapkan dasara bagi kegiatan selanjutnya.

Tak lama ini, pemilihan gubernur akan berlangsung di Jawa Barat. Bagaimana seharusnya kita bertidak? Tak ada jaminan bahwa pemilu akan berlangsung dengan lancar dan jurdil. Kecenderungan dan ambisi berkuasa seseorang bisa mendorong terjadinya kecurangan dan penghalalan segala cara. Dalam konteks ini, penyelenggaraan QC menjadi penting di Jawa Barat, di DKI Jakarta sendiri, ketika pilgub berlangsung, ada enam penyelenggara QC, di antaranya Puskopol UI, LSI, Kompas, dan JPPR.

QC adalah salah satu cara agar pilgub dapat berlangsung lebih bersih dan hasilnya dipercaya masyarakat. Tujuan tersebut dapat mudah tercapai manakala penyelenggara QC betul-betul lembaga yang independen dan nonpartisan.

Belakangan, QC dilakukan juga oleh parpol, bahkan oleh kandidatnya sendiri. Denny J.A., misalnya, yang dalam pilgub Banten menjadi tim sukses salah satu calon gubernur, melalui Lingkaran Survei Indonesia melakukan QC sendiri. Begitu halnya Fauzi Bowo di DKI Jakarta.

Melihat fenomena semacam itu, yang kemudian muncul adalah kekhawatiran, apakah kita bisa mempercayai hasil QC-nya? Jangan-jangan hasil QC dimanfaatkan untuk mempengaruhi dan membentuk opini publik yang menguntungkan kandidatnya. Dalam konteks ini, QC laksana pisau bermata dua.

Dari kasus itu kemudian muncul perdebatan mengenai persoalan etika penyelenggaraan QC. Dari situ juga terlihat, penyelenggara QC tidak lagi melulu murni akademis, tetapi sudah sarat dengan kepentingan bisnis. Karena persoalan semacam itulah persahabatan antara Denny J.A. dan Syaiful Muzani akhirnya pecah. Yang satu kemudian membawahi lingkaran Survey Indonesia dan lainnya Lembaga Survey Indonesia. sama-sama LSI, tetapi sudah berbeda haluan dan kepentingan (bisnis dan politik).

Tak banyak orang tahu kalau QC sebetulnya telah dilaksanakan pada pemilu tahun 1997 di DKI Jakarta oleh LP3ES dan di Solo oleh Litbang Kompas. Akan tetapi, ketika itu rezim Orde Baru masih kuat. Pelaksanaan QC tidak berani mengumumkan hasilnya. Baru setelah Pemilu 1999, mulai muncul keberanian untuk mengumumkan. Belakangan, penyelenggaraan QC semakin banyak lagi. sebutlah AIPI, Forum Rektor, Puskopal UI, NDI, dan KIPP.

Akan tetapi, hasil pelaksanaan QC pasca-Reformasi juga bukan tanpa masalah. Ada resistensi misalnya dari KPU dan elite politik, khususnya dari partai atau kandidat yang tidak unggul dalam perolehan suara.

Untuk menjaga integritas hasil Pilgub Jabar, beberapa lembaga independen harus didorong untuk menyelenggarakan QC. Tujuannya bukan untuk menyaingi KPU tetap saja merupakan hasil yang paling legitimate. Terutama, untuk memastikan rasa penasaran masyarakat terhadap hasil akhir pilgub, yang karena struktur birokrasinya menyebabkan prosesnya memakan waktu. Sementara melalui QC, data dari TPS bisa langsung masuk pusat data dan dalam waktu sehari, hasil pilgub sudah dapat diumumkan.

Dalam perkembangan terakhir, beberapa penyelenggaraan pilkada telah menimbulkan deligitimasi, meningkatkan suara golput serta berakhir ricuh. Semua ini tentu saja telah menurunkan kepercayaan publik terhadap proses dan hasil pilkada. Kita tentu berharap hasil manis dan damai berlangsung untuk Pilgub Jabar. Tentu bisa. Setidaknya itulah yang tergambar dalam acara halal bi halal warga Paguyuban Pasundan yang dihadiri para balon pilgub seperti Danny Setiawan, Agum Gumelar, Nana Permana, Uu Rukmana, Tayo Tarmadi, Uce Suganda, yang pada intinya berharap bahwa jangan sampai pilgub berakhir dengan putusnya silaturahmi. Semoga………………….#OP051207A#

Yaya Mulyana A. Aziz, dosen FISIP Unpas dan aktif di Forum Rektor Indonesia. (PR)

Comments
2 Responses to “Pisau bermata “Quick Count””

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

  • Arkeologi

  • Trader

  • Energi Alternatif

  • Bencana Global 2050

  • Flying

  • Kereta Api

  • Konstruksi – Arsitektur

%d blogger menyukai ini: