Hukum Bisnis untuk Siapa?

Arus globalisasi telah membawa serta pengaruh perusahaan besar (korporsi) global. Banyak yang berpendapat, pengaruh korporasi telah mengancam eksistensi dan kedaulatan negara. Korporasi sudah begitu powerful.

 

David C. Korten, penulis buku When Corporations Rule The World, merasa penting untuk mengatakan bahwa semakin terpusatnya kekuasaan di tangan korporasi global dan lembaga keuangan telah melucuti pemerintah dari kemampuannya untuk menempatkan prioritas ekonomi, sosial, dan lingkungan, dalam Kerangka kepentingan umum lebih luas.

 

Terkait praktik bisnis adalah wajar jika perusahaan melakukan penghematan biaya. Persoalannya jadi tidak wajar jika logika dan perilaku ekonomi yang telah meresap dalam benak sanubari pihak perusahaan mengorbankan pelayanan konsumen, kesejahteraan buruh, kelestarian lingkungan, bahkan nyawa manusia.

 

Keuntungan dalam dunia usaha tentu saja perlu. Bahkan jadi tujuan segala aktivitas ekonomi. Akan tetapi jika dilakukan dengan mengorbankan stakeholder, usaha itu hanya akan jadi boomerang yang akan menyerang balik perusahaan.

 

Untuk itu, korporasi yang dahulu diawasi oleh shareholder (para pemegang saham), saat ini perlu pula pengawasan stakeholder (para pemangku kepentingan). Peran masyarakat untuk turut mengontrol dan mengevaluasi sepak terjang perusahaan menjadi penting. Perusahaan-perusahaan yang tidak ramah lingkungan, tidak ramah masyarakat, dapat diboikot oleh masyarakat (konsumen).

 

Masyarakat dapat memilih mana perusahaan yang promasyarakat, prolingkungan, proburuh, dan propelayanan publik. Di sisi lain, perusahaan-perusahaan yang menganut prinsip-prinsip bisnis yang arif, patut diapresiasi.

 

Bisnis masa depan akan berpusat pada trust, kepercayaan. Prospek bisnis juga ditentukan oleh sejauh mana perusahaan dapat membangun integritas dengan meletakkan prinsip-prinsip good corporate governance (tata kelola perusahaan yang baik). Perusahaan yang berbuat curang akan kena batunya.

 

Dunia usaha sebenarnya mengidamkan perusahaan yang sehat, kuat, dan efektif, yang bisa bergerak lincah meraih kesempatan bisnis. Bukan organisasi perusahaan yang rakus sehingga “lumpuh” karena kelebihan bobot badan. Dengan logika ini, potensi kerusakan yang dihasilkan oleh berbagai jenis perusahaan dapat diminimalisasi. Dengan ini pula, rasa keadilan lebih optimistis untuk dapat diraih semua pihak.

 

Salah satu tantangan hukum bisnis saat ini adalah menciptakan rumusan hukum yang dapat mendukung iklim perekonomian yang baik di satu sisi, serta dapat  mengembangkan kehidupan sosial masyarakat dan pro terhadap lingkungan hidup pada sisi lainnya. Karena membiarkan praktik bisnis yang hanya berorientasi pada laba akan merenggut hak-hak pihak lain, terutama kaum lemah.

 

Meski para pengusaha “terlanjur” meresapi prinsip ekonomi yang mengatakan dengan modal sekecil-kecilnya untuk mendapatkan untung yang sebesar-besarnya, tetapi kitapun mafhum bahwa hukum dapat berfungsi sebagai alat yang ampuh bagi pihak-pihak yang diaturnya agar berbuat/ tidak berbuat sesuai dengan yang dikehendaki oleh hukum.

 

Roscoe Pound mengemukakan konsepsi fungsi hukum dengan kalimatnya yang terkenal “law as a tool of social engineering” dan Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan gagasan hukum sebagai sarana pembangunan masyarakat.

 

Saat ini, berbagai realitas yang ada menuntut kita untuk memiliki konsepsi hukum bisnis yang arif. Hukum bisnis yang arif bertujuan mengatur proses, lembaga, dan tingkah laku orang (termasuk organisasi perusahaan) sehingga mencapai keadilan (perikemanusiaan) yang dapat menguntungkan (relative) pemerintah, investor, buruh maupun masyarakat, tanpa mengorbankan lingkungan dan generasi yang akan datang.

 

Untuk mencapai tujuan ini memang berat, tetapi bukan tidak mungkin. Untuk itu, bukan cuma hard law-nya yang harus dikembangkan, tetapi juga soft law. Pengembangan soft law dapat berupa pendapat para ahli/pakar, doktrin, dan hasil penelitian. Soft law juga diharapkan mampu menangkap wilayah-wilayah kasus bisnis yang masuk dalam wilayah abu-abu.

 

Oleh karena itu, hukum bisnis perlu pula membuka diri kepada metode dan ilmu lain, serta harmonisasi antara asas hukum civil law dan common law. Bagaimanapun, disadari atau tidak, kita sudah melangkah ke arah sana. Prinsip-prinsip dan praktik-praktik common law juga tak terelakkan karena interaksi bisnis global dan korporasi transnasional sudah menjadi keniscayaan.

 

Kebutuhan akan lahirnya hukum bisnis yang arif sebenarnya tidaklah berlebihan. Sebagai contoh, salah satu aspek kearifan dalam berbisnis adalah pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR.

 

Wacana CSR menguat satu dekade terakhir. Pada 2006, negara-negara Benua Eropa telah membentuk Aliansi Eropa untuk CSR. Perusahaan lokal kita pun sudah mulai banyak yang mengklaim telah melaksanakan CSR meski secara konsepsi masih diperdebatkan apakah itu masuk dalam kategori CSR yang menganut konsep pembangunan masyarakat atau hanya bersifat charity.

 

UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) pun telah mengadopsi konsep CSR dalam Pasal 74. Pada ayat (1) disebutkan bahwa pihak perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggungjawab sosial dan lingkungan. Meski berbagai pro dan kontra dari kalangan perusahaan masih mewarnai Hadirnya UU ini, tetapi semangat UUPT tersebut sesuai dengan semangat hukum bisnis yang arif.

 

Memasuki melenium Ketiga sudah saatnya hukum bisnis mampu menjadi sebuah kekuatan yang dapat “menyadarkan” para pengusaha akan tanggung jawab sosialnya. Kesadaran ini penting karena siapapun tidak ingin melihat semangat dan program CSR hanya menjadi kosmetik atau pemanis perusahaan. Meski dapat berfungsi sebagai alat pemaksa, lebih baik jika penyadaran yang dilakukan dapat membuat para pengusaha insyaf dan sukarela untuk menganut nilai-nilainya. Sesuatu yang dilakukan dengan kesadaran dan sepenuh hati pasti berbeda dengan yang dilakukan karena unsure pemaksaan.

 

Kita berharap pada tahun 2008 hukum bisnis dapat mendorong korporasi  untuk menganut etika bisnis yang baik, mempraktekkan good corporate governance dan mengaplikasikan tanggung jawab sosialnya sekaligus dapat menciptakan iklim perekonomian bangsa yang kondusif………..#OP141207A#

 

Oky Syaeful Rahmadsyah Harahap, alumnus Magister Hukum Bisnis Unpad. (PR)

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

  • Arkeologi

  • Trader

  • Energi Alternatif

  • Bencana Global 2050

  • Flying

  • Kereta Api

  • Konstruksi – Arsitektur

%d blogger menyukai ini: