Berpihak Kepada Radio Komunitas

Beberapa waktu, sejumlah pemilik radio komunitas (rakom) mengeluh nasib radio mereka yang dicap sebagian masyarakat sebagai radio liar. Padahal, kata mereka, banyak rakom yang berandil besar mencerdaskan masyarakatnya. Sebuah rakom di Pantura, misalnya, menyiarkan program buat anak putus sekolah. Di Priangan Timur, ada rakom yang intens memberi penyuluhan pertanian.

Persepsi negatif sebagian masyarakat terhadap rakom, jelas bukan isapan jempol. Padahal rakom sesungguhnya bukan radio liar. Sebelum UU No. 32/2002 berlaku, masyarakat memang tidak mengenal rakom. Yang mereka tahu, kalau tidak radio swasta ya radio pemerintah. Sejak berlaku UU ini, jenis radio bertambah, yakni dengan diakomodasinya radio komunitas.

Bila hingga saat ini banyak rakom yang belum berizin, itu karena regulasi yang mengatur kedudukan rakom memang belum jelas. Kejelasan baru tampak ketika Peraturan pemerintah (PP) No. 51 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas berlaku setelah Mahkamah Agung pada tahun 2007 menyatakan bahwa PP tersebut berlaku. Jadi, banyaknya rakom yang tidak berizin sesungguhnya bukan semata-mata kesalahan rakom.

Berdasarkan data KPI, jumlah rakom di Jawa Barat mencapai 300-an. Jumlah yang tidak sedikit. Jumlah ini bila digerakkan sebagai motor perubahan sosial dapat menjadi kekuatan yang signifikan. Rakom, misalnya, bisa menjadi media penyuluh dan pencerah masyarakat melalui program-program yang mendidik yang dikemas sesuai dengan kebutuhan warga komunitasnya. Ingat, rakom adalah radio warga sehingga program siaran yang dipancarluaskannya pada tingkatan ideal merupakan cermin kebutuhan warga.

Melihat potensi besar rakom yang dapat menjadi media strategis, maka penguatan kelembagaan rakom menjadi penting. Penguatan dapat dilakukan oleh organisasi yang menghimpun rakom. Di Jawa Barat ada jaringan Radio komunitas Indonesia (JRKI), jaringan Radio Suara Petani (JRSP), dan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI). Penguatan oleh organisasi bisa dilakukan melalui pelatihan yang diselenggarakan secara regular untuk menambah pengetahuan dan wawasan para praktisi radio. Selain oleh organisasi, penguatan rakom juga harus dilakukan secara mandiri oleh para pengelola rakom.

Penguatan oleh pengelola rakom dapat dilakukan melalui beberapa cara. Pertama, orang yang ditunjuk mengelola rakom harus mengerti kebutuhan komunitasnya. Kemunitas di maksud bisa bermacam-macam. Ada komunitas agama, budaya, pedagang, nelayan, dan petani. Dalam konteks ini, menempatkan orang yang tepat dalam posisi yang tepat menjadi kebutuhan.

Kedua, pengelola rakom juga harus ditambah wawasan dan pengetahuannya, terutama mengenai berbagai peraturan yang berlaku di Dunia penyiaran. Dengan begitu, rakom bisa tetap berada dalam koridor yang benar sesuai aturan. Ketiga, para pengelola rakom harus terus berdialog dengan warga komunitas untuk menyerap aspirasi dan dinamika yang berkembang sehingga rakom betul-betul bisa menjadi suara komunitas.

Melihat posisi rakom yang belum Terlalu kuat, perlu ada keberpihakan dari regulasi dan para pembuat kebijakan. Di bidang frekuensi, misalnya. Dengan hanya mengalokasikan frekuensi 107,7-107,8-107,9 yang dekat frekuensi penerbangan membuat posisi rakom cukup rentan. Ke depan, bila pemerintah merevisi Keputusan Menteri Perhubungan no. 15 Tahun 2003 tentang Rencana induk (Master plan) Frekuensi Radio Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Radio Siaran FM (Frequency Modulation), sudah selayaknya mengakomodasi kepentingan rakom ini.

Di bidang perizinan penyelenggaraan penyiaran, pemerintah juga perlu menyederhanakan mekanisme perizinan bagi rakom. Berdasarkan PP No. 51 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas, setelah mendapat rekomendasi kelayakan dari KPI, izin rakom akan diterbitkan oleh pemerintah pusat. Harap diingat, umumnya rakom adalah radio yang dikelola dengan sumber daya yang terbatas, baik aspek sumber daya manusianya maupun kekuatan finansialnya. Tentang ini saya menemukan bukti. Di Jawa Barat, banyak rakom yang mengandalkan pengelolaannya dari iuran warga karena memang oleh UU No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, rakom diminta untuk tidak beriklan komersial.

Panjangnya jalur birokrasi yang harus ditempuh rakom dalam mendapatkan izin penyelenggaraan penyiaran akan membuat posisi rakom sulit berkembang. Solusinya, pemerintah harus melakukan terobosan dan menyusun aturan perizinan penyelenggaraan penyiaran yang sederhana. Bila perlu, izin bagi radio komunitas cukup dikeluarkan oleh pemerintah provinsi……….#OP151207C#

M.Z. Al-Faqih, anggota KPI Daerah Jawa Barat periode 2004-2007, Wakil Sekretaris Gerakan (GP) Ansor Jawa Barat. (PR)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

  • Arkeologi

  • Trader

  • Energi Alternatif

  • Bencana Global 2050

  • Flying

  • Kereta Api

  • Konstruksi – Arsitektur

%d blogger menyukai ini: