Menyoal Hak Petani

Salah satu keputusan penting Forum Sosial Dunia (World Social Forum) IV di Mumbai, India, tahun 2004, adalah mendesak PBB segera menjadikan rumusan hak-hak petani menjadi konvensi internasional. Ini untuk menjamin hak-hak petani agar tidak dipinggirkan oleh kebijakan pemerintah dan mencegah tindakan-tindakan kekerasan.

Sejauh ini, ada delapan hak petani yang sudah dirumuskan (hak hidup, akses lahan dan modal, akses tenaga kerja, hak berproduksi hak distribusi, hak konsumsi, hak perdagangan, dan hak ekspresi budaya). Namun, semua hak tersebut hampir mustahil terlaksana kalau petani tidak memeperoleh lahan dan sumber agrarian lainnya yang membuatnya layak untuk hidup.

Begitu sentralnya peran lahan, karena dari lahanlah hak-hak petani yang lain bisa didapatkan dan bisa diakses. Hak-hak itu memang bisa didapatkan petani dengan mudah. Dengan kata lain, petani bisa mendapatkan hak hidup. Pertanyaannya, hidup dengan tingkat kesejahteraan macam apa?

Kondisi petani kita bisa jadi contoh. Hasil studi kebijakan pangan di Kabupaten Agam, Klaten, Majalengka, Kediri, dan Sidrap periode 1998-2000 menunjukkan sampai harga pasar terendah pun ( di musim hujan), yakni Rp. 800,00/kg gabah kering panen (GKP) petani masih untung bersih antara 22-23% (atau Rp. 1-1,7 juta/ha/musim) dari total biaya (USAID, 2000). Pendapatan itu sudah memperhitungkan biaya sewa lahan dan modal kerja sehingga bisa dimaknai sebagai return to management. Saat ini, tak banyak jenis usaha yang menjanjikan keuntungan sebesar itu.

Ternyata, keuntungan petani sama sekali tidak menjamin mereka bisa memenuhi kebutuhan hidup yang kian mahal. Alasannya, itu keuntungan nominal, bukan keuntungan riil yang diterima petani. Faktor pembatasnya adalah penguasaan lahan. Bagaimana mungkin petani dapat menghidupi keluarganya kalau lahan yang diusahakannya Terlalu kecil (rata-rata di bawah 0,25 ha, bahkan banyak yang Cuma buruh tani). Contoh, pada 2006 produksi total padi (GKG) sebesar 54,40 juta ton. Ini merupakan produksi bersama sekitar 60 juta petani. Artinya, masing-masing petani hanya memiliki 0,9067 ton GKG per tahun. Dikali harga GKG di penggilingan yang dipatok sesuai Inpres No. 13/2005 (Rp. 1.740/kg), pendapatan petani Cuma Rp. 1,577 juta (Rp 131.467,00 per bulan atau Rp 4.382,00 per hari).

Secara ekonomi, pendapatan sebesar itu tidak mungkin bisa menghidupi keluarga. Petani bisa hidup karena sebagian dari mereka bekerja menjadi buruh tani atau sebagai tenaga kerja musiman sehingga bisa hidup dari pendapatan lain dari di luar pertanian (off farm). Pada 1999, jumlah petani di Jawa Barat dan di luar Jawa yang tidak memiliki tanah masing-masing 49,5% dan 12,7%.

Sebaliknya, pada tahun yang sama, 10% penduduk di Jawa memiliki 55,3%. Padahal, perbedaan pendapatan antara petani bertanah dan tidak bertanah amat mencolok, 2:1. Artinya, pendapatan petani yang punya tanah dua kali lipat lebih besar dibandingkan petani tak bertanah. Karena itu, kebijakan apa pun hanya akan menguntungkan petani bertanah jika persolan hak petani atas tanah tak disentuh.

Masalahnya, setelah berakhirnya perang dingin akibat runtuhnya negara-negara sosialis, saat ini gagasan-gagasan dan kebijakan-kebijakan liberalisasi, swastanisasi, dan modernisasi menjadi arus pemikiran yang dominan. Bangkitnya kebijakan-kebijakan neoliberal ini telah menciptakan situasi yang kurang kondusif bagi gagasan pemenuhan hak petani atas lahan.

Hadirnya kebijakan-kebijakan neoliberal telah mengubah secara dratis nilai sebuah lahan. Tatkala Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) dilahirkan, namun kini tanah tidak hanya punya nilai guna, tetapi sudah jadi komoditas untuk diperebutkan di suasana saat itu anti modal asing. Berbeda dengan saat ini, kehadiran modal asing sudah menjadi kebutuhan Negara. Demikian pula secara ideologis, tanah untuk petani tidak lagi menjadi kenyataan karena kini tanah tidak hanya punya nilai guna, tetapi sudah jadi komoditas untuk diperebutkan di pasar bebas.

Tanah berubah nilai menjadi saham yang setiap saat dapat diperjualbelikan melalui pasar modal. Kondisi basis materialnya juga berbeda. Para petani tidak lagi berhadapan dengan para tuan tanah, tetapi dengan pemodal besar yang tidak lagi dibatasi oleh batas-batas suatu Negara. Harga produksi pertanian tidak lagi dipengaruhi oleh kebutuhan local, tetapi sudah menginternasional. Inilah pasar bebas, liberalisasi, era global, dan kemenangan kaum neoliberal (Dwi Putro, 2003).

Kemenangan kaum neoliberal ini tidaklah datang tiba-tiba. Sudah menjadi premis baku bahwa kondisi agraris pada suatu masa pada hakikatnya merupakan produk dari bekerjanya empat factor, yaitu warisan sejarah, dinamika internal, campur tangan pemerintah melalui kebijakan-kebijakannya, dan intervensi pihak luar seperti perusahaan-perusahaan swasta besar, baik local maupun asing, gerak Transnational Corporation (TNC), dan badan-badan penyedia dana multilateral (Wiradi,2001).

Warisan agrarian saat ini merupakan wujud kebijakan politik dan ekonomi Orba yang sama sekali bertolak belakang dengan pemerintahan sebelumnya. Orientasi “berdaulat dalam politik, berdikari dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan” serta meletakkan masalah pembaruan agrarian sebagai basis pembangunan, telah diubah total menjadi : bertumpu pada yang kuat, mengandalkan pada bantuan dan utang luar negeri, dan mengundang modal asing. Bagi kekuatan-kekuatan modal asing, ini “bagai pucuk dicinta ulam tiba”.

Untuk ekspansi kepentingan agrobisnisnya, mereka memerlukan terbukanya fasilitas-fasilitas penyediaan sumber-sumber agrarian, khususnya tanah. Inilah yang antara lain menjadi dorongan kuat untuk mengusung UUPA ke peti es. Sebagai gantinya, lahirlah UU Pokok Kehutanan, UU Pokok Pertambangan, dan berbagai peraturan lain yang kemudian membuat peraturan/perundangan menjadi tumpang tindih.

Ketika UUPA dikeluarkan dari peti es pada 1978, kondisi agraria sudah amat parah. Ketimpangan dalam kepemilikan dan penguasaan. Peraturan yang terkait dengan agrarian/sumber daya alam bersifat eksploratof, sektoral, sentralistis, lebih berpihak pada pemilik modal besar dan pemegang kekuasaan, serta tidak ada peraturan yang memadai untuk melindungi HAM dan hak-hak masyarakat adat/local karena itulah kemudian tercipta konflik yang laten.

Untuk mengoreksi hal ini, MPR menetapkan Tap. IX/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam (PA & PSDA). Tap. itu memberi mandat sekaligus perintah dua arah. Pertama, kepada DPR untuk “mengatur lebih lanjut” pelaksanaan PA & PSDA (Pasal 6). Artinya, DPR (bersama presiden) menyusun sebuah UU sebagai landasan hukum pelaksanaan PA & PSDA.

Kedua, kepada presiden ditugaskan untuk segera melaksanakan isi Tap. (Pasal 7). Sampai hari ini, belum ada inisiatif perubahan kebijakan dari Presiden SBY dan DPR. Sementara penyusunan RUU sektoral tetap berlangsung, konflik agrarian tetap laten dan tumpang tindih aturan.

Realitas dilapang menunjukkan, kebijakan pembaruan agrarian saat ini tidak ada bedanya dengan masa Orba. Dengan setting semacam itu, betapa sulitnya untuk mempertahankan sifat populis UUPA. Meskipun kita tidak mendengar lagi trinitas absolute (stabilitas, rehabilitasi, dan pembangunan ekonomi model kapitalis) ala Orba, nasib rakyat (baca: petani) selalu kalah ketika terjadi konflik dengan pemodal (yang difasilitasi oleh aparat Negara).

Ketidakberdayaan pemerintah untuk meluluskan diteruskannya 15 izin usaha penambangan di hutan lindung menjadi bukti konkret betapa pemerintah tidak berdaya berhadapan dengan kepentingan pemodal-pemodal besar asing lintas negara. Ketika ideologi neoliberal mengepung penyelenggara negara dari segala penjuru, kecil kemungkinan mereka akan mengadopsi kebijakan-kebijakan populis…….#OP151207A#

Khudori, peminat masalah sosial-ekonomi pertanian dan globalisasi. (PR)

Comments
One Response to “Menyoal Hak Petani”
  1. Dias mengatakan:

    telah hadir bisnis untuk para petani dengan konsumsi pupuk dapat penghasilan tiap bulan, untuk menjadi seorang top distrinutor pupuk dengan modal 5,5 juta cashback 3juta, tiap bulan berpenghasilan 3-6 juta, sedangkan untuk menjadi distributor dengan modal 1,2 jt. dapat penghasilan 312 000/bulan. majulah petani indonesia. call/sms 087839326898

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

  • Arkeologi

  • Trader

  • Energi Alternatif

  • Bencana Global 2050

  • Flying

  • Kereta Api

  • Konstruksi – Arsitektur

%d blogger menyukai ini: