Berguru pada Kealpaan Soeharto

Pak Harto telah tiada. Mantan presiden kedua RI itu meninggal karena kegagalan fungsi multiorgan di RSP Pertamina pada Minggu 27 Januari 2008. Innalillahi wa innailaihi rajiun. Kita yang tinggal, cerdaslah memetik hikmah dari pengalaman Orde baru selama 32 tahun. Setidaknya, kita berharap tak lagi mengulangi pengalaman buruk itu, bak orang yang terperosok ke dalam lubang yang sama dua kali.

Ada analisis yang menyebutkan Pak Harto jatuh karena konsentrasi kekuasaan dan telah lama berkuasa sehingga membangkitkan perlawanan kaum pro demokrasi. Faktor politik, tentulah punya pembenaran dan kebenarannya sendiri. Namun, faktor ekonomi pun subtansial. Meskipun perekonomian Indonesia pada tahun 1971-1981 sangat fantastik. Hatta, rata-rata pertumbuhan 7% pada awal 1990, tetapi hal itu disebabkan Kenaikan harga minyak dunia dari 4 dolar AS per barel pada 1971 menjadi 35 dolar AS pada 1981. Akibatnya, 60% angka kemiskinan pada 1979 jatuh menjadi 15 % pada 1993. Pendapatan per kapita mencapai 1.008 dolar AS pada tahun 1997. Pengangguran di bawah 10%. Cadangan devisa pada tahun 1997 membukukan 20.3 miliar dolar AS.

Kala itu, gelar “Macan Asia” diraih Indonesia. Namun, datanglah petaka ketika krisis monitor di Thailand pada 1997 menular ke Indonesia. Celakanya, pemerintah membuat blunder kebijakan ekonomi. Dana BUMN dialihkan dari berbagai bank ke SBI (Suku Bunga bank Indonesia). Edannya, SBI dinaikkan menjadi 30% sebulan dan 28% untuk tiga bulan. Muncullah Persepsi negatif pasar terhadap rupiah sehingga memicu pembelian dolar. Nilai rupiah melorot hingga Rp.3.100,00 per dolar atau terdepresiasi 332% sejak tahun 1997. Puncaknya, rupiah terjun bebas menjadi Rp. 17.000,00 per dolar pada 22 januari 1998, penurunan dahsyat selama lima tahun terakhir.

Akibatnya, utang luar negeri membengkak dari 64,2% dari GDP pada tahun 1997 menjadi 95,3% dari GDP. Total utang luar negeri pada Maret 1998 menjadi 128 miliar dolar AS. Saat itu cadangan devisa hanya 14,44 miliar dolar AS. Inflasi naik dari 11,1% pada 1997 menjadi 77,6% pada 1998. Inilah kondisi yang besar pasak daripada tiang.

Tak pelak, pasar modal dan pasar uang pun rontok. Banyak perusahaan kolaps. Indonesia terjerembab ke titik nadir kemiskinan.

Tak syak lagi, pemerintah panic. Atas saran ekonom yang dijuluki “Mafia Berkeley” pemerintah mengundang IMF pada Oktober 1997. Nota kesepakatan alias LoI (Letter of Intent) pertama pun diteken 31 oktober 1997 oleh menteri Keuangan Ma’arie Muhammad dan Gubernur BI Sudradjad Djiwandono. Pelbagai kebijakan IMF harus dituruti. Peniadaan subsidi dan control serta pengetatan anggaran adalah kebijakan IMF yang paling dahsyat dirasakan oleh masyarakat.

Liberalisasi dan privatisasi adalah saran IMF yang makin membuat Indonesia terpuruk. Kita masuk jebakan dan terus bergantung kepada IMF. Utang menjadi instrument yang dipakai mereka untuk menekan Indonesia, baik pada sektor ekonomi maupun kebijakan politik.

Toh, kita ketagihan menekan LoI kedua kalinya pada 15 januari 1998, empat bulan sebelum Pak harto lengser. Saat itu, di berbagai media tampak Direktur IMF Michel Camdessus petantang petentang melipat tangan dan menatap angkuh Soeharto. Akan tetapi, nyatanya Indonesia tak kunjung keluar dari krisis. Seabrek persyaratan IMF tak bisa kita jalankan.

Uniknya, kita masih menekan LoI Ketiga yang terfokus pada reformasi ekonomi mikro. Harga BBM dan tarif dasar listrik yang erat kehidupan rakyat dipaksa IMF agar dinaikkan. Rakyat makin terhimpit.

Empat saran IMF, yakni privatisasi, liberalisasi pasar modal, market bases pricing telah menaikkan harga komoditas strategis, seperti BBM, dan pangan. Perdagangan bebas yang katanya sebagai jalan keluar dari kemiskinan justru menjerumuskan. Krisis ekonomi menjadi krisis multidimensional. Pelbagai bisnis yang semula menggeliat tiba-tiba terkapar. Pengangguran melimpah dan Indonesia bangkrut.

Tak ayal, stabilitas sosial politik terdongkrak pada tahun 1998. Kemudian Soeharto lengser pada 21 Mei 1998 lalu.

Kini Pak Harto telah “pergi”. Pengalaman blunder kebijakan ekonomi yang didikte oleh IMF, Jangan diulangi. Pemenuhan kebutuhan pangan yang kini harganya naik harus diprioritaskan karena menyentuh kehidupan rakyat. Dalam jangka pendek, impor pangan dibuka walau dalam jangka mencegah dan panjang harus mengebut produksi domestik.

Jangan coba memangkas subsidi APBN, apalagi untuk pangan. Lebih patut subsidi BBM dikurangi, khususnya premium, untuk menutupi subsidi pangan, tentu dengan hitungan yang cermat. Potong saja anggaran yang tidak mendesak. Namun, anggaran pembangunan infrastruktur diseleksi mana yang penting sehingga mendorong pertumbuhan sekaligus menampung tenaga kerja dan mengurangi angka kemiskinan.

Menjelan pemilu 2009, elite politik harus menjaga stabilitas sosial politik agar berkontribusi paositif terhadap kehidupan ekonomi. Politik demi kekuasaan Jangan sampai mengorbankan kepentingan rakyat. Pengalaman krisis 1997 mestinya membuat kapok……….#OP300108C#

Bersihar Lubis, wartawan tinggal di Depok. (PR)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

  • Arkeologi

  • Trader

  • Energi Alternatif

  • Bencana Global 2050

  • Flying

  • Kereta Api

  • Konstruksi – Arsitektur

%d blogger menyukai ini: