Industri Kelapa Sawit : Indonesia vs Malaysia

Tahun ini (2007) industri kelapa sawit menikmati rezeki nomplok (windfall profit). Rentang Januari – Oktober 2007 nilai ekspor sawit mentah (CPO) membukukan angka USD 7,779 miliar, jauh melampaui nilai ekspor tahun 2006 yang hanya USD 4,7 miliar. Lonjakan ini bukan karena Kenaikan volume atau nilai tambah, tetapi didorong meroketnya harga komoditas. Pada 2006 harga rata-rata CPO USD 360 per ton, tahun ini USD 700 per ton.

Tahun ini Indonesia diperkirakan menghasilkan CPO sedikitnya 17 juta ton, naik dari 15,9 juta ton pada 2006. Dari jumlah itu 4,5 juta ton diserap pasar domestik, sisanya di ekspor. Kontribusi CPO terhadap total ekspor nasional berkisar 5-7%. Jumlah ini jauh tertinggal dari Malaysia. Peran CPO di negeri jiran itu melebihi 30% dari ekspor nasional. Tingginya perolehan devisa Malaysia dari minyak sawit karena hampir 90% produk yang diekspor memiliki nilai tambah, sedangkan yang berbentuk CPO hanya 10%. Sebaliknya, Indonesia mengekspor hampir 85% CPO dan 15% produk turunannya.

Indonesia gagal memetik momentum Kenaikan harga CPO karena ketidakjelasan strategi pemerintah. Salah satu ketidakjelasan adalah kebijakan pungutan ekspor (PE). Per 3 September 2007, PE ditetapkan progresif, bergantung tinggi-rendahnya harga CPO di pasar dunia. PE harga CPO di bawah USD 550 per ton sebesar 0%; harga USD 550-USD 649 per ton 2,5%; harga USD 650-USD 749 per ton 5%; harga USD 750-USD 849 per ton sebesar 7,5%; dan harga sama atau diatas USD 850 per ton sebesar 10%. Hal serupa berlaku untuk produk turunan, seperti RBD olein, palm kernel oil, stearin, dan palm oil.

Tanpa disadari, besaran PE yang sama antara CPO dan produk turunan Ternyata bersifat disinsentif terhadap industry hilir. Penyetaraan tarif PE CPO dan produk turunan telah menghilangkan gairah industri hilir berproduksi. Akibatnya, pemerintah kehilangan kesempatan menggenjot ekspor karena produsen produk turunan justru menurunkan utilisasi pabriknya. Peluang meraup devisa besar dari harga komoditas yang tinggi hilang sia-sia, ini hanya salah satu potret amburadulnya kebijakan industri sawit negeri ini.

Kelapa sawit bukan tanaman asing bagi Indonesia. Pada era 1930-an hingga 19970-an, Indonesia menjadi market leader pasar minyak sawit dunia. Lewat utang luar negeri, digulirkan Program Perkebunan Besar Swasta Nasional dengan skema bank berbunga rendah. Luas area kelapa sawit terus bertambah, dari 120 ribu ha pada tahun 1968 menjadi 5,6 juta ha pada 2006. Kejayaan Indonesia pada 1970-an mendorong Malaysia berguru sawit pada kita. Lebih dari 30 tahun berlalu, bagaimana wajah industri sawit kedua negara?

Berdasarkan data statistik periode 1975-2004, laju pertumbuhan luas areal kelapa sawit kedua negara amat berbeda. Pertumbuhan Malaysia hanya 6,6% atau 110.000 ha/tahun, Sedangkan Indonesia mencapai 12,8% atau setara 174.000 ha/tahun. Bahkan dalam periode 1995-2004, peningkatan laju di Indonesia mencapai 362.000 ha/tahun. Luas lahan kedua negara sama pada 1998, dan kini Indonesia menyalip Malaysia.

Meskipun kalah luas, Malaysia unggul dalam produktivitas. Produktivitas lahan di Malaysia mencapai 3,21 ton CPO/ha/tahun, sedangkan Indonesia 2,51 ton CPO/ha/tahun. Malaysia ditopang 422 pabrik pengolahan, sementara Indonesia hanya 323 pabrik pengolahan.

Perbedaan ini membuat Malaysia mampu memanfaatkan 87% dari kapasitas pabrik terpasangnya yang mencapai hampir 86 juta ton TBS/tahun, sedangkan Indonesia sekitar 65 juta ton TBS/tahun. Dampak kekurangan pabrik pengolah sawit tidak hanya pada daya saing Indonesia rendah untuk produksi dan ekspor CPO, tapi juga membuat berdirinya pabrik-pabrik pengolahan CPO tanpa lahan sawit.

Akibatnya, jumlah produksi minyak sawit, kualitas produksi, dan harga tidak mampu diprediksi dan dikontrol baik (Nur dan Jumala, 2006). Ini membuat perbedaan produksi dan ekspor kedua negara. Ekspor Indonesia didominasi produk mentah, sedangkan Malaysia produk setengah jadi.

Faktor penting kemajuan industri kelapa sawit di Malaysia adalah adanya Dewan Kelapa Sawit Malaysia (Malaysia Palm Oil Board) dan dukungan riset yang diintegrasikan kepentingan lembaga penelitian dengan universitas dan perusahaan, sehingga diperoleh terobosan baru di industry hilir.

Kendala pendanaan dipecahkan dengan skim kredit bersubsidi. PE juga tidak pernah menjadi masalah karena semua kembali ke industry, baik untuk riset, promosi maupun safety net fund. Semua hal penting ini tak ada di Indonesia.

Pada akhir 2006, dunia usaha kelapa sawit Malaysia ramai merger perusahaan yang core business-nya perkebunan, pengolahan dan perdagangan CPO dan produk turunan. Pelaku merger, antara lain, Sime Darby Bhd., Kumpulan Guthrie Bhd. Dan Golden Hope Plantation Bhd., merger dan diambil alih Synergy adrive Bhd. Nilai kapitalisasi perusahaan diperkirakan RM 31 miliar.

Kemudian merger Grup Wilmar International Ltd. dengan Grup Kuok. Perusahaan yang demerger adalah Wilmar Holding Pte. Ltd. (WHPL) dan Acher Daniels Midland Asia (ADM). Sedangkan perusahaan dalam Grup Kuok yang di merger adalah PPB Oil Palm Berhard (PPBOP) PGEO Group Sdn. Bhd. dan Kuok oils and Grains Pte.Ltd. nilai kapitalisasi perusahaan baru USD 7 miliar (RM 25 miliar).

Perusahaan-perusahaan tersebut berbasis di Malaysia dan Singapura dengan jaringan usaha sampai Cina, India, Indonesia, Eropa Timur (Ukraina), dan Afrika. Merger adalah strategi untuk menghasilkan sinergi dan manfaat dalam sumber bahan baku, produksi, logistik, dan perdagangan. Perusahaan merger akan lebih berdaya saing di bisnis minyak, bukan minyak sawit, oleokimia, pemurnian edible oils, lemak special, dan biji-bijian. Perkembangan baru ini akan menciptakan penguasaan pasar di segelintir pelaku.

Apabila tidak melakukan pembenahan secara simultan dan komprehensif, merger tersebut menimbulkan beberapa risiko berat bagi Indonesia. Posisi Indonesia di pasar internasional secara permanen dijadikan sebagai follower Malaysia dan secara sistematis diarahkan sebagai pengekspor CPO atau penyedia bahan baku biodiesel negeri jiran itu. Jika itu yang terjadi, secara permanen Indonesia akan diposisikan sebagai price taker.

Risiko lain yang mungkin dialami adalah perusahaan perkebunan kelapa sawit swasta yang mengalami kesulitan keuangan, terutama perusahaan inti, akan diincar untuk diakuisisi. Akuisisi perusahaan inti (swasta) secara tidak langsung merupakan salah satu jalan untuk menguasai perkebunan rakyat (plasma). Sebagian perkebunan kelapa sawit di Indonesia adalah perkebunan rakyat, baik sebagai plasma dalam PIR maupun nonplasma. Akuisisi sedikit banyak akan mempengaruhi perkebunan rakyat.

Menilik perkembangan ini, tidak bisa tidak, Indonesia harus bebenah jika tidak ingin kejayaan industri sawit berada dalam genggaman Malaysia. Sudah saatnya pemerintah tidak terombang-ambing isu jangka pendek, seperti harga minyak goreng naik. Itu bukan solusi. Itu bukan jantung persoalan industri sawit. Industry ini tak pernah beranjak maju karena skim pendanaan, riset dan pengembangan, pasar dan harga serta kelembagaan tidak pernah ditata.

Bukan saatnya merakit kebijakan ad hoc dan reaktif. Industry kelapa sawit memerlukan kebijakan yang komprehensif dan berdimensi jangka panjang……….#OP101207B#

Khudori, peminat masalah sosial-ekonomi pertanian. (PR)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

  • Arkeologi

  • Trader

  • Energi Alternatif

  • Bencana Global 2050

  • Flying

  • Kereta Api

  • Konstruksi – Arsitektur

%d blogger menyukai ini: